ADVERTISEMENT

Kolom

Individualisasi Risiko Kerja Kurir

Ayunita Nur Rohanawati - detikNews
Selasa, 06 Sep 2022 12:10 WIB
Ilustrasi Kurir
Foto ilustrasi: nd.gov
Jakarta -
Indahnya teriakan "pakeeet" di depan rumah oleh kurir menjadi sebuah fenomena yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang perkembangannya sangat pesat. Namun teriakan itu tak seindah ketika membayangkan bagaimana banyaknya barang yang dibawa kurir dengan sepeda motor. E-commerce yang berkembang sangat pesat ini memberikan dampak positif dan negatif pada saat yang bersamaan.

Dampak positif di antaranya ialah kemudahan bertransaksi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan lowongan kerja baru sebagai kurir. Di sisi lain memiliki dampak negatif terkait dengan perlindungan hukum bagi kurir tersebut. Hal ini seperti dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang.

Hubungan Kerja dan Kemitraan

Pada praktiknya, kurir bersepeda motor terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kurir yang mendasarkan hubungan antara kurir dan perusahaan pemberi kerja dengan hubungan kerja dan hubungan kemitraan. Kurir yang terikat dengan hubungan kerja memiliki kepastian hukum karena mendasarkan hubungan kerja pada sebuah perjanjian kerja yang mengikat antara pemberi kerja dan pekerja.

Berdasar pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud, kurir juga memiliki kepastian atas hak dan kewajibannya saat bekerja. Pun terkait dengan perselisihan yang timbul di kemudian hari, dapat diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Lalu bagaimanakah dengan kurir bersepeda motor yang terikat dengan perjanjian kemitraan? Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kurir bersepeda motor dengan perjanjian kemitraan? Diksi kemitraan pada era ini begitu luas cakupannya. Kemitraan dalam konteks kerja kurir di sini pada praktiknya memuat unsur-unsur hubungan kerja yang di dalamnya terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Kendala penggunaan diksi kemitraan dalam relasi antara kurir dan perusahaan pengiriman logistik ataupun jenis perusahaan lain yang menggunakan platform digital sebagai motor penggerak utama ialah tidak memposisikan kurir sebagai pekerja sebagaimana mestinya dan memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta regulasi ketenagakerjaan lainnya.

Risiko Kerja dan Pelindungan

Saat melaksanakan pekerjaan, kurir bersepeda motor memiliki kewajiban untuk mengirimkan paket dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan ada target yang harus dicapai untuk dapat memperoleh bonus sebagai pendapatan tambahan. Proses perolehan upah kurir tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan mekanisme perolehan upah pekerja yang terikat dengan perjanjian kerja. Sebelum memperoleh upah, kurir atau pekerja sama-sama harus melaksanakan suatu pekerjaan sebagai bentuk prestasi atas perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan kewajibannya, kurir bersepeda motor ada yang menggunakan kendaraan dari perusahaan pemberi kerja, ada yang menggunakan kendaraan milik pribadi. Bagi kurir dengan kendaraan milik pribadi, risiko kerja yang harus ditanggung bertambah yaitu terkait dengan biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan, kemudian jika terjadi kerusakan maka perbaikan harus dilakukan secara mandiri, dan jika terjadi permasalahan lain tanggung jawab berada pada kurir.

Berlanjut pada perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja kurir bersepeda motor. Jika melihat pada praktik, kurir bersepeda motor membawa begitu banyak barang berupa paket yang akan dikirimkan ke penerima paket hingga tidak proporsional dalam posisi mengendarai sebuah kendaraan roda dua. Kondisi ketidakproporsionalan tersebut ditambah dengan barang-barang yang dibawa riskan terjatuh dan hilang. Pada poin ini sudahkah ada perlindungan yang diberikan kepada kurir tersebut? Sejauh mana tanggung jawab perusahaan pemberi kerja atas kondisi ketidakproporsionalan dalam berkendara dan risiko kehilangan barang yang terjadi saat pengantaran paket tersebut?

Perlindungan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir yang terikat dengan perjanjian kemitraan sangat minim. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya pemberian alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja dan tidak ada standar terkait alat yang dapat menampung barang bawaan (paket) yang diantarkan pada penerima paket karena sampai saat ini pada praktiknya kurir cenderung membawanya dengan karung dengan tujuan barang-barang bawaan dapat masuk dalam jumlah banyak.

Tidak adanya keseragaman alat pembawa barang tersebut berdampak pada risiko kehilangan barang bawaan yang hingga saat ini risiko kehilangan tersebut masih bertumpu pada kurir. Pun terkait dengan komplain yang dilakukan oleh customer terkait ketidaksesuaian barang yang diterima dan kerusakan barang menjadi hal abu-abu yang harus ditelan pahit kurir, karena komplain selalu ditujukan pada kurir yang berhubungan langsung dengan customer.

Selain permasalahan terkait dengan seberapa jauh tanggung jawab yang harus diemban seorang kurir dan perlindungan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat hal esensial lain yang perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan keikutsertaan kurir pada program jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Program jaminan sosial dibagi menjadi dua, yaitu jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kurir yang masuk kategori pekerja ini berhak atas kedua jenis jaminan sosial tersebut. Bagi kurir yang melandaskan hubungan kerjanya pada perjanjian kerja, secara otomatis perusahaan ekspedisi menyelenggarakan jaminan sosial bagi kurir yang berstatus sebagai pekerjanya tersebut. Ini berkebalikan dengan kurir yang melandaskan relasi kerjanya dengan perjanjian kemitraan. Perjanjian sebagaimana dimaksud tidak memberikan tanggung jawab bagi perusahaan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi kurir, sehingga dalam hal ini kurir memiliki tanggung jawab secara mandiri untuk mengikutsertakan dirinya pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Besarnya risiko kerja kurir tidak cukup membulatkan niat kurir untuk ikut serta secara mandiri pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh kedua badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial tersebut. Kondisi yang mengharuskan kurir secara mandiri mengikutsertakan dirinya pada program jaminan sosial justru mengkondisikan mereka untuk tidak ikut serta karena berbagai alasan yang melatarbelakangi, terutama alasan kuat untuk lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Kurir yang sangat berjasa pada masa perkembangan teknologi ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu pihak yang berpengaruh pada terwujudnya sebuah harmonisasi hubungan industrial. Gambaran kerja kurir dan besarnya tanggung jawab serta individualisasi risiko atas pekerjaan yang dilakukan oleh kurir harus mendapatkan perhatian hingga bermuara pada pembentukan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan pada kurir. Hal ini demi terwujudnya kesejahteraan bagi kurir dan keluarganya.

Ayunita Nur Rohanawati pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Simak juga 'Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba, 1 Polisi Aktif Terciduk Jadi Kurir':

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT