.webp)
Resesi ekonomi global berpotensi akan melanda seluruh dunia pada 2023. Sebuah kondisi di mana perekonomian negara memburuk. Hal ini ditandai semakin menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB) dan meningkatnya angka pengangguran. Resesi ini dipicu karena adanya pengetatan moneter oleh banyak bank sentral, serta dampak berlarut-larut dari perang Ukraina dan Rusia, hingga kebijakan zero Covid-19 yang belum semua negara mampu melaksanakannya membuat kondisi ekonomi global masih belum stabil dan kokoh.
Dalam menghadapi ancaman dampak ekonomi global secara luas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa terjadinya resesi dipicu inflasi yang tinggi akibat melesatnya harga pangan dan energi pada sejumlah negara, khususnya Eropa dan AS. Inflasi tinggi ini memicu bank sentral di negara maju untuk beramai-ramai menaikkan suku bunga dan mengetatkan likuiditas (Kemenkeu RI, 2022).
Terjadinya kenaikan suku bunga secara serentak ini akan berdampak serius bagi tatanan pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan, beberapa negara berkembang pun ikut merasakan efeknya. Jika bank sentral di seluruh dunia meningkatkan suku bunga yang cukup ekstrem dan bersama-sama, maka dunia berpotensi akan mengalami resesi pada 2023. Kenaikan suku bunga bank sentral negara maju yang cukup cepat dan ekstrem akan memukul laju pertumbuhan negara-negara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika melihat data ekonomi terbaru, suku bunga acuan di Inggris tercatat sebesar 2,25% atau naik 200 basis points (bps) dan Amerika Serikat (AS) sudah mencapai 3,25% setelah naik 300 bps. Sementara itu, AS diperkirakan akan kembali menaikkan sebesar 75 bps dan Eropa sebesar 125 bps (World Bank, 2022). Terjadinya kenaikan ekstrem selama ini membuat sisi policy rate dari banyak negara Eropa menjadi rendah.
Pada kuartal II-2022, pertumbuhan ekonomi China, AS, Jerman, dan Inggris sudah mengalami koreksi. Kondisi ini kemungkinan juga akan masih berlanjut di Kuartal III sampai akhir tahun. Sehingga prediksi pertumbuhan tahun ini dan tahun depan akan memunculkan resesi ekonomi yang sangat besar. Pertanyaannya, akankah ekonomi Indonesia juga ikut terseret jurang resesi?
Analisis Perdagangan
Jika mengacu kinerja sektor eksternal Indonesia, maka raihan sektor perdagangan sangatlah positif. Hal ini karena didukung oleh stabilitas neraca perdagangan yang faktanya masih melanjutkan tren surplus serta ekspor dan impor pada Agustus 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang masa. Aktivitas roda manufaktur Indonesia masih menguat dengan variasi tekanan inflasi. Peningkatan konsumsi listrik juga turut berlanjut; realitas ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dapat masih tumbuh secara konstan meskipun masih belum berada pada nilai produktivitas yang tinggi.
Secara lebih rinci, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan tumbuh lebih baik pada 2022, sejalan proyeksi yang dilakukan lembaga internasional terkemuka seperti Asian Development Bank (ADB) sebesar 5,4%, International Monetary Fund (IMF) 5,3%, Bloomberg 5,2%, dan Bank Dunia (World Bank) sebesar 5,1%. Analisis ini mengacu pada kinerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua yang cukup tinggi, dan sampai saat ini sampai kuartal ketiga juga menunjukkan aktivitas yang masih sangat cukup kuat.
Secara rasional, kerja manufaktur Indonesia telah mampu mencatatkan nilai ekspansi di tengah tren pelemahan manufaktur di negara-negara besar, seperti Eropa, China, dan AS. Kondisi ini tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) per Agustus 2022. PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2022 tercatat sebesar 51,7, atau meningkat dari bulan lalu sebesar 51,3. dari negara-negara ASEAN-5 dan G20, hanya 24% negara di dunia yang PMI-nya masih mengalami akselerasi, yaitu Thailand, Rusia, Vietnam, dan Indonesia. Sementara, 40% negara-negara maju sudah mengalami kontraksi, yakni Eropa, Jerman, Italia, Inggris, China, dan Turki (Kemenkeu RI, 2022).
Namun, kondisi global yang terjadi hari ini sangat jauh berbeda dari posisi Indonesia yang mampu cukup stabil dalam mengelola dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Banyak negara dunia yang tak mampu menjaga konsistensi ekonomi karena serapan pendapatan tak mampu membendung tingkat inflasi yang sangat tinggi. Dari sisi fiskal Indonesia memiliki surplus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tumbuh dengan komponen pendapatan yang relatif berkembang.
Hingga Agustus 2022 pendapatan negara mencapai Rp 1.764,4 triliun atau 77,9% dari proyeksi yang direncanakan. Artinya pendapatan negara mampu tumbuh 49,8 persen (y-o-y) (Kemenkeu RI, 2022). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.171,8 triliun, penerimaan bea dan cukai Rp 206,2 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 386,0 triliun. Melihat potensi rasional ini jelas jika Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang sangat baik dalam menghadapi gejolak resesi ekonomi global yang akan terjadi secara masif pada 2023.
Produktivitas Kebijakan
'Indonesia harus bekerja sama dalam melakukan penataan praktis untuk mengatasi ancaman dampak global krisis ekonomi pascapandemi Covid-19. Karena tak dapat dipungkiri bahwa stagflasi akibat pertumbuhan permintaan terus melesat pada tahun ini setelah seluruh kawasan dunia dilanda wabah Covid-19 hampir dua tahun. Setelah Covid -19 mereda, orang mulai bepergian dan melakukan serangkaian aktivitas ekonomi. Dalam posisi ini, agregat demand ikut meningkat. Pada saat bersamaan sisi supply tak mampu mengikuti lonjakan permintaan tersebut.
Di tengah dinamisasi ekonomi yang cenderung berubah cepat, terjadi transformasi secara besar -besaran terhadap berbagai bentuk regulasi ekonomi yang instan. Akibatnya, pasar global merespons secara cepat perubahan regulasi tersebut dengan perubahan harga komoditas secara drastis dan menaikkan suku bunga secara cepat. Bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya, tingkat utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah --dibandingkan Malaysia sebesar 70 persen, Thailand 62 persen, dan Filipina 60 persen.
Namun jika ekonomi global menekan ekonomi dalam negeri dengan kenaikan suku bunga tertentu, maka hal tersebut juga akan memberi tekanan serius bagi roda perekonomian nasional. Berkaca dari catatan sejarah perekonomian Indonesia, pada 2023 tidak akan terlepas dari dampak besar resesi ekonomi dunia. Namun, resesi ini tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan ekonomi masih akan mampu dijaga pada kisaran 5 persen dan ekonomi domestik Indonesia diprediksi melambat sekitar 4,7 - 4,9 persen (Jaringan Studi Indonesia, 2022). Realitas ini mempertimbangkan situasi geopolitik global yang masih belum stabil dan mempengaruhi mata rantai pasokan secara global dalam wujud kenaikan harga pangan dan energi.
Melihat adanya ancaman resesi global pada 2023, pemerintah Indonesia harus memberi bantalan ekonomi yang baik pula. Di antaranya dengan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing dengan harapan akan memberi inovasi baru dalam aktivitas ekonomi dalam negeri dan menciptakan pasar derivatif demi kestabilan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menjaga lanskap struktur ekonomi secara terpadu baik dalam dimensi global dan nasional. Dalam antisipasi ini, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam gejolak ekonomi global yang tak menentu pada 2023 nantinya.
Pertama, dengan cara meminimalisir risiko krisis jangka panjang melalui efektivitas faktor produksi di atas kepentingan konsumsi. Realistisnya, pemerintah harus menekan likuiditas ekonomi secara berlebih yang membuat terjadinya peningkatan biaya produksi dan biaya logistik atas pemanfaatan barang dan jasa. Dalam hal yang lebih spesifik, pemerintah harus memiliki langkah mobilitas sumber daya input produksi yang kompeten supaya kegiatan ekonomi mampu berjalan secara lebih fleksibel demi stabilitas dan kualitas nilai atau target ekonomi yang ingin dicapai.
Kedua, pemerintah harus melakukan realokasi sumber daya ekonomi potensial untuk memberi jalan akses investasi. Realokasi ini menjadi penting karena akan memberi dorongan bagi lahirnya ekonomi baru untuk berkembang secara lebih baik. Upaya pencarian alternatif sumber ekonomi baru sejatinya memberikan benefit rasional untuk mengurangi terjadinya ketimpangan usaha secara luas. Dengan demikian, arah pendekatan ini akan mengubah tatanan lanskap ekonomi dalam negeri secara besar karena memunculkan adanya implementasi kesiapan secara konstan terhadap gejolak perubahan ekonomi global.
Haris Zaky Mubarak, MA analis dan Eksekutif Jaringan Studi Indonesia
Simak Video 'Negara-negara Ini Bakal Resesi, Tapi Indonesia Masih Aman':
