ADVERTISEMENT

Kolom

Swasembada dan Tantangan Pangan Indonesia

Haris Zaky Mubarak - detikNews
Kamis, 15 Sep 2022 11:00 WIB
haris zaky
Haris Zaky Mubarak (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Awal Agustus lalu, pemerintah mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena keberhasilannya dalam menjaga sistem ketahanan pangan dalam hal swasembada beras. Apresiasi ini diberikan IRRI karena Indonesia dinilai memiliki kompetensi pembinaan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021 melalui penerapan inovasi teknologi pertanian.

Certificate of Acknowledgement dari IRRI yang diterima oleh Presiden Joko Widodo merupakan momentum yang penting bagi Indonesia untuk dapat bangkit menjaga kemandirian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Adanya penghargaan ini menjadi motivasi tersendiri bagi penggiat pertanian dan pangan nasional, supaya mampu membangun sistem kemandirian pangan di tengah gejolak ekonomi global yang terjadi.

Berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food Agriculture Organization (FAO), Indonesia telah berhasil mencapai 90% lebih rasio swasembada atau rasio antara produksi dalam negeri dengan total permintaan. Ini adalah pencapaian yang sangat besar (FAO, 2022). Pesatnya rasio produksi pertanian Indonesia jelas menunjukkan kuatnya pemerintah Indonesia dalam membangun sistem ketahanan sistem pertanian pangan yang tinggi, tidak hanya pada beras tapi juga di seluruh sektor.

Munculnya tingkat swasembada tinggi memang merupakan langkah maju yang besar. Terutama di saat meningkatnya ketegangan geopolitik di Rusia dan Ukraina yang berdampak terbatasnya asupan pasokan pangan ke seluruh dunia. Di tengah gejolak tersebut, kekhawatiran besar terjadinya krisis pangan yang sangat panjang terus membayangi seluruh masyarakat dunia terlebih produksi pangan yang diramal akan semakin memuncak.

Masifnya perubahan iklim jadi alasan utama menyebabkan gangguan cuaca seperti kekeringan yang membuat produksi berkurang. Tapi kemudian dampak langsung dari realitas ini sangat ditentukan dengan konflik di Eropa Timur yang membuat harga bahan pangan dari biji-bijian khususnya makin mahal. Harga minyak dan gas yang meroket turut mempengaruhi harga pupuk. Konsekuensi logisnya, biaya panen pun kian mahal dan mempengaruhi hasil produksi di berbagai negara.

Pasokan gandum global pada 2022/2023 diperkirakan turun 1,1 juta ton menjadi 1.051,7 juta ton (FAO, 2022). Produksi di Argentina, Australia, dan Ukraina diprediksi lebih rendah. Produksi gandum dari Argentina pada periode 2022-2023 diperkirakan akan turun menjadi 19,5 juta ton. Jumlah ini turun dari periode 2021/2022 sebesar 22,15 juta ton. Untuk Australia hasil produksinya diperkirakan turun 6 juta ton menjadi 30 juta ton.

Ukraina menjadi negara paling parah karena produksinya diperkirakan turun menjadi 19,5 juta ton pada periode 2022/2023 dari 33,01 juta ton pada periode 2021/2022 (FAO, 2022). Melihat besarnya ancaman ini jelas jika semua negara di dunia sangat membutuhkan asupan pangan dari banyak negara potensial, termasuk dalam hal ini Indonesia yang menjadi negara agraris produsen pangan di dunia.

Keseimbangan Sistem

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras nasional pada April 2022 yang tertinggi, yaitu 10,2 juta ton (BPS, 2022). Pada tahun ini, sampai Desember 2022, berdasarkan data dari neraca pangan nasional yang dihimpun Kementerian Pertanian, stok beras kita kembali surplus sekitar 7,5 juta ton (Kementan, 2022). Adanya capaian ini tentu menjadi sangat berarti bagi masyarakat Indonesia karena harapan akan terwujudnya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 akan menjadi mudah untuk direalisasikan.

Kekuatan kolaborasi boleh jadi akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Apalagi jika mengingat tantangan sektor pangan pada 2023 yang sangat berat. Namun dengan dukungan kerja kolaborasi seluruh stakeholder pangan, secara rasional dan lokal pasti akan memperkuat daya juang ekosistem sektor pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi supaya lancar dijalankan.

Pembenahan tata kelola pangan nasional melalui pembaharuan regulasi, sinergi kementerian/lembaga dan perguruan tinggi untuk penguatan teknologi dan digitalisasi, kerja sama dunia usaha melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta dapat menjadi momentum baik bagi akselerasi penyerapan kualitas produksi pangan secara besar. Presiden Jokowi dalam acara penyerahan penghargaan tersebut bahkan menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia mengamankan pangan nasional tak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak baik kementerian/lembaga, akademisi, hingga pelaku usaha pangan termasuk petani.

Selain itu dukungan infrastruktur juga menjadi daya ungkit keberhasilan seperti pembangunan 29 bendungan, 4.500 embung, dan 1,1 jaringan irigasi. Adapun produksi beras Indonesia pada 2021 mencapai 31,3 juta ton sedangkan pada akhir April 2022 sebaran stok di lapangan mencapai 10, 2 juta ton (Sekretaris Kabinet, 2022).

Analisis Kebutuhan

Bertolak dari pernyataan Presiden Jokowi, sangat disadari bahwa tantangan swasembada pangan saat ini juga harus mampu bernilai bagi ruang domestik dalam negeri. Karena jika secara kalkulatif negara mampu memberi ketahanan bantalan produksi pangan secara besar, maka pasokan pangan yang ada akan memberi dampak besar bagi kesejahteraan aktivitas ekonomi dalam negeri.

Kontrol harga pangan dalam negeri semestinya dapat turut dikendalikan oleh pemerintah. Karena dalam pertengahan Agustus 2022, harga komoditas dalam negeri masih relatif mahal. Hal ini berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi kaum agraris yang selama ini menjadi subjek dalam sistem ketahanan pangan nasional.

Upaya melakukan normalisasi aktivitas komoditas melalui kenaikan harga berpotensi membuat penerimaan negara dari sisi pajak mengalami tekanan yang sangat berarti. Hal ini adalah indikasi dari pertimbangan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah mematok target pemulihan ekonomi yang terlampau tinggi.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak pada 2023 sebesar Rp 1.715,1 triliun. Proyeksi ini naik 15,49 persen dibandingkan dengan target Peraturan Presiden No. 98 /2022 (Kemenkeu RI, 2022). Padahal kenyataannya target penerimaan pajak yang tumbuh hanya berada pada kisaran 3,43 persen (Kemenkeu, 2022).

Mahalnya harga komoditas pangan di tangan konsumen (masyarakat) dalam negeri jelas berpotensi memberikan inflasi tinggi secara nasional. Apalagi lonjakan inflasi pada Juli 2022 yang sudah menyentuh 4,94% (y-o-y) yang secara terinci dipicu oleh gejolak harga pangan atau volatile food. Laju inflasi ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 (Kemenkeu, 2022). Dalam proporsi inilah, salah satu cara penting dalam menjaga tingkat inflasi dalam negeri adalah menjaga keterjangkauan pangan.

Data BPS menunjukkan, inflasi komponen bergejolak atau volatile food pada Juli 2022 menjadi yang terbesar dalam pergerakan tahun ini yakni 1,41% dengan andil sebesar 0,25% pada inflasi nasional. Secara tahunan, inflasi volatile food bahkan mencapai 11,47% (y-o-y) (BPS, 2022). Indikasi ini jelas menunjukkan pentingnya analisis kontrol terhadap tata kelola pangan secara berkala. Baik pada level produksi, distribusi, hingga pada konsumen.

Karenanya mau tak mau, strategi yang pas menjaga peningkatan inflasi adalah menjaga keterjangkauan pangan, salah satunya dengan jaring pengaman sosial dan bisa dianggarkan dari anggaran negara berupa biaya tak terduga. Dengan kata lain ketahanan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia harus memiliki fleksibilitas yang kuat sebagai antisipasi hal urgen yang dapat hadir sewaktu-waktu.

Berangkat dari rasional inilah, pemerintah sejatinya harus selalu jeli dalam melihat segala macam aspek kebutuhan pangan di Indonesia supaya tak menimbulkan jebakan kegagalan ekonomi bagi negara sendiri. Karena poin utama (entry point) dari eksistensi ketahanan pangan yang sebenarnya saat masyarakat dalam negeri mampu hidup sejahtera atas ketahanan pasokan pangan dalam negerinya sendiri. Semoga saja pemerintah dapat terus mengutamakan kepentingan ekonomi bangsa dan negara sendiri di atas kepentingan bangsa dan negara lain.

Haris Zaky Mubarak, MA analis dan eksekutif peneliti Jaringan Studi Indonesia

Simak juga 'Swasembada Beras, Indonesia Terima Penghargaan Ketahanan Pangan dari IRRI':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT