ADVERTISEMENT

Pengadilan HAM Kembali Siuman

Amiruddin al Rahab - detikNews
Senin, 19 Sep 2022 10:40 WIB
Amiruddin, Komnas HAM
Foto: Amiruddin al Rahab (Ari Saputra)
Jakarta -

Setelah sekian lama mati suri, kini Pengadilan HAM siuman kembali. Kehadiran Pengadilan HAM sudah semestinya bisa mendatangkan harapan akan keadilan. Terutama bagi keluarga korban dan publik.

Pengadilan HAM akan dibuka akhir September ini di Makassar untuk mengadili adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan di Paniai, Desember, 2014. Ini Pengadilan kedua yang digelar di Makassar. Pengadilan HAM yang pertama digelar di Makassar untuk memeriksa peristiwa di Abepura, Papua, tahun 2000.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) dalam khazanah hak asasi manusia disebut musuh seluruh umat manusia (hostis hominis generis). Oleh karena itu kejahatan kategori ini dikutuk oleh seluruh komunitas internasional yang beradab. Adalah kewajiban setiap negara menjalankan penegakan hukum (responsibilty erga omnnes) atas para penanggungjawab dan pelakunya.

Di tataran internasional kejahatan ini masuk ke dalam juridiksi Internasional Criminal Court, yang dibentuk berdasarkan Roma Statute (statuta Roma) sejak 1993. Kejahatan serius lain yang masuk kategori itu adalah genosida, kejahatan perang dan agresi.

Di Indonesia, dua dari empat kejahatan yang dikutuk komunitas dunia itu sejak 1999 melalui Perppu No.1/1999 juga telah dinyatakan sebagai kejahatan serius. Yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Kemudian menurut UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, sesuai pasal 7 dan 9 kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida pada pasal 7 dan 8 dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Unsur utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui 'serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil'. Dimana rangkaian perbuatan itu sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi (penjelasan pasal 9).

Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, serta memutus perkara pelanggaran HAM yang berat adalah Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 4. Untuk tahap pertama Pengadilan HAM berada di Pengadilan Negeri Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar.

***

Peristiwa Paniai pecah tanggal 7 dan 8 September 2014. Dalam peristiwa di tengah kota Enarotali itu jatuh korban jiwa empat orang remaja meninggal dunia, akibat luka tembak. Serta luka-luka belasan orang.

Peristiwa bermula pada malam hari tanggal 7 Desember ketika beberapa orang anggota TNI yang diduga berasal dari Batalion 753/AVT yang melintas bertengkar dengan sekelompok pemuda di pinggir jalan di daerah Madi. Orang tua dari pemuda yang diduga dipukul anggota TNI dalam pertengkaran itu protes. Keesokan paginya massa ikut protes secara massal di lapangan Karel Gobay di tengah kota Enarotali. Massa yang protes melempari beberapa kantor dan bangunan. Untuk membubarkan massa, aparat keamanan dari polisi dan tentara melepaskan tembakan.

***

Setelah hampir 7 tahun lebih terjadi peristiwa, dibukanya pengadilan HAM di Makassar untuk peristiwa Paniai itu pantas kita sambut. Pertama, ini adalah Pengadilan HAM yang pertama kali setelah tidak ada 15 tahun Pengadilan HAM. Karena itu ia bisa disebut sebagai momentum mewujudkan keadilan atas terjadinya banyak peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebelumnya.

Momentum itu berguna untuk menunjukan bahwa negara memiliki komitmen untuk mengimplementasikan UU No.26/2000. Terutama komitmen untuk menghadirkan keadilan dan memberikan perhatian secara seksama untuk keluarga korban.

Selain itu juga merupakan momentum untuk menunjukan kepada publik di Papua bahwa hukum dan keadilan bisa ditegakan di Papua. Di Papua, sudah terlalu lama dan terlalu banyak peristiwa kekerasan oleh aparat keamanan atau oleh kelompok-kelompok bersenjata seperti dibiarkan tanpa kejelasan pertanggungjawaban hukumnya. Kini, peristiwa-peristiwa kekerasan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa itu menjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terus disuarakan publik.

Pengadilan HAM untuk Peristiwa Paniai itu juga momentum untuk mengkoreksi dan membenahi seluruh prosedur dan kesiapan tiap-tiap institusi yang terkait. Jaksa Agung dalam rangka menghadirkan bukti dan saksi secara kredibel, serta membuat tuntutan. Mahkamah Agung dalam rangka mempersiapkan Majelis Hakim, Panitera dan Pengadilan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Hakim untuk memeriksa perkara ini baru saja direkrut, dan terkesan buru-buru.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu menyiapkan proses perlindungan bagi saksi korban sesegera mungkin. Pengadilan HAM untuk Paniai ini merupakan peristiwa pertama kali bagi LPSK. Maka dari itu, LPSK perlu jemput bola, dan tidak bisa bersandar pada prosedur normal perlindungan saksi.

Ada kondisi mendesak untuk LPSK harus melangkah, yaitu jauhnya jarak lokasi persidangan dengan tempat saksi korban berdiam. Saksi korban berada di Paniai, Papua, sementara mereka akan bersaksi di Makassar. Kondisi itu menyebabkan saksi korban harus melakukan perjalanan yang jauh dan membutuhkan tempat tinggal selama bersaksi. Dalam seluruh proses itu para saksi korban harus merasa terlindungi dan nyaman.

Bagi Presiden, ini juga momentum untuk melakukan pendalaman lebih jauh mengenai keberadaan UU Pengadilan HAM ini. Presiden perlu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mengawasi berjalannya pengadilan HAM ini dengan tujuan agar ada catatan-catatan yang bernas bagi upaya memperkuat dan memperbaiki kelembagaan Pengadilan HAM ini ke depan. Atau ditujukan untuk merevisi prosedur dan kelembagaan pengadilan HAM sebagai mana dimaksud UU No.26/2000. Sebab UU itu sudah berlaku 20 tahun lebih, namun belum bisa berjalan secara cepat dan efektif

Selain itu Presiden juga perlu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk memformulasikan pemberian reparasi dan restitusi untuk korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam UU Pengadilan HAM ini pemenuhan hak korban untuk kompensasi dan rehabilitasi digantungkan pada putusan Hakim. Akibatnya korban terkatung-katung karena pengadilan HAM tidak kunjung berjalan. Sementara program pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat dari program LPSK yang ada sekarang sama sekali belum memadai.

***

Kedua, Pengadilan HAM untuk Paniai ini, adalah momentum untuk mengkoreksi metode kerja aparat keamanan di Papua. Jaksa penyidik mengkonstruksikan peristiwa Paniai merupakan peristiwa tidak efektifnya jalur komando di bawah kendali Perwira Penghubung Kodim Nabire di Paniai, yaitu Mayor Purnawirawan IS.

Diduga Mayor Purn IS yang berwenang untuk mengendalikan Koramil-Koramil di Paniai, pada saat peristiwa terjadi diduga "tidak efektif bertindak sebagai komandan dalam mengendalikan pasukan yang berada di bawah kekuasaannya." (pasal 42, UU No. 26/2000). Konstruksi dakwaan seperti itu menempatkan IS sebagai perwira tertinggi di lapangan yang paling bertanggungjawab (the most responsibility), (detik.com, 11/9/2022).

Peristiwa kekerasan yang diduga melibatkan anggota TNI kerap berulang di Papua. Maka dari itu, pimpinan TNI sudah semestinya mencermati proses pengadilan ini untuk menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengevaluasi penempatan anggota, gelar operasi dan konsep pendekatan keamanan di Papua. Tanpa menempatkan hasil pengadilan HAM sebagai sarana untuk evaluasi dan koreksi, maka kultur kekerasan dalam pendekatan keamanan kemungkinan besar akan terus terjadi.

Di sisi lain, selama ini telah terbentuk persepsi masyarakat, bahwa aksi-aksi kekerasan yang berulang adalah pembiaran pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (impunitas). Untuk menepis persepsi seperti itu, proses pengadilan HAM ini perlu didukung oleh TNI secara seksama, khususnya dalam menghadirkan tersangka dan bukti-bukti yang kuat.

Sekarang Majelis Hakim untuk memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa di Paniai, Papua pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014 telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Makassar, yaitu Hakim HAM, Sutisna Sawati (Ketua) didampingi oleh empat hakim lainnya sebagai anggota.

Selamat datang pengadilan HAM. Di pundak Majelis Hakim yang akan mulai bersidang tanggal 21 September 2022, semua harapan akan keadilan digantungkan. Harapannya, majelis Hakim mampu memeriksa dengan bijak dan berkeadilan. Semoga hasil kerja jaksa dan hakim dari Pengadilan HAM untuk peristiwa Paniai ini bisa mendatangkan modalitas untuk mendorong kondisi yang damai dan menumbuhkan kepercayaan publik kepada proses hukum di Papua.*

Amiruddin al Rahab. Wakil Ketua Komnas HAM-RI.

(rdp/rdp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT