Hambatan Terbesar Kurikulum Merdeka

ADVERTISEMENT

Kolom

Hambatan Terbesar Kurikulum Merdeka

Nurhadi - detikNews
Kamis, 03 Nov 2022 13:30 WIB
Disdik Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengklaim sudah 85% SD dan SMP mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar.
Sebuah sekolah di Tana Toraja (Foto ilustrasi: Rachmat Ariadi/detikSulsel)
Jakarta -

Dalam sebuah kesempatan pendampingan sekolah, saya berdialog dengan seorang guru sebuah SD negeri dari sebuah kampung di wilayah Kabupaten Bandung Barat. "Siswa kami ada empat ratus anak, Pak sementara ruang kelas hanya ada enam. Dan, satu guru harus memegang dua kelas, pagi dan siang."

Cerita tersebut adalah satu dari gambaran kesenjangan terkait sarana prasarana pendidikan serta masih kurangnya jumlah guru di sekolah dasar. Bisa dibayangkan, begitu tidak efektifnya pembelajaran yang terjadi di sana. Coba kita pikirkan, dalam satu kelas jumlah siswa bisa lebih dari lima puluh orang. Tentu, belajarnya menjadi sangat tidak nyaman. Dari mulai tempat duduk yang berdempetan, sampai pada sulitnya mengelola pembelajaran dengan jumlah siswa besar dalam satu kelas.

Sementara gurunya hanya satu. Dan itu pun baru sesi pagi, karena guru yang sama harus mengajar kelas lain dengan jumlah siswa yang tak jauh beda di siang harinya. Anda jangan terlalu jauh bicara peningkatan mutu dulu, sebab guru tetap sehat dan bisa tiap hari datang mengajar saja sudah bagus.

Pada kesempatan lain, seorang kepala sekolah dasar negeri dari wilayah pegunungan dari Kabupaten yang sama, sebut saja namanya Bu Rimas, bercerita kepada saya tentang pembelajaran saat pandemi dua tahun lalu di sekolahnya.

"Bagaimana kami mau melakukan pembelajaran daring, Pak wong siswa di sini handphone aja nggak megang. Kalau pun ada HP, ya cuman satu-satunya di keluarga. Itu pun dibawa orangtuanya ke ladang atau jualan ke pasar. Dan, pulang jualan dari pasar bisa tiga hari atau seminggu kemudian."

Bu Rimas sendiri adalah seorang kepala SD negeri yang selalu bersemangat untuk memajukan sekolahnya. Seperti pada kesempatan itu, dia bercerita tentang suasana pembelajaran di sekolah. Bagaimana pandemi membuat anak-anak kehilangan semangat belajar, karena hampir dua tahun tidak pernah belajar. Karena kebijakannya memang tidak boleh ngumpul-ngumpul saat itu.

Sekarang bagaimana mau belajar; bagi anak-anak kampung, yang namanya belajar ya ngumpul di suatu tempat, dan di sana ada guru dan siswa yang saling berinteraksi. Sementara sekarang disuruh daring. Jangankan siswa, bisa jadi sebagian orangtuanya juga tidak paham; yang ada di pikiran mereka, bagaimana besok bisa berangkat ke ladang dan bagaimana bisa memikul hasil panen mereka ke pasar untuk dijual.

Lantas, bagaimana dengan pendidikan anak-anaknya? Itu menjadi urusan sekolah.

Cerminan Masyarakat Luas

Sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa kondisi tersebut bisa jadi cerminan masyarakat kita secara umum. Sementara kita tahu, Indonesia bukan hanya Jakarta atau Surabaya. Indonesia ini sangat luas, membentang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mungkin saja di sebagian besar wilayah, terutama luar Jawa, banyak yang masih tertinggal. Banyak perkampungan ataupun wilayah pegunungan yang masih sangat perlu perhatian.

Beberapa waktu lalu, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa Indonesia memasuki masa krisis pembelajaran. Menurutnya, ada kesenjangan besar antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi dalam hal kualitas belajar. Dan, setelah pandemi, krisis belajar ini menjadi makin parah. Menurut dia, pada saat pindah ke learning online, setelah diasesmen dan kalkulasi terkait dampak learning loss-nya, terindikasi berkurangnya kemajuan belajar tingkat sekolah dasar, baik dari sisi literasi maupun numerasinya.

Pandemi sendiri adalah salah satu pemicu kedaruratan situasi pembelajaran saja. Karena sebenarnya krisis pembelajaran di Indonesia sudah berlangsung sangat lama. Inilah salah satu alasan mengapa perlu dilakukan perombakan mendasar di bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu, yaitu dengan munculnya kurikulum merdeka.

Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka sebenarnya sangat bagus. Karena guru sebagai fasilitator harus memperhatikan tingkat kemampuan siswa dan karakteristik siswanya yang berbeda-beda. Pertanyaannya, bisakah pembelajaran berlangsung optimal, beragam, dan ada pendalaman konsep jika jumlah ruang kelas kurang, jumlah siswa banyak, dan guru memegang banyak kelas untuk sebuah sekolah dasar?

Situasi demikian tentu akan sangat menyulitkan guru dalam mengelola siswa. Bagaimana mengelompokkan siswa sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik, jika jumlahnya banyak, dipegang seorang guru sendirian, dan lagi harus berbagi dengan kelas lain juga? Dan, tentu dampaknya akan berpengaruh pada mutu pembelajaran dan pendidikan baik di tingkat satuan pendidikan, tingkat daerah, tingkat provinsi, maupun secara nasional.

Lebih Dahsyat Dampaknya

Harus kita akui bahwa sebenarnya kesenjangan antarwilayah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung sangat lama jauh lebih dahsyat dampaknya bagi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Realitasnya anak-anak kita di berbagai wilayah dan perkampungan memang kurang mendapat kesempatan pendidikan yang memadai selama ini. Setidaknya dari cerita di atas menggambarkan realitas kondisi masyarakat dan dunia pendidikan kita di wilayah perkampungan.

Ingat, wilayah pedesaan kita itu sangat besar. Dan, di sana kita bisa menemukan bahwa memang ada kesenjangan yang sangat lebar terkait sosial-ekonomi dan infrastruktur pendidikan masyarakat antara pedesaan dengan perkotaan.

Sarana prasarana pendidikan juga masih sangat minim, apalagi kalau bertanya jaringan internet. Kadang guru-guru di sana harus numpang ke gedung balai desa ataupun kantor kecamatan kalau ada acara daring dengan kami. Padahal, kita pasti paham semua bahwa pendidikan adalah hak setiap warga tanpa terkecuali. Dan, anak-anak di sana juga punya hak penuh untuk mengenyam pendidikan yang baik untuk masa depannya.

Di samping itu, saya juga mengkhawatirkan anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Masih cukup kuatkah anggaran yang ada untuk intervensi implementasi kurikulum merdeka? Semoga saja, karena pendidikan ini butuh anggaran yang sangat besar. Jangan sampai makin dekatnya Pemilu 2024 akan berpengaruh dengan anggaran pendidikan.

Nurhadi pendidik dan fasilitator program sekolah penggerak, tinggal di Depok

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT