Ketahanan Sosial Menghadapi Krisis

ADVERTISEMENT

Kolom

Ketahanan Sosial Menghadapi Krisis

Setyo Widagdo - detikNews
Kamis, 20 Okt 2022 10:28 WIB
Setyo Widagdo
Setyo Widagdo (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Presiden Jokowi, Menteri Luhut Pandjaitan, dan para pengamat ekonomi memberikan pesan dan peringatan yang sama, yakni krisis ekonomi telah di depan mata, karenanya masyarakat diimbau untuk hati-hati dan bersiap-siap menghadapinya. Krisis tersebut dipicu oleh situasi global yang semakin tidak menentu. Perang di Ukraiana yang tidak kunjung usai, ketegangan di Indo-Pasifik yang masih berlangsung, inflasi yang terus meninggi dialami oleh hampir semua negara-negara di dunia dan persoalan global lain yang saling berkelindan.

Bagi rakyat Indonesia krisis ini seperti kata pepatah "sudah jatuh ketimpa tangga", betapa tidak, karena ketika terjadi musibah Covid selama dua tahun lebih, rakyat sudah mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Usaha susah, cari pekerjaan susah, tapi justru PHK di mana-mana. Setelah Covid agak mereda, rakyat mulai pelan-pelan bangkit dari keterpurukan. Namun belum lagi sepenuhnya pulih, rakyat kembali dikejutkan dengan kenaikan harga BBM yang berakibat pada kenaikan harga-harga barang, terutama harga bahan pokok.

Demo para buruh dan mahasiswa yang menuntut pembatalan kenaikan harga BBM sama sekali tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap pada keputusannya. Bahkan pemerintah malah mengingatkan akan adanya krisis pada 2023 yang sudah dekat, mungkin malah sudah berlangsung. Pemerintah melalui imbauan Presiden menyatakan bahwa dalam mengatasi krisis ini salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat persatuan dan membangkitkan gotong royong di antara masyarakat.

Menteri Luhut bahkan menyatakan harus ada "pertahanan rakyat semesta" menghadapi krisis, seolah-olah seperti mau menghadapi perang. Apa yang dikatakan Presiden maupun Menteri Luhut harus disikapi serius bahwa krisis yang akan terjadi nanti benar-benar bakal seperti "badai" yang akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi maupun sosial masyarakat jika tidak diantisipasi.

Memang, di tengah-tengah masih adanya keterbelahan di antara masyarakat, sangat diperlukan kohesivitas sebagai persyaratan untuk bersatu dan kemudian membentuk suatu ketahanan sosial; masyarakat harus dilekatkan terlebih dahulu, sehingga harapan untuk bisa bertahan dari terjangan badai krisis dapat terwujud. Oleh karena itu, pemerintah harus mulai menertibkan para buzzer yang terus saja mendengung dan kontra produktif. Demikian pula para pengkritik pemerintah tidak lagi "asal menyerang", yang kemudian menyebabkan kegaduhan.

Menciptakan kohesivitas masyarakat hendaknya menjadi kesadaran bersama semua pihak untuk bersama-sama pula memperkuat ketahanan sosial menghadapi krisis, sebab jika hal ini tidak disadari, tampaknya agak sulit mewujudkan ketahanan sosial. Fakta bahwa basis sosial masyarakat Indonesia yang rentan konflik, terlebih lagi di tengah-tengah suhu politik yang mulai meninggi dan akan disusul dengan ketegangan politik di tahun depan, akan semakin sulit jika kesadaran bersama merawat kohesivitas sosial masyarakat terabaikan.

Lantas hal ini menjadi tanggung jawab siapa? Tentu saja pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan dan memiliki kewenangan mengatur memegang peranan utama, selain kemudian dibarengi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Tentu saja dengan tetap menjaga dan menghormati sendi-sendi kehidupan demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Ketahanan sosial ini nantinya jika terwujud, maka dapat menghadapi krisis yang bersumber dari dalam negeri, namun juga dapat menghadapi krisis yang bersumber dari ketidakpastian politik dan ekonomi global.

Masyarakat kebanyakan, terutama yang tidak memiliki penghasilan tetap, apalagi yang pengangguran, tidak mempunyai pilihan banyak; mereka hanya butuh bertahan hidup dan menghidupi keluarganya, serta berharap krisis segera berakhir. Oleh karena itu ketahanan sosial sangat penting dan diperlukan untuk menopang hantaman krisis. Selain itu perlu disadari juga bahwa ketahanan sosial ini merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.

Pemerintah tidak bisa hanya sekadar mengimbau agar masyarakat berhati-hati menghadapi krisis, tetapi harus membantu dan membimbing masyarakat agar memiliki kemampuan mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan, misalnya mengoptimalkan peran wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) dan mengupayakan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people centered development).

Sebagaimana sudah saya singgung di atas, bahwa menciptakan ketahanan sosial harus terlebih dahulu menciptakan kohesivitas masyarakat yang faktanya masih terjadi pembelahan sebagai residu dari Pilpres 2019 yang lalu. Jika pembelahan ini tidak segera dicegah dan dihentikan, maka akan terus berlanjut sampai Pemilu 2024, sehingga upaya menghadapi krisis akan semakin berat. Masyarakat akan terkuras energinya untuk "perang" di medsos, sehingga kegaduhan demi kegaduhan benar-benar akan menguras energi bangsa ini untuk hal-hal yang sangat tidak produktif.

Di sinilah diperlukan kearifan dan kedewasaan dari seluruh element bangsa, yakni pemerintah, parpol, ormas, dan masyarakat itu sendiri untuk menahan diri dan secara bersama-sama menghadapi krisis yang unpredictable. Ketahanan sosial ini pada akhirnya juga untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik di saat krisis, sehingga bangsa Indonesia akan kembali diuji, apakah menjadi bangsa yang rapuh atau tangguh. Semoga ujian yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini bisa kita lalui dengan baik.

Setyo Widagdo Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Simak juga 'Jokowi ke Jajarannya: 'Badai' Sudah Datang, Perlu Persiapan Detail':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT