Aspek Hukum Kasus Gagal Ginjal Akut

ADVERTISEMENT

Kolom

Aspek Hukum Kasus Gagal Ginjal Akut

Joko Riyanto - detikNews
Jumat, 04 Nov 2022 15:27 WIB
Human kidney in hands isolated on blue background
Ilustrasi: Getty Images/iStockphoto/pepifoto
Jakarta -
Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau Acute Kidney Injury (AKI) yang dialami anak-anak di negeri ini menimbulkan ketakutan. Per 26 Oktober 2022, mencapai 269 kasus dengan jumlah 157 anak meninggal atau 58% dari yang teridentifikasi tersebut dinyatakan meninggal dunia di 27 provinsi. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan secepatnya dituntaskan bila tidak ingin generasi bangsa terus berguguran.

Yang menjadi "tersangka" penyebab kasus gagal ginjal akut menurut pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah bahan pelarut obat berupa Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Eter (EGBE). Berdasarkan penelusuran pihak berwenang, kandungan tiga zat berbahaya itu ditemukan tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan pada obat yang diproduksi produsen obat, tetapi kandungannya sangat tinggi hingga bisa dikategorikan sebagai racun.

Gejala gagal ginjal akut yang paling banyak dikeluhkan adalah demam, lemas, muntah, dan penurunan kesadaran. Gejala lain seperti kehilangan nafsu makan, diare, warna urine keruh seperti air teh, dan terdapat bengkak di beberapa bagian tubuh. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan para ahli farmakolog, epidemiologi masih sibuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menemukan apa penyebab penyakit mematikan ini.

Lantas, apakah kasus gagal ginjal akut yang telah menelan ratusan korban jiwa anak bisa masuk ke dalam aspek atau ranah hukum? Jelas sangat bisa. Pertama, dengan jumlah korban ratusan anak, artinya ada kegagalan negara dalam memberikan perlindungan dan hak anak dalam kesehatan serta pelanggaran ha asasi manusia (HAM).

Hal itu tertuang dalam Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan: Hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan Pasal 4 menyebutkan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Alih-alih melindungi, pemerintah terkesan lamban dalam penanganan kasus gagal ginjal, menghilangkan akses anak dalam mendapatkan obat alternatif, dan tidak memprioritaskan pelayanan kesehatan anak. Di samping itu, kebijakan pemerintah dalam kasus gagal ginjal belum berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy) sehingga belum ada konklusi apa penyebab gagal ginjal akut.

Kedua, telah terjadi maladminidtrasi dan malpraktik kefarmasian. Hal ini bisa terjadi dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, pengujian, distribusi/pemasaran, pengawasan hingga konsumsi. Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi BPOM dalam kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak. BPOM dinilai lalai mengawasi proses sebelum dan sesudah obat diedarkan. Tugas BPOM ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM.

BPOM, Kemenkes, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian yang karena lalai menjalankan fungsinya dapat dijerat Pasal 359 dan 360 KUHP. Pasal ini mengatur tentang kelalaian dan kesalahan yang menyebabkan luka berat hingga kematian orang lain. Sedangkan, jika ada unsur kesengajaan, pihak yang terbukti harus dipidanakan dalam Pasal 338 dan 340.

Kepala BPOM Penny Lukito menyebutkan bahwa ada dua perusahaan farmasi yang diduga bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak. Namun, jangan hanya berhenti pada dua perusahaan farmasi saja. Jika memang terbukti ada obat sirup yang beredar saat ini mengandung EG, DEG, dan EGBE yang melebihi ambang batas aman dan bila diminum menyebabkan gagal ginjal akut, ini sebuah pelanggaran hukum oleh perusahaan farmasi.

Perusahaan farmasi telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 8 jo Pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dan tercemar tanpa informasi benar serta tidak menarik dari peredaran, maka bisa dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 Miliar.

Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ketiga, terkait tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat obat sirop yang mengandung EG, DEG, dan EGBE sehingga menyebabkan gagal ginjal akut anak merebak. Kerugian masyarakat yang telah membeli dan mengkonsumsi apalagi yang menjadi korban harus tetap mendapatkan pertanggungjawaban hukum. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1,2) UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha (farmasi) bertanggung jawab memberikan ganti rugi karena mengkonsumsi obat berbahaya. Ganti rugi berupa perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan secara perdata, keluarga korban bisa bersama-sama mengambil inisiatif mengajukan gugatan bersama/perwakilan kelompok (class action) ke pengadilan atas kerugian baik materiil dan non-materiil yang mereka alami berdasarkan Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen.

Mengingat keselamatan rakyat (anak) adalah hukum tertinggi, maka pemerintah segera mengambil langkah darurat yang serius dan cepat agar kasus ini bisa segera ditangani. Kasus gagal ginjal akut pada anak jika ingin ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) harus berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Gagal ginjal akut jika ditilik dengan dua aturan tersebut, belum bisa dipastikan oleh penyakit menular dan keracunan pangan. Namun, kasus gagal ginjal akut progresif (AKI) di Indonesia berdasarkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) bisa disebut wabah. Oleh karena itu, perlu terobosan hukum untuk menentukan jenis KLB baru dengan menimbang adanya krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kasus gagal ginjal akut ini merupakan darurat kesehatan yang penanganannya harus mendapat perhatian serius, terkoordinasi, terpadu, dan bersinergi serta ada tim satuan tugas khusus untuk penanganan kasus gagal ginjal akut ini. Bukankah Covid-19 yang sudah memberikan pelajaran kita menghadapi situasi pandemi selama dua tahun ini bisa menjadi pengalaman yang baik dalam penanganan kasus gagal ginjal akut anak? Dengan demikian, hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan perlindungan hukum bisa terpenuhi dengan baik.

Kasus gagal ginjal merupakan ancaman nyata terhadap generasi penerus bangsa sehingga perlu mendapat penanganan yang all-out. Kita semua sepenuhnya mendukung aturan kebijakan serta sumber daya secara total demi anak bangsa.

Joko Riyanto alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Simak Video 'Bareskrim Geledah 3 Gudang Obat Farmasi Terkait Temuan Etilen Glikol':

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT