ADVERTISEMENT

Kolom

Mengakhiri Polemik Subsidi BBM (Tidak) Tepat Sasaran

Allindo Nekesare - detikNews
Senin, 05 Sep 2022 14:30 WIB
Seorang petugas menunjukkan harga BBM jenis Pertalite yang sudah naik menjadi Rp10 ribu per liter di SPBU Maya jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.
Foto ilustrasi: Oky Lukmansyah/Antara
Jakarta -
Subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun membuat pemerintah (Kementerian Keuangan) kelimpungan untuk bisa mengatasi terjadinya defisit anggaran di tengah gejolak meningkatnya harga-harga komoditas pangan dan energi, yang dibarengi pula dengan merangkak naiknya inflasi di dalam negeri.

Polemik apakah subsidi seharusnya ditujukan terhadap individu (manusianya) bukanlah pada komoditas (barang) dalam kasus BBM ini seharusnya tidak perlu terjadi. Atau, menggunakan instrumen fiskal dengan mengenakan PPN 11% ketika harga minyak mentah dunia tinggi akan membuat persoalan baru dengan masalah rasa keadilan sosial di tengah masyarakat dan terjadi polemik kembali.

Sehingga akhirnya hanya berkutat dari satu polemik ke polemik baru lainnya, begitu seterusnya bagaikan lingkaran tanpa ujung. Tanpa dapat menyelesaikan persoalan tentang subsidi BBM pada akar persoalannya yaitu penyortiran dan pembatasan siapa yang berhak dan tidak berhak untuk menikmati subsidi.

Dengan memakai instrumen fiskal dalam hal ini pengenaan PPN 11% ketika harga minyak mentah dunia tinggi ataupun tidak memungutnya ketika sebaliknya tidaklah tepat. Sebagaimana sudah dituliskan di atas, akan mencederai rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Imbasnya pemerintah akan menjadi target serangan oleh oposisi atau yang anti padanya dengan membawa isu tentang keadilan sosial. Bagaimana bisa menyamakan pengenaan tariff PPN 11% terhadap mereka yang membeli BBM hanya 1 – 5 liter, contohnya, dengan mereka yang membeli puluhan liter?

Memang terminologi dalam keadilan pajak semua yang mengonsumsi komoditas yang sama mendapatkan pengenaan pajaknya sama besar. Tanpa melihat apakah yang membelinya itu digolongkan dalam statistik sebagai (maaf) miskin atau menengah atau kaya. Lebih tidak berkeadilan sosial lagi ketika harga minyak mentah dunia tidak tinggi di mana pungutan pajak PPN 11% tidak dikenakan dan kembali orang kaya lagi yang diuntungkan dalam hal ini,

Jadi tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya, di mana komoditas yang disubsidi oleh pemerintah bagi rakyat yang memang butuh disubsidi kembali dinikmati yang tidak butuh untuk disubsidi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana komoditas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut tepat dan bermanfaat bagi yang berhak yaitu rakyat miskin tersebut yang digolongkan di dalam statistik?

Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola komoditas BBM ini tentunya harus didukung oleh ESDM, SKK Migas, BHP Mgas, dan DEN, juga Kominfo untuk membuat sistem yang bisa menyortir (memilah/memilih) dan mengalokasikan BBM ke setiap konsumennya sesuai kriteria. Apakah konsumen tersebut layak meneguk BBM bersubsidi atau tidak layak dengan berbasiskan kepada data: isi silinder kendaraan (CC), bahan bakar, tahun pembuatan adalah contoh Field-Field dalam Record sebuah File yang bisa dipakainya. Daripada meminta konsumen untuk mendaftar ke dalam aplikasinya (MyPertamina) ataupun pendaftaran manual di SPBU-SPBU.

Selain butuh waktu, merepotkan konsumen juga tidak praktis serta efisien di mana semua data kendaraaan ada di Komputer Samsat Polri. Mengapa Pertamina tidak meminta database kendaraan tersebut ke Polri untuk diintegrasikan ke dalam sistem yang dimiliki Pertamina? Dengan serangkaian programming yang tidak butuh kerumitan seperti membuat program meluncurkan roket pastilah programer di Pertamina bisa melakukan.

Menjadikan pertanyaan dan keheranan, apa sebenarnya fungi dari BPH Migas dan DEN dalam persoalan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini sudah dikerjakan? Ide seperti di atas tidak pernah terlontar ke tengah masyarakat, bicaranya hanyalah dalam tataran normatif tiada terobosan ataupun inovasi apalagi futuristik.

Di era yang disebut sebagai IOT, Cloud Computing, Big Data, AI, Block Chain Technology, ataupun Industry X.X yang digembar-gemborkan itu dan jaringan internet yang akan menuju ke 6G, melakukan pengawasan subsidi komoditas (BBM) masih dengan cara-cara manual yang primitif. Sedangkan database sudah ada di institusi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Samsat Polri. Pertanyaan juga bagi Kominfo, apakah sibuk setiap hari memblokir situs-situs yang berkategori melanggar hukum sehingga tidak punya waktu untuk ide/gagasan sebagaimana sudah dituliskan di atas?

Selain sebagai alat untuk menyortir juga penjatahan BBM, dengan integrasi database kendaraan di Samsat Polri dengan sistem yang ada di Pertamina, bukan hanya dapat untuk mengontrol pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Melainkan juga dapat dipakai oleh perpajakan untuk mendisiplinkan ketaatan pemilik kendaraan untuk membayar pajaknya, mencegah adanya penyelundupan, meminimalisasi pencurian kendaraan, pemalsuan nomor kendaraan, penggantian cat kendaraan, dan lainnya. Karena kendaraan akan mengkonsumsi BBM sedangkan semua data kendaraan sudah ada di sistem Pertamina. Sehingga kendaraan hasil selundupan ataupun curian jika tidak ganti nomor kendaraan atau diubah tidak akan bisa mengaspal selain beli BBM di luar SPBU Pertamina.

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT