Krisis pangan global di depan mata, itu bukan pernyataan isapan jempol. Hari ini dunia diterpa oleh tiga fenomena C beruntun yang berimplikasi pada munculnya krisis pangan global. Tiga C itu adalah Climate change, COVID-19, dan Conflict. Sebelum terjadi Konflik Ukraina harga pangan sudah didorong ke atas oleh berbagai faktor, terutama kekeringan sebagai imbas dari climate change yang mempengaruhi negara-negara penghasil tanaman utama dan guncangan rantai pasokan pangan akibat pandemi COVID-19.
Konflik (perang) Ukraina tidak diragukan memperparah dampak negatif dari guncangan produksi pangan global tersebut. Ketika pelabuhan Ukraina diblokade akibat konflik Rusia-Ukraina berdampak volume ekspor turun secara signifikan. Pada Juni 2020, Ukraina mengekspor tidak kurang dari satu juta ton gandum, jagung, dan barley menjadi 40 persen lebih rendah pada bulan yang sama pada 2021, menurut kementerian pertanian Ukraina.
Perang juga menyebabkan lonjakan harga BBM yang menimbulkan lonjakan harga energi kawasan Eropa. Imbas ikutannya memukul produksi pupuk nitrogen, nutrisi tanaman utama yang menimbulkan masalah kelangkaan input penting pertanian yakni pupuk. Ukraina sebagai negara eksportir besar untuk pasokan biji-bijian dan gandum mengalami kehilangan kemampuan suplainya akibat perang tersebut.
Melambungnya harga gandum dan biji-bijian berimbas pada kawasan dunia lain, mengapa? Harga gandum yang tinggi membuat lebih banyak konsumen dunia potensial beralih ke beras sebagai substitusi. Catatan pentingnya, hanya sekitar 10 persen dari total produksi biji-bijian global yang diekspor.
Dampak ikutan penting dengan naiknya harga gandum dan meningkatkan permintaan beras global akibat beralihnya konsumen gandum ke beras akan menyebabkan guncangan permintaan pangan pokok penting itu secara global. Dan, hal ini berpotensi menghadirkan restriksi ekspor oleh negara-negara eksportir pangan yang berdampak harga internasional pangan non gandum akan melambung tinggi
Ambil contoh beras, saat ini tingkat persediaan memang tinggi di negara-negara produsen terkemuka seperti India, Thailand, dan Vietnam. Kekhawatiran para pakar ekonomi pangan global adalah ketika kenaikan harga gandum menyebabkan konsumen global mensubstitusi gandum dengan beras, maka hal ini dapat menurunkan stok beras global yang ada. Selanjutnya akan memicu pembatasan ekspor oleh produsen beras utama dalam rangka menjaga kepentingan pangan nasional mereka menghadapi panic buying global dari meningkatnya harga gandum yang bisa menyebabkan harga beras dunia juga akan melambung tinggi.
Pengalaman menunjukkan pada 2007-08 pembatasan ekspor beras yang dilakukan oleh India dan Vietnam, dikombinasikan dengan pembelian panik oleh importir beras besar seperti Filipina, menyebabkan harga beras dunia naik lebih dari dua kali lipat.
Jauh sebelum Rusia menginvasi Ukraina, kerawanan pangan telah mencapai rekor tertinggi. Karena pandemi, kekeringan, dan konflik regional lainnya, hampir 770 juta orang kelaparan pada 2021 —jumlah tertinggi sejak 2006. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO memperkirakan perang di Ukraina meningkatkan jumlah orang yang kekurangan gizi hingga 13 juta orang tahun ini dan 17 juta orang lagi pada 2023.
Sementara itu Bank Dunia mengingatkan bahwa untuk setiap kenaikan satu persentase harga pangan, tambahan 10 juta orang diperkirakan akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim khususnya untuk sebagian besar Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah, di mana konsumsi bahan pokok melebihi produksi.
Di samping itu ditemukan juga fakta bahwa banyak negara berkembang menghadapi beban tambahan berupa penurunan mata uang mereka selain kenaikan harga pangan. Dampak negatifnya sangat besar dirasakan oleh negara-negara di Timur Tengah dan Afrika yang bergantung pada impor dari Ukraina dan Rusia. Mesir telah meminta bantuan IMF, inflasi di Turki telah melonjak hampir 80 persen, sementara Bank Dunia menggambarkan krisis di Lebanon sebagai salah satu yang paling parah dalam 100 tahun terakhir.
Bahkan negara-negara yang tidak membeli dari Rusia atau Ukraina tetapi merupakan importir bersih komoditas pertanian yang tinggi menghadapi biaya impor yang lebih tinggi. Harga makanan pokok seperti roti, pasta, dan minyak goreng naik dengan cepat. Sepotong roti di Bulgaria harganya hampir 50 persen lebih mahal pada Juni dibandingkan tahun sebelumnya. Minyak goreng di Spanyol sekarang hampir dua kali lebih mahal dibandingkan tahun lalu dan harga gula di Polandia telah meningkat 40 persen.
Pengalaman juga menunjukkan bahwa krisis pangan bisa berimbas pada guncangan politik. Lonjakan harga pangan pada 2007-08 dan 2010-11 yang lalu telah mengakibatkan kerusuhan di seluruh dunia, dan harga pangan yang melambung tinggi merupakan faktor kunci pemacu kerusuhan yang baru-baru ini melanda Sri Lanka.
Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi krisis pangan global yang auranya mulai terasa di Indonesia dengan fenomena kenaikan harga sejumlah pangan yang kita rasakan sehari-hari saat ini? Dalam menghadapi krisis pangan, peran negara dominan di dalamnya. Pelajaran dari great depression, krisis ekonomi dunia pada 1930-an telah memberikan justifikasi empiris dan pembenaran teoritis untuk pertama kalinya dalam pemikiran ekonomi modern tentang urgensi negara harus menjadi panglima ketika berhadapan dengan krisis.
Bagaimana negara dalam hal ini pemerintah kita harusnya berperan menghadapi krisis pangan ini? Secara domestik kekuatan logistik pangan negara harus dalam keadaan prima. Dalam kondisi krisis semua logistik pangan yang ada, apakah itu di BUMN (seperti Bulog), swasta, atau masyarakat harus menjadi logistik pangan negara. Artinya dalam keadaan krisis pangan, negara punya wewenang untuk mendistribusikan dan mengalokasikan semua pangan yang ada di Indonesia dalam rangka mencegah terjadinya dampak yang lebih fatal.
Kita mengingatkan hal ini karena manajemen logistik pangan negara kita masih lemah jika menghadapi krisis pangan. Pemerintah relatif hanya punya cadangan pangan nasional untuk beras. Sedangkan, untuk pangan lain relatif pemerintah tidak punya kapasitas untuk melakukan stabilisasi secara prima jika terjadi gejolak harga karena pemerintah tidak punya cadangan pangan non beras di lumbung pangan pemerintah (Bulog) dalam jumlah memadai.
Sedangkan untuk mencegah terjadinya penimbunan (pembentukan logistik pangan untuk kepentingan spekulasi dan mengeruk untung di tengah krisis) pemerintah belum mampu mengatasinya. Kita bisa menyaksikan fenomena itu ketika terjadinya gejolak harga minyak goreng baru-baru ini. Pemerintah terlihat tertatih-tatih mengatasinya karena tidak punya stok minyak goreng di lumbung (Bulog atau BUMN pangan lainnya) dan hanya mengandalkan stok minyak goreng yang ada di swasta. Dan, masalahnya pemerintah menunjukkan performa bukan panglima yang mumpuni mengarahkan, mengalokasikan penggunaan logistik minyak goreng yang dimiliki swasta tersebut.
Dengan demikian ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingatkan ulang. Pertama, bahwa pemerintah adalah panglima utama ketika berhadapan dengan krisis pangan. Kedua, semua cadangan pangan baik yang ada di swasta, rumah tangga, dan BUMN semuanya adalah cadangan pangan negara saat terjadi krisis pangan di mana pengelolaan dan pendistribusiannya diatur oleh negara saat terjadi krisis pangan. Ketiga, keadaan krisis pangan secara objektif harus disepakati oleh pemerintah dan DPR. Tiga item penting tersebut perlu diratifikasi dalam undang-undang.
Andi Irawan Guru Besar ekonomi pertanian Universitas Bengkulu
Simak Video 'Prediksi Jokowi: 800 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan':
