ADVERTISEMENT

Kolom

Tantangan Pemilu di Daerah Otonomi Baru

Saiful Anam - detikNews
Rabu, 14 Sep 2022 12:05 WIB
TANTANGAN PEMILU DI WILAYAH OTONONI BARU
Saiful Anam (Foto: dok pribadi)
Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan wilayah otonomi baru yaitu di tiga provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. DPR pun pada Juni 2022 telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) DOB di Papua menjadi undang-undang. Persoalannya adalah mengarah kepada pengisian pejabat di daerah otonom baru tersebut, apakah dilakukan penunjukan melalui Penjabat Sementara atau melalui mekanisme Pemilihan Umum.

Apabila pilihannya adalah melalui Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada 2024 yang akan datang, maka tentu harus merombak semua aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Merujuk kepada UU tersebut, jelas di sana telah dicantumkan tentang daerah pemilihan, jumlah kursi, dan dapil telah tersusun rapi melalui menjadi lampiran UU Pemilu. Sehingga apabila masih ingin menyelenggarakan pemilu di DOB yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, maka tentu pilihannya hanya dua, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu atau menerbitkan Perppu.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tiga DOB yang berada di Papua akan ikut Pemilu 2024. Selain itu berdasarkan pemberitaan yang ada menyatakan bahwa Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui diterbitkannya Perppu sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pemilu.

Jika pilihannya adalah payung hukum berupa Perppu, maka leading sector-nya berada pada Presiden sebagai lembaga yang berwenang menginisiasi terbitnya Perppu. Penerbitan Perppu oleh Presiden harus terpenuhi syarat objektif dan subjektif oleh Presiden. Syarat objektif yaitu Presiden menganggap pemilu di DOB dianggap sebagai keadaan kegentingan yang memaksa, sedangkan syarat subjektifnya lebih mengarah kepada keinginan politik hukum Presiden terhadap nasib dari tiga DOB tersebut.

Apabila pilihan hukumnya berupa Perppu, maka pemerintah harus membuka batasan-batasan penerbitan Perppu sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan MK tersebut telah memberi rambu-rambu kapan penerbitan Perppu dapat dilakukan.

Tidak Mendesak

MK telah menafsirkan penerbitan Perppu wajib mendasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, tapi undang-undang tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau, ada undang-undang tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Namun saya kira batasan sebagaimana Putusan MK tersebut tidak dapat diterapkan pada penerbitan Perppu tentang pemilu di tiga DOB di Papua. Hal itu mengingat perubahan tersebut hanya bersifat terbatas kepada lampiran daerah pemilihan, jumlah kursi, dan dapil untuk DOB di Papua. Sehingga tidak perlu memandang sebuah kegentingan yang memaksa oleh Presiden. Apalagi Perppu harus dikeluarkan dan menjadi senjata pamungkas Presiden, tidak serta-merta dengan mudahnya Presiden mengeluarkannya apalagi masih terdapat cara lain selain dikeluarkannya Perppu.

Jalan Keluar

Apabila masih ingin memaksakan untuk melaksanakan pemilu di DOB, maka terdapat jalan keluar dengan atau tanpa melalui penerbitan Perppu. Presiden harus mengirit-irit dalam mengeluarkan Perppu karena penerbitan Perppu harus sakral dan harus berdampak pada masyarakat luas, tidak hanya pada beberapa daerah saja. Untuk itu pilihannya adalah DPR dapat mengadakan usulan untuk melakukan perubahan terbatas pada lampiran daerah pemilihan, jumlah kursi, dan dapil untuk DOB di Papua.

Energi Presiden tidak perlu dibawa-bawa untuk persoalan teknis administratif apalagi hanya untuk kepentingan terbatas pada daerah pemilihan DOB di Papua. Sangat cukup waktu bagi DPR untuk segera mengajukan revisi UU Pemilu.

Leading sector pengusul revisi UU Pemilu dapat berasal dari DPR sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945. Bola revisi UU Pemilu jangan berada pada Presiden, agar Presiden lebih fokus kepada hal-hal yang lebih produktif untuk peningkatan perekonomian pasca Covid-19. DPR dapat mengusulkan perubahan UU di luar prolegnas atas dasar kekosongan hukum dan keperluan yang bersifat mendesak, sehingga tujuan awal terselenggaranya pemilu di DOB tetap dapat terlaksana dengan atau tanpa melalui penerbitan Perppu.

Penerbitan Perppu oleh Presiden hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu di DOB akan mendegradasi kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat prioritas.

Pilihan Hukum

Pelaksanaan pemilu di DOB tentunya bukan satu-satunya jalan untuk memberikan kepastian pembangunan dan tingkat keterwakilan di DOB baik di lingkungan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Masih terdapat pilihan hukum seperti pengisian kekosongan Penjabat Kepala Daerah, yaitu dengan melakukan penunjukan kepada Penjabat Sementara.

Sambil menunggu kesiapan infrastruktur dan suprastruktur DOB, dapat diisi dengan penjabat sementara untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga apabila telah tercipta kesiapan untuk melangsungkan penyelenggaraan pemilu justru akan lebih mematangkan pelaksanaan demokrasi yang ada di daerah.

Ketergesa-gesaan untuk menyelenggarakan pemilu di daerah otonom baru justru akan mengakibatkan adanya risiko terjadinya transaksi demokrasi yang akan memberikan efek buruk dari tujuan awal pembentukan DOB yaitu pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Saiful Anam pakar hukum tata negara

Simak juga 'Indonesia Tambah 3 Provinsi Baru di Papua':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT