ADVERTISEMENT

Kolom

Jokowi Ingin Menggagalkan Koalisi Anies?

Hendri Satrio - detikNews
Rabu, 14 Sep 2022 10:40 WIB
Hendri Satrio
Hendri Satrio (Foto: istimewa)
Jakarta -

Apakah benar Presiden Jokowi ingin menggagalkan koalisi Anies? Apakah hanya ingin menggagalkan koalisi partai politik yang diramalkan mengusung Anies atau ingin menggagalkan Anies Baswedan saja sebagai peserta Pilpres 2024? Hanya Anies atau ada calon presiden lain yang juga ingin digagalkan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu saja sangat wajar diutarakan dalam ranah diskusi di alam demokrasi. Apalagi, derajat ketidakpastian politik saat ini sagat tinggi.

Sebelum membahas berbagai pertanyaan di atas baiknya kita kembali memutar sejarah pencapresan di Indonesia. Negara ini memiliki dua orang presiden yang hadir setelah dipersilakan oleh presiden yang sedang berkuasa.

Presiden Megawati Soekarnoputri mempersilakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu menjabat sebagai salah satu menteri untuk maju sebagai kandidat calon presiden pada 2004 melawan dirinya. Presiden Mega tidak menghalang-halangi SBY dengan apapun caranya. Alhasil, SBY berhasil memenangkan pemilu dua kali.

Sama seperti Presiden Megawati, Presiden SBY juga mempersilakan Joko Widodo yang ketika itu Gubernur Jakarta untuk berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2014. Meski Hatta Radasa yang merupakan besannya mendampingi Prabowo Subianto, Presiden SBY tidak menghalangi Jokowi, bahkan secara terang-terangan Partai Demokrat yang ia komandoi mengambil sikap netral.

Bagaimana dengan 2024? Mengapa topik diskusi, pertanyaan yang bisa dipersepsikan tuduhan seperti judul di atas bisa muncul ke ranah publik?

Cuitan elite Partai Demokrat Andi Arief juga ikut menghangatkan situasi, bahkan cuitan ini seperti ingin memperkuat persepsi terhadap keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemilu nanti. Spekulasi tentang peran kekuasaan dalam mengintervensi keputusan partai politik dalam menentukan tiket Capres 2024 semakin menguat. Cuitan tersebut punya efek perhatian yang besar, bahkan mampu membelokkan sesaat perhatian masyarakat pada kasus Sambo.

Kembali ke Anies, sudah jadi rahasia umum calon yang paling diidentikkan dengan non-Jokowi adalah Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta ini merupakan kandidat yang dianggap dekat dengan partai luar pemerintah (Demokrat dan PKS) dan Partai Nasdem yang ketua umumnya, Surya Paloh diisukan sudah berpamitan dengan Presiden Jokowi.

Terlepas dari apapun kebenarannya, siapapun kandidat capres yang nanti akan bertarung, kecuali Anies, dianggap publik sebagai representasi dari kehendak kelompok berkuasa. Jika semua capres yang bertanding merupakan orang dekat Presiden, maka persepsi terhadap komitmen penguasa untuk menghadirkan kandidat pilihan rakyat akan dianggap lip service belaka.

Sebagai kandidat yang dianggap sebagai non-Jokowi, keberadaan Anies Baswedan di panggung pilpres nanti teramat penting. Anies adalah bagian dari manifestasi komitmen penguasa hari ini terhadap iklim demokrasi yang sehat.

Jika Anies gagal bertarung, Presiden Jokowi sangat mungkin akan dianggap sebagai salah satu pihak yang menginginkan, bahkan merancang rencana tersebut. Persepsi ini tentunya tidak akan terbendung dalam pertarungan politik nanti. Sebuah persepsi tidak menguntungkan, yang sebetulnya jauh dari sosok Presiden Jokowi yang merupakan produk demokrasi.

Bila pemilu hanya diikuti kandidat yang hanya dianggap sebagai bagian dari kelompok penguasa, seperti Ketua DPR Puan Maharani yang merupakan teman separtai Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Pilpres 2024 akan dianggap publik tidak lebih dari sandiwara politik berbagi kekuasaan belaka. Pemilu pun tidak terlalu bermanfaat untuk melakukan sirkulasi elite.

Tentunya, berprasangka baik pada Presiden Jokowi tentang keterlibatan dalam mengatur siapa saja kandidat yang akan bertarung cukup sulit. Saat ini, nama Presiden Jokowi sudah telanjur terseret dalam pertarungan Pilpres 2024. Apalagi, bila dukungan Presiden kepada salah satu kandidat nanti "beneran" dideklarasikan secara terbuka. Publik pun semakin jelas membedakan antara kandidatnya presiden dan yang bukan.

Peran Presiden Jokowi sangat vital dalam membangun standar demokrasi kita. Teladan hari ini akan menentukan kualitas politik Indonesia ke depan.

Berprasangka baik bisa menjadi jawaban, tapi jiwa kepemimpinan Pak Jokowi untuk menjaga demokrasi dan cita-cita Indonesia akan menentukan arah bangsa selanjutnya. Esensi dari demokrasi adalah menghadirkan keragaman; percuma pemilu dan semua rutinitas diselenggarakan apabila jaminan terhadap keragaman pilihan tidak dapat dipastikan oleh kelompok berkuasa. Kenegarawanan Presiden Jokowi sedang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia.

Hendri Satrio analis komunikasi politik

Simak juga 'Surya Paloh Bicara Kemungkinan Anies-Ganjar Bersatu di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT