Program Guru Penggerak (PGP) menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia yang selama ini mengalami kemandekan. Mutu pendidikan kita yang terpaut jauh dari negara-negara lain, mungkin menjadi alasan utama pemerintah hingga PGP akhirnya dicetuskan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pedagogis guru itu menjadi salah satu episode dalam kebijakan Merdeka Belajar.
Sebagai salah satu calon guru penggerak, saya merasakan betul betapa program ini, dalam banyak hal, berbeda dengan program-program pendidikan dan latihan (diklat) guru lainnya yang selama ini pernah ada. Selain durasi diklatnya yang jauh lebih lama (untuk angkatan 1 sampai 4 selama 9 bulan dan angkatan 5 dan seterusnya selama 6 bulan), muatan materi yang dipelajari dan pola diklat-nya juga jauh lebih bermakna, kekinian, dan membangun.
Lewat diklat PGP, diharapkan akan lahir guru-guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang berpihak pada murid. Sehingga pembelajaran di ruang-ruang kelas tidak lagi monoton, tetapi pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Selain itu, guru-guru penggerak diproyeksikan menjadi pemimpin pembelajaran untuk menggerakkan seluruh warga sekolah serta untuk mengembangkan dan memimpin manajemen sekolah.
Namun, program "raksasa" itu ternyata tidak diimbangi dengan kualitas manajemen yang baik. Pada angkatan 1 sampai dengan 3, PGP masih dikelola dengan sangat baik. Mutu diklat betul-betul masih terjaga. Angkatan 4 juga sebenarnya masih cenderung baik. Tetapi menjelang akhir pelaksanaan diklat, sebuah "guncangan" terjadi. Dan guncangan itu mengakibatkan tersendatnya proses pelaksanaan diklat.
Pada rencana awal, diklat PGP Angkatan 4 (diklat secara daring Modul 1 sampai 3, serta Lokakarya 0 sampai 9), misalnya, sudah harus berakhir pada September lalu. Namun hingga saat ini, belum juga selesai. Mungkin baru akan berakhir pada November mendatang jika tidak ada lagi penundaan dari panitia diklat. Sebab untuk pelaksanaan Lokakarya 7 saja sudah beberapa kali mengalami penangguhan.
Pertengahan Juni lalu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbudristek menerbitkan surat penghentian sementara pelaksanaan PGP hingga waktu yang tidak ditentukan. Konon, musababnya karena adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kemdikbudristek. Salah satu perubahan itu adalah PGP yang sebelumnya ditangani P4TK, selanjutnya menjadi tanggung jawab Balai Besar Guru Penggerak (BBGP).
Sebulan berselang, Dirjen GTK kembali menerbitkan surat tentang lanjutan pelaksanaan diklat PGP. Tak lama setelah surat itu diedarkan, sekitar seminggu kemudian, terbit lagi surat revisi jadwal lanjutan PGP. Belum lagi terlaksana sesuai dengan ralat jadwal diklat yang sebelumnya disampaikan, di awal September, Dirjen GTK kembali mengeluarkan surat revisi jadwal pelaksanaan program: diklat PGP akan dilanjutkan pada pertengahan Oktober.
Apa yang saya simpulkan dari beberapa kali pembatalan itu? Bahwa Kemdikbudristek sebagai pelaksana program tidak mampu (baca: tidak serius) merancang secara matang program yang akan mereka kerjakan. Jika saja penundaannya hanya sekali, mungkin dapat dimaklumi sekalipun hal itu sesungguhnya tidak baik. Kemdikbudristek mempunyai segalanya. Sehingga saya berpikir, beberapa kali penundaan itu seharusnya tidak terjadi.
Tetapi sekalipun demikian, saya masih berusaha berpikir positif atas ketidakprofesionalan itu. Mungkin saja, setelah penundaan hingga beberapa kali, pelaksanaan diklat PGP akan kian baik. Mungkin saja, setelah dua bulan diundur, pelaksanaan Lokakarya 7 akan lebih baik ketimbang Lokakarya 0 hingga 6. Atau, mungkin saja, setelah jadwal diklat bolak-balik direvisi, kami, para calon guru penggerak (CGP), akan mendapat manfaat yang lebih banyak lagi.
Ternyata, setelah Lokakarya 7 dihelat tanggal 14 sampai 15 Oktober lalu, pelaksanaannya bukan justru makin baik. Tapi sebaliknya, malah jadi lebih buruk. PGP di tangan P4TK ternyata lebih baik ketimbang di tangan BBGP. Padahal, BBGP, secara khusus, dibentuk untuk mengurusi PGP. Sementara P4TK tugasnya lebih luas. Tidak hanya mengurusi diklat PGP tetapi juga harus bertanggungjawab pada diklat-diklat lain di bawah Dirjen GTK Kemdikbudristek.
Di Kabupaten Humbang Hasundutan, misalnya, Lokakarya 7 dilaksanakan di sebuah gedung yang menurut saya jauh dari kata layak. Lokakarya 7 merupakan puncak dari pelaksanaan diklat PGP. Pada lokakarya ini, para calon guru penggerak memamerkan karya-karya yang mereka buat bersama siswa, yang dikerjakan pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas selama masa diklat PGP berlangsung.
Apa yang ingin saya sampaikan? Untuk melaksanakan sebuah pameran semacam itu, butuh sebuah ruangan yang luas. Sehingga para CGP dapat secara leluasa memamerkan seluruh karya mereka. Menurut saya, hanya dengan demikian Lokakarya 7 yang mengusung tema "Festival Panen Hasil Belajar" itu, pelaksanaannya akan berhasil. Namun faktanya, apa yang terjadi di lapangan tidak demikian.
Kami, 61 CGP dan 11 Pengajar Praktik (PP), ditempatkan di sebuah ruangan tidak terurus, sempit, dan pengap. Sepertinya, ruangan itu adalah ruangan kelas yang sudah tidak layak pakai, atau mungkin pula tempat penyimpanan barang-barang bekas/rusak. Apa yang terjadi? Banyak karya CGP yang akhirnya tidak dapat dipamerkan karena sempitnya ruangan pameran yang disediakan oleh panitia.
Bukan hanya masalah tempat pameran yang sangat tidak memadai. Terkait jadwal acara lokakarya juga beberapa kali mengalami revisi. Belum lagi masalah penginapan bagi para CGP yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelaksanaan lokakarya. Jika pada lokakarya-lokakarya sebelumnya, CGP yang berasal dari tempat yang waktu tempuhnya lebih dari dua jam untuk tiba di lokasi, difasilitasi penginapan. Pada Lokakarya 7 fasilitas itu ditiadakan.
Pun masalah honor peserta, jumlahnya menurun. Masalahnya lagi, pemberian honor mengalami keterlambatan. Hingga tulisan ini saya tulis, hampir dua minggu setelah pelaksanaan lokakarya, honor peserta belum juga ditransfer oleh panitia (baca: BBGP). Saya berpikir berbagai masalah yang kami alami hanya terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya lalu bertanya kepada teman-teman CGP lainnya di daerah lain, ternyata sebelas dua belas.
Pada awal saya mengikuti program ini, saya optimistis pendidikan Indonesia akan berlari lebih kencang mengejar ketertinggalannya. Sebab guru menjadi kunci utama penentu maju-mundurnya kualitas pendidikan. Namun, melihat kualitas pelaksanaan PGP yang kian ke sini kian merosot, asa akan terciptanya mutu pendidikan Indonesia yang kian baik, menjadi kian kabur. Dan bukan tidak mungkin pula PGP akan layu sebelum berkembang.
Hermanto Purba Guru Bahasa Inggris di SMP N 2 Pakkat Humbang Hasundutan, Calon Guru Penggerak Angkatan 4
