Regsosek dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

ADVERTISEMENT

Kolom

Regsosek dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Febiyana Qomariyah - detikNews
Senin, 24 Okt 2022 11:15 WIB
Ketua DPRD Provinsi Jambi buka pelatihan petugas data Regsosek 2022
Pelatihan petugas Regsosek di Jambi (Foto ilustrasi: dok. Istimewa)
Jakarta -

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada September 2022 lalu memberikan multiplier effect di masyarakat. Terbukti, berdasarkan rilis BPS, pada September 2022 inflasi mencapai 1,17 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Desember 2014. Kala itu, terjadi inflasi sebesar 2,46 persen akibat kenaikan harga BBM pada November 2014.

Keputusan menaikkan harga BBM bagaikan buah simalakama. BBM menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh hampir semua sektor ekonomi. BBM digunakan sebagai bahan bakar kendaraan untuk membantu produsen membeli bahan baku hingga mendistribusikan hasil produksi. Kenaikan harga BBM akan menaikkan ongkos produksi, yang pada akhirnya akan mendorong inflasi (cost push inflation). Dampaknya, laju pertumbuhan ekonomi melambat, terjadi penurunan upah riil dan daya beli masyarakat.

Tak hanya peningkatan harga BBM, disrupsi pasokan pangan yang berakibat pada kenaikan harga pangan juga terus terjadi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan inflasi tahunan hingga tahun 2023 nanti. Berdasarkan catatan BPS, hingga September 2022, inflasi tahunan telah mencapai 5,95 persen.

Ancaman resesi kembali membayangi. Meskipun kasus Covid-19 mulai melandai, namun kondisi ekonomi masih belum pasti. Kenaikan harga BBM masih memberikan dampak lanjutan yang akan terasa hingga akhir tahun ini.

Agar daya beli masyarakat tetap terjaga, pemerintah segera mengambil langkah praktis dengan menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kelompok rentan. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga kini, bansos diyakini sebagai jaring pengaman sosial yang paling efektif untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sayangnya, bansos sering kali membawa persoalan tersendiri. Masalah utamanya adalah adanya carut marut data yang dimiliki pemerintah dan berujung pada ketidaktepatan sasaran penerima. Bukan berarti pemerintah tidak memiliki data calon penerima bansos, namun data yang ada saat ini bukan merupakan data terkini dan belum bisa dibagipakaikan antar-kementerian dan lembaga.

Padahal, belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 yang lalu, pemerintah membutuhkan tersedianya data yang akurat dengan cepat di saat kondisi darurat. Data yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga. Sehingga pemerintah mampu mengembangkan skema perlindungan sosial yang aditif.

Duplikasi data sering terjadi, tak jarang data tersebut belum menggambarkan kondisi riil di masyarakat. Bahkan data yang ada belum terintegrasi dan dimanfaatkan bersama. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan reformasi sistem perlindungan sosial untuk mendapatkan basis data sosial ekonomi dan mewujudkan integrasi program perlindungan sosial.

Perbaikan Basis Data

Mengutip arahan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2022, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Artinya, Regsosek akan menjadi basis data sosial ekonomi yang mengintegrasikan kebutuhan serta pemanfaatan bersama kementerian dan lembaga. Regsosek menjadi tata kelola data jangka panjang.

BPS ditugaskan pemerintah melakukan pendataan awal Regsosek. Pendataan dilakukan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022 dengan melibatkan sebanyak 400 ribuan petugas lapangan.

Banyak informasi dikumpulkan dari pendataan awal Regsosek. Di antaranya, informasi kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendudukan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi. Seluruh informasi ini terkumpul menjadi basis data sosial ekonomi penduduk.

Pemerintah berharap data Regsosek dapat menjadi bahan baku utama dan lengkap dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah dapat membuat berbagai kebijakan dan program sebagai respons untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Ini menandakan bahwa data Regsosek akan dimanfaatkan oleh pemerintah dalam jangka panjang. Oleh karenanya, proses pemutakhiran data Regsosek perlu dilakukan secara berkala dan terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah.

Sebagai basis data, Regsosek terintegrasi dengan berbagai jenis data dan dapat dimutakhirkan oleh berbagai pihak untuk membangun satu pusat rujukan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Agar penyaluran program memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Data sosial ekonomi penduduk Indonesia yang valid dan akurat mutlak dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat segera merespons penduduk terdampak yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial dari pemerintah. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan triliunan rupiah melalui berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak. Oleh karenanya, perlu dilakukan sinkronisasi agar terwujud data akurat yang menentukan arah kebijakan pembangunan.

Regsosek akan menjadi basis data sosial ekonomi penduduk yang bersumber langsung dari tingkat pemerintahan terendah yaitu RT. Kita semua berharap, persoalan carut marut data yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah ini dapat teratasi. Agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat berbasis data yang akurat. Data akurat diperlukan untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat.

Febiyana Qomariyah Statistisi Ahli Madya pada BPS Provinsi Lampung

Simak juga 'Jokowi Klaim BLT BBM Telah Diterima Lebih dari 8 Juta Warga':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT