Memprioritaskan Layanan Kesehatan pada Anak Korban Kekerasan

ADVERTISEMENT

Mimbar Mahasiswa

Memprioritaskan Layanan Kesehatan pada Anak Korban Kekerasan

Alfiatul Khairiyah - detikNews
Selasa, 01 Nov 2022 14:00 WIB
perlakuan kekerasan orang tua pada anak
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -
Anak merupakan individu yang rentan menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial. Sampai saat ini, jumlah kekerasan terhadap anak masih semakin tinggi. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), jumlah korban kekerasan terhadap anak meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 pada 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi anak belum sepenuhnya terlindungi. Padahal, anak merupakan individu yang juga memiliki hak keberlangsungan hidup tanpa menerima diskriminasi dan kekerasan. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak perlu dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perilaku kekerasan terhadap anak akan berdampak pada tumbuh kembang anak baik secara psikis atau fisik yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan anak selanjutnya. Banyaknya kasus kekerasan dan dampaknya yang signifikan terhadap anak membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik pada korban untuk memastikan regenerasi dan kesehatan masyarakat terjamin sebagai wujud life course approach of health.

Kebijakan pelayanan kesehatan pada korban kekerasan terhadap anak sebenarnya sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Peraturan ini menyebutkan bahwa terdapat fasilitas pelayanan pada korban kekerasan terhadap anak yang disediakan oleh lembaga pelayanan kesehatan.

Fasilitas yang diberikan dalam peraturan ini di antaranya penyuluhan dampak kekerasan terhadap tumbuh kembang anak, penanganan kasus darurat medis, konseling dan Kesehatan jiwa, pemeriksaan fisik dan status mental, pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, rekam medis, kunjungan rumah, pencatatan pelaporan, pembuatan visum, pemberian rujukan medis, dan bantuan untuk rujukan hukum dan psikososial (Permenkes, 2014).

Berbagai kegiatan layanan kesehatan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri akan dilaksanakan oleh lembaga kesehatan di setiap kabupaten seperti puskesmas, rumah sakit umum atau swasta, dan pusat krisis terpadu (PKT). Namun, kebijakan ini masih jauh dari jangkauan masyarakat. Korban kekerasan terhadap anak tidak sepenuhnya mendapatkan layanan Kesehatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni) Kementerian PPPA, dari seluruh laporan yang masuk sejak 2019 sampai September 2021, jenis layanan lain yang banyak diterima anak korban kekerasan adalah layanan kesehatan sebanyak 22,7%, bantuan hukum 14,4%, rehabilitasi sosial 11,0%, penegakan hukum 7,3%, reintegrasi sosial 2,3%, pemulangan 1,3% dan pendampingan tokoh agama 0,9% (kemenpppa.go.id, 2021).

Sulit Dijangkau

Anak sebagai korban kekerasan yang menerima layanan kesehatan hanya sejumlah 22,7% menunjukkan layanan kesehatan masih tidak mampu mengakomodasi anak korban kekerasan. Padahal kebijakan pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan terhadap anak sudah ada. Dari sini dapat dilihat bahwa; pertama, kebijakan ini sulit dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Peraturan Presiden Pasal 52 Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan jaminan kesehatan untuk korban kekerasan seksual. Sedangkan mayoritas kekerasan terjadi pada anak adalah kekerasan seksual yang membutuhkan biaya, seperti visum, layanan konseling, dan cek laboratorium.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pun tidak menjamin layanan kesehatan untuk korban kekerasan. Jikapun nanti bebas biaya, akan ada regulasi panjang yang harus dilewati korban, misalnya mengadukan kekerasan ke dinas terkait seperti perlindungan anak untuk mendapatkan layanan gratis. Sedangkan proses seperti visum bersifat perlu disegerakan.

Kedua, anak korban kekerasan mayoritas dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Salah satu faktor tertinggi penyebab kekerasan pada anak pun karena ekonomi. Ketika layanan kesehatan tidak dijamin untuk korban kekerasan, maka akses layanan kesehatan hanya untuk anak kelas menengah ke atas.

Akses kesehatan yang tidak dapat dijangkau anak menengah ke bawah menimbulkan masalah ganda. yakni beban ekonomi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan tekanan dari orang terdekat. Karena pelaku kekerasan terhadap anak khususnya untuk kekerasan psikis ataupun fisik adalah dari orang terdekat, seperti orangtua, keluarga, dan teman sepermainan.

Penuh Ketidaksiapan

Permenkes ini pun tidak hanya sulit dijangkau oleh anak dengan ekonomi rendah, tetapi banyak puskemas yang juga belum menjangkaunya. Dibuktikan dari minimnya sumber daya puskesmas untuk menangani anak korban kekerasan, seperti fasilitas, sumber daya manusia atau tenaga medis yang memahami penanganan korban kekerasan terhadap dan tata kelola ataupun SOP puskesmas itu sendiri.

Kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan seperti penuh ketidaksiapan untuk menangani dan memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan. Kebijakan ini tidak bersifat komprehensif yang memberikan penguatan-penguatan dari sektor lain agar terlaksana dengan baik. Kebijakan yang terkesan hanya untuk memenuhi desakan masyarakat karena jumlah kekerasan pada anak yang semakin tinggi.

Penyempurnaan Kebijakan

Penyempurnaan kebijakan kesehatan pada anak korban kekerasan perlu menjadi perhatian dan prioritas dalam pusat pelayanan kesehatan di tengah semakin tingginya angka kekerasan pada anak. Karena kebijakan kesehatan menjadi salah satu penunjang penting menuju terciptanya pembangunan sosial. Anak dengan korban kekerasan yang tidak ditangani dengan baik akan berpengaruh terhadap kualitas anak. Kualitas anak akan berpengaruh kepada sosial ekonomi dan produktivitas anak.

Perspektif pembangunan sosial dalam kebijakan melihat indikator angka harapan hidup sebagai salah satu pendorong produktivitas masyarakat. Angka harapan hidup sendiri dinilai dari kualitas kesehatan individu. Nantinya produktivitas individu akan meningkatkan ekonomi membuka peluang investasi dan karier.

Jika dilihat dari perspektif pembangunan sosial, kebijakan Permenkes harusnya benar-benar menjadi pusat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat rentan, seperti anak dengan korban kekerasan. Maka, selayaknya kebijakan layanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap anak dievaluasi, baik sistemnya, implementasinya, dan kesiapan struktur layanan kesehatannya.

Kebijakan layanan kesehatan pada anak korban kekerasan perlu menjadi prioritas. Tidak ada yang tahu, perkembangan kekerasan terhadap anak akan semakin tinggi atau tidak. Bisa jadi, kasus kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es yang ke depan akan terus bertambah. Dalam hal ini, kerentanan anak khususnya korban kekerasan tak boleh diabaikan.
Alfiatul Khairiyah mahasiswa sosiologi Universitas Gadjah Mada, pegiat pesantren perempuan

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT