Ilusi Hak Beragama

ADVERTISEMENT

Kolom

Ilusi Hak Beragama

Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 11:50 WIB
Sejumlah orang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pendirian gereja di Cilegon, Banten. (M Iqbal/detikcom)
Massa mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pendirian gereja (Foto: M Iqbal/detikcom)
Jakarta -
Kehidupan toleransi umat beragama di Indonesia kembali menjadi polemik dengan adanya penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon dengan tindakan wali kota Cyang turut menandatangani petisi penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon, Rabu (7/9). Penolakan pembangunan rumah ibadah sudah menjadi hal yang lazim di negara Pancasila dengan fakta setiap tahunnya pasti terjadi tindakan intoleran tersebut di beberapa daerah.

Pada setiap kejadian penolakan pembangunan rumah ibadah seringkali didasarkan pada syarat administratif yang tidak dipenuhi dan kehendak masyarakat sekitar yang tidak menghendakinya. Padahal secara konstitusional pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari kebebasan beragama dan hak menjalankan keyakinan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Tetapi dalam pelaksanaannya, alih-alih menjamin, secara tidak langsung pemerintah membatasi hak beragama dengan mengeluarkan produk hukum yang dinilai diskriminatif seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Produk hukum tersebut menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dengan dasar tertib administratif untuk melakukan tindakan intoleran seperti menolak pendirian rumah ibadah.

Hak Beragama dalam Konstitusi

Dalam beberapa tahun terakhir tindakan pembatasan hak beragama dan kurangnya jaminan atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya oleh pemerintah masih marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Selain kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon, kasus serupa seperti penolakan pura di Bekasi pada 2019 dan perusakan musala di Minahasa Utara pada 2020 menjadi sejarah kelam bagi kehidupan toleransi umat beragama.

Fakta sosial kemasyarakatan tersebut seharusnya tidak terjadi di negara hukum seperti Indonesia, sebab pada prinsipnya salah satu karakteristik negara hukum ialah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. UUD NRI 1945 secara eksplisit menetapkan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia (HAM) --Pasal 28E ayat (1): Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Hak kodrat tersebut merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right) sebagaimana Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memenuhinya sebagaimana amanat dalam Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun pada realitasnya hak konstitusional tersebut hanyalah sebuah ilusi. Menurut doktrin muatan konstitusi tersebut bernilai nominal atau hanya berlaku sebagai hukum, namun dalam implementasinya belum bisa dijalankan secara maksimal (Kusnardi & Harmaily:2010).

Kegagalan pemenuhan HAM merupakan salah satu tolok ukur gagalnya negara dalam pemajuan demokrasi, sebab pemenuhan HAM adalah prasyarat dan tujuan dari negara demokrasi. Pada titik inilah demokrasi substansial harus ditegakkan dengan memberikan jaminan terhadap hak beragama.

Produk Hukum yang Diskriminatif

Jaminan terhadap hak beragama di Indonesia tidak akan tercapai jika masih terdapat peraturan perundang-undangan atau regulasi yang tidak berkeadilan, seperti adagium hukum yang disampaikan St. Augustine an unjust law is no law at all (hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali). Corak hukum seperti itu tercermin dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah atau yang dikenal sebagai SKB 2 Menteri.

Produk hukum tersebut memiliki substansi yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pada kebebasan dalam hal ini kebebasan beragama dan berimplikasi diskriminatif pada tahap implementatifnya. Muatan yang mencantumkan persyaratan khusus untuk pendirian rumah ibadah seperti syarat minimal pengguna rumah ibadah, dukungan masyarakat setempat, dan rekomendasi dari pemerintah setempat membuat sulitnya masyarakat mendirikan rumah ibadah untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dan sering menimbulkan konflik horizontal antarumat beragama, bahkan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah karena pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diperhambat atas nama hukum.

Permasalahan izin administratif tersebut merupakan bentuk pengurangan hak dan pelanggaran HAM yang berimplikasi pada rusaknya kehidupan toleransi umat beragama dan menunjukkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang akan menjalankan hak asasinya. Kewajiban konstitusional pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia harus dimanifestasikan dalam pelayanan publik yang inklusif dan demokratis, sebagai bentuk perwujudan prinsip equality before the law yang dianut negara hukum seperti Indonesia.

Peran Negara

Doktrin hubungan negara dan agama seperti yang dikembangkan Moh. Mahfud MD (2010) yakni religious nation state (negara kebangsaan yang religius) setidaknya dapat menjawab persoalan produk hukum yang diskriminatif seperti SKB 2 Menteri. Dalam konsepsi religious nation state, negara menghormati dan membina semua agama yang dianut rakyatnya dengan melarang adanya hukum dan kebijakan yang mengistimewakan yang satu dan merendahkan yang lain (diskriminatif) dalam kehidupan beragama dan memberikan pelayanan yang adil bagi para pemeluk agama dengan tidak memandang besar kecil jumlah penganut.

Peran negara dibatasi dengan tidak mengintervensi urusan internal seperti tata cara peribadatan dan ritual, negara hadir hanya sebagai sarana menciptakan ketertiban dan perlindungan (nachtwakerstaat atau negara penjaga malam) untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing, jika dituangkan dalam bentuk aturan, maka substansinya tidak boleh diskriminatif dan hanya bersifat eksternal.
Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh founder Manado Legal Studies, mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan FH UGM


Simak juga 'Tidak Ada Gereja Di Kota Baja':

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT