Risiko Kurikulum Tanpa Muatan Wajib Bahasa

ADVERTISEMENT

Kolom

Risiko Kurikulum Tanpa Muatan Wajib Bahasa

Chairil Anwar Korompot - detikNews
Kamis, 27 Okt 2022 13:00 WIB
RUU Sisdiknas 2022: Penjelasan dan Link RUU Sisdiknas Terbaru
Foto: tangkapan layar laman Kemendikbudristek
Jakarta -

Menjelang akhir September 2022, DPR mengembalikan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) selaku unsur pemerintah pusat yang menangani bidang pendidikan. Akibatnya, RUU Sisdiknas dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR untuk 2023.

Dari berbagai pemberitaan media, dapat disimpulkan bahwa DPR menganggap RUU Sisdiknas mengandung dan mengundang terlalu banyak kontroversi yang sengit di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya, DPR meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajarannya untuk membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan sebelum mengajukan RUU tersebut kembali untuk dibahas bersama DPR.

Memang, seperti yang banyak diberitakan media dan disuarakan dalam berbagai kesempatan dalam kurun waktu setahun belakangan ini, RUU Sisdiknas yang diajukan pemerintah untuk dibahas DPR, khususnya versi terakhir Agustus-September 2022, terlalu kontroversial untuk diteruskan pembahasannya, apalagi jika untuk disahkan secepatnya seperti yang dikehendaki Menteri Nadiem dan jajarannya.

Hilangnya Bahasa

Di antara sekian banyak kontroversi itu adalah hilangnya bahasa sebagai muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas. Padahal, bahasa sebagai muatan wajib kurikulum ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003) yang hendak digantikan dengan UU Sisdiknas yang baru.

Tak pelak lagi, hal ini dikecam oleh para pemerhati dan pelaku profesi pendidikan bahasa Inggris di seluruh Indonesia. Yang paling peduli dan lantang bersuara adalah Pengurus TEFLIN (The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia), sebuah organisasi profesi pendidikan bahasa Inggris di Indonesia yang telah berdiri sejak awal 1970-an dan kini memiliki lebih dari lima ribu orang anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan di sejumlah bagian dunia.

Saya sendiri, atas nama TEFLIN telah mengajukan keberatan atas "penghilangan" itu melalui sebuah petisi daring di situs change.org. Hingga saat tulisan ini disusun, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 23 ribuan orang. Konon, petisi ini dapat menjadi salah satu petisi terbesar yang pernah dimuat oleh change.org jika ditandatangani oleh minimal 25 ribu orang.

Tanpa bermaksud mengesampingkan berbagai pasal dan ayat dalam RUU Sisdiknas yang dikecam berbagai kalangan, tulisan ini disusun dengan fokus utama pada hilangnya bahasa sebagai muatan wajib kurikulum tersebut. Konteks bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa di Indonesia juga dipertimbangkan dengan harapan bahwa tulisan ini dapat memperkaya wacana kebahasaan secara umum dan pendidikan bahasa pada khususnya menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022.

Persoalan yang disorot di sini adalah isi Pasal 81 ayat 1 RUU Sisdiknas yang mengatur muatan wajib kurikulum berdasarkan kerangka dasar kurikulum. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, muatan wajib kurikulum terdiri dari (a) pendidikan agama, (b) pendidikan Pancasila, (c) Bahasa Indonesia, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olahraga, (i) keterampilan/kecakapan hidup, dan (j) muatan lokal.

Jika dibandingkan dengan muatan wajib kurikulum dalam UU Sisdiknas 2003, ada tiga perubahan dalam muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas. Pertama, muatan wajib butir (b) yang sebelumnya disebut "pendidikan kewarganegaraan" dan kini disebut "pendidikan Pancasila". Kedua, butir (c) yang dulu disebut "bahasa" dan kini disebut "Bahasa Indonesia". Ketiga, butir (i) yang sebelumnya disebut "keterampilan/kejuruan" dan kini dinamakan "keterampilan/kecakapan hidup".

Khusus untuk bidang studi bahasa, hal yang dipersoalkan banyak orang tentang RUU Sisdiknas adalah digantikannya (baca: dipersempitnya) muatan wajib kurikulum "bahasa" dengan "Bahasa Indonesia" saja.

Apa dan di Mana Masalahnya?

Jika RUU Sisdiknas kembali dibahas di DPR dan diundangkan menjadi UU Sisdiknas yang baru pada saatnya nanti (misalnya pada 2023 atau 2024), hilangnya bahasa serta pencantuman Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya muatan wajib kurikulum dapat menimbulkan sejumlah masalah atau pertanyaan kritis dari berbagai pihak.

Pertama, dalam penyusunan kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan UU Sisdiknas yang baru nanti, yang mendapat justifikasi hukum untuk dijadikan mata pelajaran kebahasaan hanyalah Bahasa Indonesia.

Selama ini selain mata pelajaran (mapel) Bahasa Indonesia, di banyak sekolah (khususnya pada jenjang pendidikan menengah) juga diajarkan mapel Bahasa Daerah (misalnya Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan), mapel Bahasa Inggris sebagai mapel wajib, khususnya mulai jenjang pendidikan menengah hingga pendidikan menengah atas, dan mapel Bahasa Asing seperti Bahasa Arab, Jerman, Prancis, Jepang, Korea, dan Mandarin yang umumnya diajarkan pada jenjang pendidikan menengah. Bahasa-bahasa asing tertentu seperti Arab dan Mandarin bahkan sudah jamak diajarkan sejak jenjang pendidikan anak usia dini di sejumlah satuan pendidikan.

Kedua, jika nasib mapel Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing benar akan dipertahankan dalam sistem pendidikan nasional pada masa depan, maka Bahasa Indonesia sebagai muatan kurikulum tidak dapat dengan sendirinya dijadikan acuan untuk menyusun kurikulum mapel-mapel bahasa tersebut.

Mapel Bahasa Daerah, misalnya. Kita tahu bahwa di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah, namun bahasa Indonesia itu sendiri tidak dapat disebut sebagai acuan kurikulum untuk pelajaran bahasa daerah. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah adalah dua bahasa yang berbeda dan tidak dapat disederhanakan di bawah payung "Bahasa Indonesia" (walaupun di sejumlah perguruan tinggi, Program Studi Bahasa Daerah berada di bawah Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia).

Ketiga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota atau satuan pendidikan seperti sekolah/madrasah/sederajat dapat saja memilih untuk memberlakukan Bahasa Inggris bukan sebagai mapel wajib lagi, namun sebagai mapel pilihan. Ini tentu saja bertentangan dengan fakta bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara, sehingga seharusnya tetap diposisikan sebagai mapel wajib mulai dari sekolah menengah pertama (SMP).

Keempat, jika Bahasa Inggris direduksi menjadi mapel pilihan (bisa ada bisa juga tidak), maka ketidakjelasan yang terjadi hanya akan merugikan putra-putri bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris agar dapat berkiprah dalam pergaulan internasional yang makin kompetitif.

Bisa juga terjadi bahwa bahasa Inggris hanya dapat dipelajari melalui kursus-kursus di luar jalur pendidikan formal atau swasta yang belum tentu dapat dijangkau biayanya oleh anak-anak bangsa yang datang dari keluarga miskin. Ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan tentang pengajaran/penggunaan bahasa Inggris pada semua satuan pendidikan di negara-negara ASEAN lain baik di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing (misalnya Thailand dan Vietnam) maupun yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (misalnya Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina).

Dalam jangka panjang, hal ini dapat makin melemahkan competitive advantage bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan sosial, budaya, ekonomi, dan politik internasional yang selama ini memang sudah dipersepsikan rendah secara internasional dan domestik.

Kelima, demikian juga, jika Bahasa Inggris hanya menjadi mapel pilihan, maka ini bertentangan dengan rencana Kemdikbudristek yang konon ingin menjadikan Bahasa Inggris sebagai mapel wajib pada jenjang sekolah dasar (SD) dan mengujikan literasi bahasa Inggris dalam seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN).

Bagaimana mungkin bidang studi yang tidak tercantum secara eksplisit dan implisit dalam muatan wajib kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah malah akan diajarkan sebagai mapel di SD dan diujikan dalam seleksi masuk PTN?

Keenam, jika bahasa Inggris sebagai bahasa global yang sangat penting dapat dijadikan sebagai mapel pilihan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota atau satuan pendidikan seperti sekolah/madrasah/sederajat, bukan tidak mungkin status yang lebih rendah lagi akan disematkan pada mapel Bahasa Daerah dan Bahasa Asing (selain Bahasa Inggris).

Padahal, bahasa daerah merupakan bahasa pertama dan warisan budaya bagi banyak orang Indonesia yang wajib dilestarikan, dan bahasa-bahasa asing lain (seperti Arab, Jerman, Prancis, Jepang, Korea, dan Mandarin) merupakan bahasa-bahasa pergaulan internasional yang juga perlu dikuasai seiring dengan makin kuatnya pengaruh ekonomi, sosial-budaya, dan politik negara-negara yang terkait dengan bahasa-bahasa asing tersebut di dunia.

Ketujuh, jika mapel kebahasaan (selain Bahasa Indonesia) tidak terjamin lagi keberadaannya dalam kerangka kurikulum pendidikan nasional, maka tidak terjamin juga keberadaan guru-guru Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lain. Bukan itu saja, tidak akan ada jaminan juga bagi eksistensi segenap unsur dan perangkat pendidikan pra jabatan dan dalam jabatan guru-guru bahasa (seperti program-program studi di perguruan tinggi yang berstatus lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) mulai jenjang pendidikan akademis S1, S2, dan S3 hingga jenjang pendidikan profesi guru (PPG)).

Ini berarti hilangnya satu profesi, yaitu profesi guru dan dosen (bidang ilmu bahasa dan pendidikan) untuk Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing. Walaupun ini masih bersifat worst-case scenario (skenario/kemungkinan terburuk), sungguh tidak terbayangkan akibat-akibat lanjutan dari hilangnya satu profesi tersebut bagi para guru dan dosen serta bagi anggota keluarga dan mahasiswa yang bergantung pada mereka.

Kedelapan, hilangnya satu profesi keguruan bahasa seperti itu juga akan berdampak negatif secara keilmuan. Ilmu bahasa dan sastra, yang sejak berabad-abad lalu menurunkan ilmu pengajaran bahasa dan ilmu pendidikan guru bahasa, juga akan punah dari peradaban dunia. Tidak terbayangkan dampak yang akan ditimbulkan oleh masalah ini terhadap body of knowledge umat manusia dalam bidang kebahasaan dan pendidikan bahasa yang telah terbentuk secara solid dan terus berkembang hingga detik ini.

Kesembilan, jika benar informasi yang beredar bahwa mapel-mapel kebahasaan (selain Bahasa Indonesia) akan "dicantolkan" ke muatan wajib keterampilan/kecakapan hidup, seni dan budaya, atau muatan lokal dalam UU Sisdiknas yang baru nanti, maka yang bakal terjadi adalah proses reduksi dua-arah yang mengkhawatirkan.

Di satu sisi, langkah ini akan mereduksi bahasa menjadi bidang keilmuan dari salah satu dari ketiga muatan wajib itu, padahal bahasa merupakan bidang keilmuan yang telah berdiri sendiri dan mapan sejak dahulu kala. Di sisi lain, langkah itu justru akan mereduksi ketiga muatan wajib kurikulum itu secara substansi; padahal keterampilan/kecakapan hidup, seni dan budaya, atau muatan lokal masih dapat dimaksimalkan dengan mengisi ketiganya dengan kajian-kajian spesifik yang lebih beragam dan bermakna di luar bidang studi bahasa.

Tawaran Solusi

Kembalikanlah bahasa sebagai muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas yang sedang atau akan diusulkan kembali ke DPR oleh Kemdikbudristek. Mapel-mapel Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing hanya dapat diadakan dalam kurikulum dan memberikan manfaatnya bagi peningkatan kualitas manusia dan peradaban Indonesia jika bahasa dikembalikan lagi sebagai muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas dan menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum di masa depan seperti yang telah dijalankan oleh UU Sisdiknas 2003 selama ini.

Simak juga 'Nadiem Sebut RUU Sisdiknas Beri Keleluasaan Kampus untuk Berkembang':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT