ADVERTISEMENT

Kolom

Meninjau Kembali Alasan Kenaikan Harga BBM

Yudha Nata Saputra - detikNews
Senin, 05 Sep 2022 13:10 WIB
Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Foto ilustrasi: Galih Pradipta/Antara
Jakarta -

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter, BBM subsidi solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan BBM non-subsidi Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter tentunya akan memacu inflasi yang berdampak kepada meningkatnya kemiskinan.

Alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali. Jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, maka tentunya hal ini memang akan terasa memberatkan. Tetapi jika subsidi dipandang sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka subsidi tidak akan lagi menjadi sebagai sebuah beban bagi pemerintah.

Kesuksesan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam hal ini akan bisa dilihat dari seberapa besar subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah. Dan, sebaliknya, rakyat akan melihat sejauh mana kemajuan pencapaian kinerja ekonomi pemerintah dari seberapa besar subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah kepada mereka; semakin besar, maka semakin sukses pencapaian kinerja ekonomi pemerintah yang berkorelasi erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kemampuan pemerintah untuk menyediakan harga BBM yang ramah di kantong akan menjadi salah satu bukti kesuksesan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya ketika pemerintah justru melihat subsidi sebagai sebuah beban yang memberatkan perekonomian negara, maka pemerintah akan berusaha untuk menekan pengucuran subsidi sekecil mungkin.

Di sisi lain alasan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM bisa jadi merupakan upaya pemerintah untuk membatasi masyarakat dalam menikmati keberhasilan kerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Padahal dengan semakin banyak masyarakat yang menikmati subsidi BBM, maka kesuksesan pemerintah dalam bidang ekonomi akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat.

Lagi pula jika hendak menciptakan sebuah keadilan ekonomi, instrumen pajak bisa digunakan untuk melakukan pemerataan ekonomi tidak melulu harus dalam bentuk pengurangan subsidi. Tetapi cara ini rupanya kurang optimal, mengingat mayoritas masyarakat kita merupakan masyarakat golongan kelas ekonomi menengah ke bawah sementara golongan masyarakat yang termasuk dalam golongan ekonomi kelas atas jumlahnya tentunya lebih sedikit sehingga penerimaan pajak tidak optimal.

Semakin besar subsidi BBM yang diberikan pemerintah dan semakin sedikit masyarakat miskin yang bisa menikmatinya perlu dilihat dalam perspektif membaiknya taraf hidup perekonomian masyarakat secara keseluruhan, tetapi tidak untuk dikurangi. Jika perspektif ini yang dipegang oleh pemerintah maka memang sudah seharusnya biaya subsidi pemerintah meningkat setiap tahunnya sebagai indikator kesuksesan ekonomi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sebaliknya pengurangan subsidi BBM dengan alasan tidak tepat sasaran justru bisa dipersepsikan sebagai sebuah kemunduran kinerja ekonomi pemerintah. Lagi pula membandingkan harga BBM di dalam negeri dengan di negara lain bukanlah suatu langkah bijaksana, mengingat karakteristik setiap negara yang berbeda-beda baik dari sisi historis maupun tujuan berdirinya suatu negara termasuk sistem ekonomi yang dianutnya juga berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.

Sebagai negara penganut sistem demokrasi ekonomi, sudah seharusnya jika usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak diartikan secara sempit hanya untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok masyarakat saja. Tetapi, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan dalam hal ini instrumen subsidi BBM merupakan kunci untuk mewujudkannya.

Subsidi BBM merupakan instrumen kunci untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh komponen masyarakat, karena hasilnya akan dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Lagi pula dengan semakin meningkatnya kemajuan ekonomi, maka akan semakin sedikit masyarakat sasaran penerima subsidi BBM. Artinya, suatu ketika subsidi BBM akan semakin kecil. Tetapi jika ini yang terjadi, maka kehadiran pemerintah dalam bidang ekonomi menjadi tidak kelihatan lagi.

Yudha Nata Saputra dosen pascasarjana STT Cipanas

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT