ADVERTISEMENT

Kolom

Menggugat Stiker "Aparat"

Wahyu Pratama Tamba - detikNews
Jumat, 09 Sep 2022 13:36 WIB
5 Hal Terkini Kasus Khafi Maheza Tersangka Keplak Sopir TransJakarta
Pengemudi arogan keplak sopir TranJakarta (Foto: 20Detik)
Jakarta -
Peristiwa pemukulan terhadap sopir Transjakarta oleh seorang pengendara mobil di Ragunan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Tindakan pelaku sempat direkam oleh penumpang Transjakarta hingga akhirnya Kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti peristiwa itu. Pelaku bernama Khafi Maheza kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan sejak Sabtu (27/8/2022). Ia dikenai Pasal 351 dan/atau Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan.

Rekaman yang viral itu mampu mengabadikan beberapa hal, yakni sosok pelaku, tindakan, dan mobil pelaku berikut dengan stiker bertuliskan polisi. Soal kelanjutan proses hukum tentunya menjadi tugas dan wewenang Kepolisian, agar tindakan pelaku dipertanggungjawabkan secara hukum. Di luar proses hukum itu, menarik jadi perhatian penggunaan stiker aparat oleh pengendara mobil yang jadi fenomena saat ini. Contohnya stiker bertuliskan Polisi, keluarga besar Polisi, stiker TNI, Kopassus, Paspampres, dan stiker lembaga lainnya.

Dalam peristiwa pemukulan di Ragunan, Plt. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Yandri Irsan memastikan pelaku bukanlah anggota polisi ataupun keluarga polisi. Pelaku sehari-harinya merupakan pekerja film. (Ada Stiker 'Polisi' di Mobil Pengemudi Keplak Sopir TransJ, Polisi Buka Suara, detikcom, 27 Agustus 2022)

Penggunaan stiker aparat negara kini dianggap biasa oleh penggunanya sendiri, bahkan bagi yang lain tidak dipersoalkan. Yang jadi pertanyaan, apakah institusi TNI, Polri, Paspampres, Kementerian/Lembaga di Indonesia mengeluarkan secara resmi stiker tersebut dan kegunaannya untuk apa? Meskipun, kita sudah mengetahui bagaimana mudahnya mendapatkan stiker itu, cukup memesan di online store ataupun di percetakan pinggir jalan.

Memicu Arogansi

Sadar atau tidak, penggunaan stiker aparat dan lembaga negara memicu kearogansian di jalan. Merasa ingin didahulukan, merasa sebagai prioritas, merasa penting dan genting untuk melajukan kendaraan tanpa memikirkan pengendara lain. Padahal semua pengendara di jalanan umum memiliki hak yang sama. Keistimewaan perlakuan dan hak hanya dimiliki sebagian kecil saja, atas dasar prioritas dan kemendesakan.

Meskipun setiap pengendara memiliki hak yang sama perihal penggunaan jalan raya, tetapi dalam kondisi tertentu terdapat beberapa golongan kendaraan yang memiliki hak utama atau prioritas. Perihal kendaraan prioritas, telah diatur kendaraan apa saja yang berhak memperoleh prioritas di jalan. Dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), terdapat tujuh kendaraan yang memperoleh prioritas di jalan raya.

Yakni: kendaraan pemadam kebakaran (damkar) yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian.

Fatalnya, warga sipil 'berlagak' aparat ini yang jadi momok di jalan raya. Bagi pengendara bijak menyikapinya dengan lebih mengedepankan kesabaran, meminimalkan ego, dan menghindari pertengkaran. Pengendara bermodal stiker, kadang ditambahi lampu strobo, berupaya untuk mengintimidasi pengendara lainnya. Dalih sebagai 'merasa' aparat, berhak memacu kendaraan dengan cepat. Akibatnya, menyerobot hak pengendara lain dan bisa menyebabkan pertengkaran di jalan.

Jika terjadi pertengkaran, pengendara bermodal stiker aparat ini menampilkan watak tidak mau kalah dan cenderung menyalahkan orang lain. Dampak dari itu semua sudah pasti memberi kesan buruk terhadap aparat dan lembaga, paling tidak dicap arogan.

Perspektif HAM

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), setiap warga negara sama di hadapan hukum. Artinya, tidak ada guna pengendara melabeli kendaraannya dengan stiker aparat dan lembaga. Di jalan raya, pengendara setara, hanya golongan tertentu saja yang diberikan hak utama dan prioritas. Ketika melakukan pelanggaran hukum di jalan, stiker itu pun tidak ada gunanya. Kepolisian sebagai penegak hukum seyogianya memproses hukum berdasarkan penyelidikan, alat bukti, dan penyidikan. Stiker aparat tidak masuk di dalamnya, bahkan tidak bisa melepaskan dari jerat tanggung jawab hukum.

Arogansi dan intimidasi oknum pengendara bermodal stiker aparat ini dari pandangan HAM harus dihentikan, karena mengganggu hak atas rasa aman pengendara di jalan raya. Hak atas rasa aman diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyinya, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."

Jika suatu tindakan menimbulkan ketakutan, intimidasi, sedangkan setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan tenteram, menandakan telah terjadi pengabaian dan atau pelanggaran hak atas rasa aman warga negara. Dalam konteks dan situasi berkendara, setiap pengendara tentu berharap aman selama di jalan.

Selain itu, setiap pengendara juga memiliki kesamaan hak. Tidak ada pasal dan jaminan hak yang memprioritaskan pengendara berlabel stiker aparat untuk menyerobot hak dan mengintimidasi pengendara lain. Ketika berselisih paham, tidak ada hak pengendara stiker aparat merasa lebih tinggi dari pengendara lain sehingga setiap tindakan pelanggaran hukum wajib untuk diproses hukum.

Menertibkan

Sebagai catatan dan masukan, Kepolisian perlu segera bertindak. Menertibkan penggunaan stiker pengendara di jalan adalah solusinya. Mengingat minimnya unsur pelanggaran hukum, mereka tidak perlu diproses hukum. Polisi Militer TNI juga perlu melakukan langkah yang sama, stiker dari lingkup TNI juga kerap digunakan pengendara di jalan.

Pentingnya penertiban agar memastikan kesetaraan dan hak yang sama pengendara di jalan raya, menghentikan sikap arogan dan intimidatif. Selain itu, agar menyadarkan banyak pihak, bagi pelaku agar tidak mengulanginya. Bagi pengendara dan masyarakat luas agar tidak ikut-ikutan melabeli kendaraan dengan stiker aparat. Bahkan bagi banyak lembaga negara di Indonesia, agar mengambil sikap tegas karena pencatutan nama lembaganya.

Jika lembaga negara itu secara resmi menerbitkan stiker, harus menertibkan penggunaannya dan jelas peruntukannya. Kita semua mengidamkan kehidupan yang tenteram dan tidak sewenang-wenang. Merindukan aparat negara dan lembaga humanis, tidak arogan, dan dicintai rakyat. Untuk itu, setiap warga negara juga semestinya sadar akan hak dan kewajibannya, termasuk ketika berkendara di jalan raya.

Wahyu Pratama Tamba Fungsional Komnas HAM Bidang Mediasi Sengketa HAM
Simak Video 'Sosok Khafi Maheza, Aktor yang Diduga Keplak Sopir TransJakarta':

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT