ADVERTISEMENT

Kolom

Mencermati Penetrasi Politik "Kepala Banteng"

Zennis Helen - detikNews
Rabu, 21 Sep 2022 14:22 WIB
Pilpres 2024 berpotensi diikuti 4 pasangan capres cawapres. Ada potensi 1 partai dan 3 koalisi parpol yang akan mengusung capres.
Ilustrasi: Tim Infografis detikcom
Jakarta -

Kendati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai oleh banyak kalangan terlambat melakukan penjajakan koalisi untuk kepentingan pencalonan Pilpres 2024 mendatang, namun daya hentak partai pemenang pemilu itu di dua pertemuan yakni dengan Nasdem dan Gerindra benar-benar kuat dan tak boleh disepelekan.

Bagaimana tidak, Puan Maharani ketika bertemu dengan Surya Paloh memang menunjukkan potensi kedua parpol ini akan menjalin koalisi untuk pilpres. Begitu juga dengan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Minggu (4/9) di Hambalang, terkesan sangat akrab, tidak ada jarak pemisah, dan cair.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah pertemuan Puan dengan Surya Paloh berpotensi akan menggergaji rencana koalisi yang akan dibangun dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan pada saat yang sama, apakah pertemuan Puan dengan Prabowo berpotensi akan menutup kelanjutan koalisi partai berlambang burung garuda itu dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)?

Setidaknya dua pertanyaan itu yang terekam di benak publik saat ini. Ini pulalah yang hendak dielaborasi dalam tulisan ini.

Keunggulan PDI-P

Sepak terjang PDI-P dalam mendekati dua partai politik yang telah diajak bertemu oleh utusan parpol berlambang kepala banteng moncong putih itu, yakni Nasdem dan Gerindra tampaknya tidak boleh dipandang sebelah mata, dan menggelegar kuat. Setidaknya disebabkan; pertama, PDI-P adalah partai politik pemenang Pemilu 2019, dengan menguasai parlemen sebanyak 128 kursi. PDI-P sesungguhnya dengan deposit elektoral yang ada saat ini dapat menentukan capres sendiri tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Kendati demikian, tampaknya PDI-P akan mengajak parpol lain untuk berkoalisi. Tentu saja dengan catatan karena ia adalah parpol pemenang pemilu, tak akan mau di posisi cawapres. Dengan siapapun PDI-P berkoalisi, posisi capres dari PDI-P pasti sudah di tangan. Sudah dapat dipastikan dalam pembicaraan Puan yang juga sebagai Ketua DPR, pasti ini yang ditawarkan pada parpol lawan negosiasinya. Walaupun penentu utama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P tetap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kedua, PDI-P memiliki magnet elektoral yang sangat kuat saat ini. Bagaimana tidak, dua jabatan vital di dua lembaga kekuasaan negara saat ini dipegang oleh PDI-P, yakni Presiden Joko Widodo dan Puan sebagai pimpinan utama lembaga legislatif adalah sama-sama kader PDI-P. Sebagai Ketua DPR, Puan memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam menjalin relasi dan komunikasi dengan partai politik lain. Padahal, belum semua parpol dikunjungi oleh Puan. Namun daya gedornya sulit ditandingi oleh parpol lain. Saya khawatir, safari politik yang dilakukan intens oleh Puan ke depan akan menyebabkan beberapa hal penting.

Pertama, potensial akan membubarkan parpol yang telah sedari awal menjalin rencana koalisi, yakni Golkar, PAN, PPP (yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu/KIB), serta Gerindra dan PKB yang sangat mesra belakangan ini. Yang tak saja pada momentum Rapat Kerja Nasional beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan kemesraan keduanya berlanjut dalam momentum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum.

Saya takutnya buhul-buhul kesepakatan yang telah diramu oleh parpol-parpol ini untuk menuju koalisi pada Pillpres 2024 mendatang kembali mentah oleh penetrasi politik PDI-P yang sangat kuat. Lebih tragisnya lagi, penetrasi PDI-P itu tak saja membongkar aneka kesepakatan awal di antara mereka melainkan memporak-porandakan rencana koalisi yang telah dibangun oleh parpol tersebut.

Kedua, potensi bubarnya KIB, dan koalisi yang telah dibangun oleh Gerindra dengan PKB tersebut dapat saja terjadi. Apalagi di KIB belum ada kesepakatan soal capres dan cawapres di ketiga parpol tersebut. Di lihat dari jumlah kursi, tentu Golkar yang lebih dominan. Namun, pertanyaannya apakah PAN dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan dan PPP dengan ketua umum (waktu itu) Suharso Monoarfa mau menyerahkan tiket capres kepada Airlangga Hartarto. Apalagi, di tubuh PPP saat ini ada gejolak dan Suharso Monoarfa tidak lagi sebagai ketua umum partai berlambang Kabah itu.

Terlebih koalisi yang dibangun baik KIB maupun Gerindra-PKB tampaknya hanya bersifat pragmatis transaksional. Yakni, ujung-ujungnya nanti ketika ia menang hanya bagi-bagi kekuasaan. Artinya, tidak berbasis ideologis. Koalisi yang dibangun atas dasar pragmatis transaksional tersebut rentan akan bubar atau layu sebelum berkembang. Sebab, tidak ada yang menyatukannya selain dari timbangan kekuasaan dan jatah di kementerian ketika terpilih. Di sinilah PDI-P melakukan penetrasi dan berpotensi membuyarkan ikatan koalisi yang telah dimulai oleh partai-partai itu.

Ketiga, saya khawatir semua parpol merapat ke PDI-P, kecuali Demokrat dan PKS. Kedua parpol ini bila berkaca pada pernyataan Megawati beberapa waktu lalu, tidak akan ditemuinya terkait dengan kepentingan Pemilu 2024 ini. Entah apa sebabnya hanya Megawati yang tahu.

Tak Ada Kemajuan

Kemunculan PDI-P dalam penjajakan koalisi untuk kepentingan pilpres seolah-olah melemahkan progres koalisi yang telah dibangun oleh Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam KIB dan Gerindra-PKB. Sejak itu tidak ada kemajuan bagi KIB, termasuk Gerindra-PKB. Atau jangan-jangan mereka melihat gerakan PDI-P.

Artinya, ke mana PDI-P berlabuh ke situ pula mereka. Ini bisa saja terjadi misalnya Gerindra, ia sangat membutuhkan PDI-P. Bahkan Megawati dalam Kongres di Bali mengatakan kurang lebih seperti ini, "Jika Prabowo ingin menjadi presiden, maka berkoalisilah dengan PDI-P." Ucapan Megawati jangan-jangan menjadi kenyataan pada Pilpres 2024 mendatang, yakni Gerinda berkoalisi dengan PDI-P dengan skema Puan-Prabowo. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin.

Zennis Helen dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT