Memperkuat Peringatan Hari Tani

ADVERTISEMENT

Kolom

Memperkuat Peringatan Hari Tani

Angga Hermanda - detikNews
Senin, 26 Sep 2022 10:44 WIB
Selamat Hari Tani Nasional (Dok. Instagram Jokowi)
Kartun peringatan Hari Tani (Foto: dok. Instagram Jokowi)
Jakarta -

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Sukarno Nomor 169 Tahun 1963, tanggal 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani. Dalam konsideran menimbang dijelaskan bahwa dipilihnya tanggal 24 September bertepatan dengan waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yang merupakan hari kemenangan bagi rakyat tani Indonesia --bahkan kerap diulas sebagai hari kemerdekaan kedua bangsa Indonesia.

UUPA 1960 menjadi peletak dasar-dasar bagi penyelenggaraan Reforma Agraria untuk mengikis habis sisa-sisa feodalisme terkhusus dalam lapangan pertanahan, agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari macam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan alat tanah, sehingga meluruskan jalan menuju ke arah masyarakat adil dan makmur. Reforma Agraria adalah suatu perombakan dan penataan ulang struktur agraria yang timpang menuju tatanan baru agraria yang berkeadilan, yakni dengan memastikan tanah untuk petani dan menjalankan fungsi sosial tanah demi terciptanya kemakmuran dan kelestarian alam (SPI, 2017).

Menurut Gunawan Wiradi, agraria dalam arti sempit yaitu tanah. Namun Reforma Agraria yang menjadi agenda bangsa dan negara memiliki cakupan yang lebih luas lagi, yakni kekayaan alam secara menyeluruh sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana juga Pasal 4 UUPA 1960 yang mengatur bahwa selain hak-hak atas tanah, ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Terus Memudar

Semangat kemerdekaan abadi yang mendasari Hari Tani sebagai peringatan resmi kenegaraan saat ini terus memudar. Bergerak melewati Pidato Nawaksara I dan II di MPRS pada tahun 1972 Menteri Pertanian masih memperingati perayaan Hari Tani. Walau rezim telah berganti, Hari Tani masih tetap diperingati negara, meski kesepahaman itu tak berlangsung lama. Pemerintah saat itu mengisyaratkan untuk mengganti hari tani dengan hari dan nama yang lain (Budi Setiyono, 2011).

Penentuan pengganti Hari Tani secara ideologi maupun seremonial mencapai puncaknya melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 297 Tahun 1973 tentang Hari Krida Pertanian (kumpulan Buklet Hari Bersejarah I Depdikbud, 1994). Kepmentan itu menyebutkan bahwa setiap tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Krida Pertanian yang merupakan satu-satunya hari peringatan di sektor pertanian.

Merujuk berbagai sumber latar belakang, penentuan tanggal 21 Juni dapat dikaitkan dengan tinjauan aspek astronomis saat masa panen raya. Hari Krida juga dapat dikaitkan dengan sistem pembagian musim tanam yang dianggap sebagai masa yang baik untuk memulai aktivitas penanaman. Maksud itu cukup dimengerti, namun penetapan Hari Krida Pertanian sebagai satu-satunya hari peringatan di sektor pertanian mengundang polemik rakyat banyak. Sebab praktis meredupkan Hari Tani dan secara langsung UUPA 1960, baik secara substansi maupun sosial-budaya petani.

Terbukti setelah digilas puluhan warsa, petani secara umum melupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas tanah. Sehingga tidak mengherankan apabila konflik agraria dari tahun ke tahun terus terjadi dan sangat banyak yang tak kunjung selesai. Kondisi ini diperburuk dengan dampak yang mengguremkan petani dan bahkan memperkokoh gelar petani sebagai tunakisma. Petani kemudian hanya dikonsentrasikan untuk peran penyewa tanah dan pembeli sarana produksi (saprodi) seperti benih, pupuk, dan obat-obatan dari korporasi, serta yang lebih membahayakan ialah menjadi objek dari kemiskinan dan ketimpangan.

Hari Tani yang diredupkan menggeser tujuan pertanian dari budaya ke peningkatan produksi (bisnis). Hal ini ditandai dengan Panca Usaha Tani atau nama lain dari Revolusi Hijau, yaitu teknik pengolahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul. Revolusi Hijau memaksa petani yang semisal terbiasa memanen padi sekali dalam satu tahun, harus mampu memanen dua bahkan tiga kali dalam setahun karena didorong biaya produksi yang tinggi.

Namun akhirnya kita semua menyadari bahwa penerapan sistem pertanian yang menggunakan input produksi kimia selama puluhan tahun mengakibatkan tanah semakin jenuh. Kesuburan tanah dan unsur hara mulai terkikis. Di sisi yang sama pengetahuan petani tentang pemuliaan benih melalui kegiatan penangkaran dan keterampilan dalam meracik pupuk/obat alami terus memudar.

Karena itu Revolusi Hijau sesungguhnya bisnis kelas dunia yang dinikmati korporasi dalam usaha jual-beli saprodi dan teknologi pertanian. Sehingga bukan lagi jadi rahasia umum apabila Revolusi Hijau dibangun atas pelemahan terhadap Reforma Agraria, serta alasan mengapa Hari Tani diperingati setiap tahun.

Sewindu Reforma Agraria

Sejak tahun 2014, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebetulnya menyadari pergeseran arti Hari Tani. Reforma Agraria yang menjadi alasan kunci Hari Tani diperingati masuk ke dalam agenda pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah kepada petani dan rakyat tak bertanah seluas 9 juta hektar sebagai prioritas.

Reforma Agraria juga kembali menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Pada halaman A.3.52 lampiran ke-III Peraturan Presiden 18/2020 itu disebutkan bahwa luas bidang tanah yang akan diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria sampai dengan lima tahun ke depan (2024) ditargetkan seluas 8.567.395 hektar, dengan jumlah masyarakat penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang memperoleh pemberdayaan sebanyak 2.144 kelompok.

Namun setelah sewindu Reforma Agraria Jokowi bergulir, target TORA sebagian besar hanya sekadar diperuntukkan bagi legalisasi, bukanlah redistribusi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (SIG-TORA) tanggal 10 September 2022 mengklaim bahwa redistribusi tanah yang berasal dari tanah eks-HGU, Tanah Telantar, dan Tanah Negara lainnya sudah terealisasi seluas 1,16 juta hektar, atau hampir 300 persen dari target 0,4 juta hektar.

Adapun yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, pemerintah baru merealisasikan seluas 0,32 juta hektar atau 7,83 persen. Sehingga total tanah yang telah diredistribusikan kepada masyarakat baru sekitar 1,48 juta hektar atau 37 persen dari target 4,5 juta hektar.

Capaian itu berbanding terbalik dengan realisasi legalisasi aset yang sudah menyentuh angka 4,14 juta hektar, dari target 4,5 juta hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah akan pergeseran makna Hari Tani dan tentu juga Reforma Agraria itu sendiri hanya tercermin dalam konteks dokumen. Sementara ATR/BPN memperingati setiap tanggal 24 September sebagai Hari Agraria, bukanlah Hari Tani.

Perbedaan nama peringatan bukan hanya terkait teknis, melainkan akan merujuk pada substansi Reforma Agraria dan UUPA 1960. Oleh karena itu, apabila penyelenggara negara benar-benar menyadari secara insyaf dan merefleksikan negara hadir yang sesungguhnya, Hari Tani harus kembali menjadi peringatan resmi kenegaraan. Sehingga setiap tahun tidak lagi hanya secara eksklusif diperingati oleh beberapa elemen bangsa, seperti gerakan petani dan gerakan reforma agraria saja.

Angga Hermanda Sekretaris Lembaga Kajian Damar Leuit

Angga Hermanda Sekretaris Lembaga Kajian Damar Leuit

Baca artikel detiknews, "Antisipasi Wabah PMK Menjelang Idul Adha" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-6138360/antisipasi-wabah-pmk-menjelang-idul-adha.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT