Konsekuensi "Debt Swap" Empat Negara ke Indonesia

ADVERTISEMENT

Kolom

Konsekuensi "Debt Swap" Empat Negara ke Indonesia

Muhammad Nur - detikNews
Rabu, 26 Okt 2022 15:09 WIB
Utang Pemerintah
Ilustrasi: Tim Infografis/Mindra Purnomo
Jakarta -

Selasa, 18 Oktober 2022 Indonesia mendapatkan sebuah kabar menggembirakan. Empat negara kreditur yaitu Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat berkomitmen menghapuskan sebagian pembayaran utang luar negeri Indonesia kepada mereka. Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, penghapusan utang luar negeri ini senilai USD 334,94 juta atau setara Rp 5 triliun. Namun demikian, bukan berarti utang luar negeri Indonesia benar-benar dihapuskan, melainkan keempat negara kreditur tadi memberikan keringanan berupa skema debt swap atau konversi utang ke dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI.

Lebih lanjut Yustinus menjabarkan bahwa keempat negara kreditur tersebut memberikan beberapa macam program atau proyek, seperti Jerman memberikan debt swap untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund. Sementara Italia memberikan debt swap untuk program housing and settlement, dan Australia dan Amerika memberikan skema debt swap untuk konversi hutan tropis. Kabar baiknya hingga triwulan III tahun 2022 (30 September), pemerintah telah merealisasikan proyek sebesar setara dengan USD 290,51 juta atau sekira 86,74% dari total skema debt swap yang disepakati di atas.

Bukan Hal Baru

Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya skema penghapusan utang luar negeri dengan debt swap bukanlah hal baru bagi Indonesia. Seperti misalnya pada 2011, Amerika Serikat sepakat memberikan debt swap untuk konservasi hutan di Kalimantan senilai USD 28,5 juta. Dalam kesepakatan tersebut, akan dilahirkan model-model konservasi hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim. Lalu, seperti apakah debt swap itu?

Debt swap adalah salah satu metode dalam restrukturisasi utang atau piutang. Prinsip dasar debt swap adalah bahwa utang dapat diperoleh dengan harga diskon. Ketika kreditur tidak mengharuskan debitur untuk membayar penuh utangnya, maka sebagai ganti sebagian dari pembatalan utang itu, debitur akan memberikan konsekuensi atau mobilisasi jumlah sumber daya yang setara dengan pengurangan nilai utang dimaksud.

Tentu saja, konsekuensi atau mobilisasi sumber daya tersebut berdasarkan persyaratan dan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Debt swap biasanya terjadi dalam konteks negosiasi untuk restrukturisasi utang jangka panjang yang dijamin publik kepada kreditur bilateral resmi.

Bentuk pertukaran utang dengan proyek lain ini juga tidak hanya berkaitan dengan masalah lingkungan semata, tetapi bergantung pada concern dari masing-masing kreditur itu sendiri. Skema debt swap akan memberikan peluang adanya peningkatan modal di negara-negara berpenghasilan rendah untuk mengatasi tantangan lingkungan dan kebijakan lainnya. Walaupun, tentu saja akan ada beberapa risiko dan masalah manajemen yang perlu ditangani sehingga tujuan debt swap dapat tercapai.

Kesepakatan Bagus

Melalui skema debt swap, negara debitur tentu tidak harus membayar sejumlah uang dalam utang luar negerinya. Secara prinsip debt swap adalah sebuah kesepakatan yang bagus. Sebagai contoh, negara Belanda yang peduli dengan pendidikan akan meminta Indonesia untuk membangun sekolah di daerah tertentu seperti di Maluku. Dengan ini maka pemerintah RI dapat mengajukan pembangunan untuk Maluku. Artinya, dengan adanya komitmen debt swap ini, maka pembangunan di daerah yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian akan dapat diakselerasi oleh pemerintah.

Debt swap juga menunjukkan bahwa terjadi mutual trust yang tinggi antara kreditur dan debitur. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa konsekuensi debt swap adalah konsekuensi yang bagus, karena sejalan dengan semangat PBB bahwa daripada uangnya dipakai untuk membayar utang, lebih baik uang tersebut diinvestasikan untuk ketahanan iklim, infrastruktur berkelanjutan, dan transisi hijau perekonomian.

Keuntungan lain dari skema debt swap adalah adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam pembangunan. Misalnya dalam skema debt swap Amerika Serikat pada 2011 senilai USD 28,5 juta untuk konservasi hutan di Kalimantan, pelaksanaan program tersebut melibatkan masyarakat madani selaku pelaksana program sekaligus penerima manfaat program tersebut. Kesepakatan ini juga melibatkan World Wildlife Fund (WWF). Hal yang serupa bisa jadi juga akan dilaksanakan oleh pemerintah RI pada skema debt swap oleh Australia dan Amerika Serikat untuk konversi hutan tropis pada tahun 2022 ini.

Berikutnya untuk negara Jerman yang memberikan debt swap untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund, keuntungan yang bisa diperoleh misalnya terjadinya peningkatan kualitas pendidikan dan edukasi nasional. Hal ini bisa terjadi jika misalnya dalam skema ini Jerman memberikan asistensi tenaga-tenaga ahli dan para engineer-nya kepada pemerintah RI untuk membangun sekolah-sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Sementara Italia memberikan debt swap untuk program housing and settlement, bentuk riil dari program ini misalnya pembangunan rumah susun. Maka dari proyek ini pemerintah RI bisa memperoleh keuntungan berupa ketersediaan tempat tinggal yang terjangkau untuk masyarakat.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek di atas juga merupakan keuntungan lain yang bisa diperoleh oleh Indonesia dari pemberian skema debt swap ini. Tetapi, terdapat konsekuensi lain dari debt swap yaitu adanya ketergantungan yang besar pada kepentingan negara kreditur untuk program dan proyek yang harus dikerjakan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan concern dari masing-masing negara kreditur itu sendiri.

Sebagai contoh Italia yang concern dengan program housing and settlement, akan memberikan kewajiban kepada pemerintah RI untuk membangun proyek perumahan (misalnya). Padahal bisa jadi untuk saat ini, proyek-proyek perumahan tersebut sebenarnya tidak terlalu urgent dan/atau sudah dikerjakan oleh banyak investor dan developer perumahan swasta.

Kemudian dari sisi lain bisa jadi dalam proyek-proyek terkait debt swap itu, negara kreditur akan memberikan persyaratan tertentu seperti misalnya penggunaan tenaga ahli, investor, dan konsultan dari negara kreditur. Selain itu, umumnya negara kreditur yang bersedia memberikan debt swap adalah untuk debitur yang memiliki sisa utang yang relatif kecil dan pembayarannya hampir jatuh tempo.

Simak juga 'Sri Lanka Gagal Bayar Utang Luar Negeri Rp 729 Triliun, Bangkrut!':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT