ADVERTISEMENT

Kolom

Media Sosial di Ranah Etika

Yusrizal Hasbi - detikNews
Jumat, 02 Sep 2022 15:34 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -
Era digital telah mengubah partisipasi masyarakat dengan mendemokratisasi akses informasi. Dalam dunia yang semakin berjejaring dan terdesentralisasi, banyak tantangan kebijakan publik yang terasa berat. Penggunaan perangkat digital yang bebas memungkinkan peran media sosial ke dalam proses transformasi masyarakat menuju keadaban patut menjadi perhatian.

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Juni 2022, Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia sebesar 77,02% dengan jumlah penduduk yang terkoneksi internet 2021-2022 sebanyak 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk pada 2021. Dari jumlah tersebut pengguna internet dengan persentase paling tinggi terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera.

Melihat penggunaan media sosial, riset bertajuk Neurosensum Indonesia Consumers Trend 2021: Social Media Impact on Kids oleh perusahaan riset independen berbasis kecerdasan buatan (AI) menjelaskan bahwa 87% anak-anak telah diperkenalkan dengan media sosial sebelum berusia 13 tahun. Tentu ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua, terutama konten-konten yang bersifat kekerasan dan seksual. Hal ini menjadi perhatian besar bagi 81% orangtua. Perundungan atau bullying di media sosial turut menjadi kekhawatiran 56% orangtua di Indonesia. Tentu dampak negatif media sosial secara psikologis sangat mengganggu tumbuh kembang anak (Media Indonesia, 16/4/2021).

Di Indonesia kurang lebih ada 190 juta pengguna aktif media sosial. Ruang publik digital dalam bentuk media sosial yang kita kenal saat ini bertumbuh tanpa batas. Pertumbuhan tersebut berkelindan dengan perkembangan demokrasi pascareformasi. Karena sifatnya yang terbuka, maka persoalan keadaban dalam media sosial senantiasa ditumbuhkembangkan dengan semangat toleransi dan kemajemukan.

Masalah Etika

Pada dasarnya media sosial memiliki konotasi positif untuk keterlibatan kreatif, partisipasi politik, dan ragam promosi (Dwyer & Martin, 2017). Terinspirasi oleh kemajuan teknis, internet mengikuti visi kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi, dan kebebasan informasi. Menurut Jeremy Harris Lipschultz (2017), komunikasi media sosial menimbulkan masalah etika yang melintasi batas dan budaya di seluruh dunia.

Prinsip etika media sosial dikenal istilah tanggung jawab yang digunakan ketika merujuk pada individu dan masyarakat yang bebas dalam mengambil keputusan. Kebebasan tersebut bukanlah hak mutlak. Namun, dibatasi oleh norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut seyogianya menjadi pemandu etik.

Pemanfaatan media sosial dengan moralitas merupakan bagian integral dari posisi manusia yang pada dasarnya adalah mahkluk filantropi. Mampu berpikir bebas, berdiskusi, dan berdebat tentang ide dan sudut pandang menuju kebajikan. Inti kebebasan di ruang digital dalam penyalurannya tanpa rasa takut dengan syarat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.

Bagi Indonesia, keadaban dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 diharapkan bersih, sehat, beretika, dan produktif. Dampak pemanfaatan media sosial yang tidak etis pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran dan kejahatan. Bahkan, dalam banyak kasus berujung kepada pemidanaan.

Sikap kebablasan ruang demokrasi media sosial tentunya memiliki hubungan sebab akibat antara tindakan dan konsekuensi secara sadar untuk bertanggung jawab. Karena, etika secara langsung berkaitan dengan kepentingan publik untuk kebaikan bersama dan pada saat yang sama pula untuk menjamin ketertiban. Kedua faktor ini penting bagi penguatan demokrasi dan HAM.

Demokrasi media sosial memberikan diagnosis yang serius saat ini. Secara struktural harus dilakukan pada tingkat budaya dan politik dengan tujuan utama memulihkan kepercayaan antara warga negara, dan antara warga negara dan lembaga. Artinya, perlu disadari bahwa krisis kebenaran pada dasarnya adalah krisis kepercayaan.

Oleh sebab itu, fenomena media sosial berwajah ganda maka dituntut setiap penggunanya memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang disajikan dan merespons dengan bijak. Tanpa kehati-hatian, risiko ini dapat membuat konsumsi media berpotensi menjadi masalah.

Perlunya Regulasi

Sejatinya media sosial dalam pemanfaatannya untuk menyajikan informasi yang didukung fakta, sehingga setiap suguhannya menghadirkan kesejukan dan kedamaian dalam nuansa kebebasan ruang publik. Untuk menjadi masyarakat yang benar-benar demokratis di ruang digital, pada akhirnya peran pemerintah untuk melakukan penertiban sebagai bentuk pengawasan menjadi sebuah keniscayaan.

Maka tak salah jika pemerintah terus berupaya menyempurnakan peraturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Maraknya kasus ITE menjadikan demokrasi digital menjadi tak ramah dan jauh dari etika publik. Perubahan dan penyempurnaan UU ITE memang diperlukan guna melindungi hak dan reputasi orang lain, tentu tanpa maksud membelenggu hak asasi. Tidak ada yang lebih baik yang ditemukan bagi masyarakat untuk hidup dalam kebebasan dan keadilan di ruang digital.

Di samping penyempurnaan UU ITE, perumusan regulasi secara terpisah mengenai RUU Media Sosial patut dipertimbangkan untuk masuk dalam prolegnas sebagai konsekuensi perkembangan teknologi komunikasi di media sosial dan media mainstream. Komitmen pemerintah dan DPR terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan hukum terutama dalam penegakan hukum bidang teknologi informasi dan komunikasi harusnya menjadi prioritas dalam prolegnas.
Hadirnya platform media sosial dan jejaring sosial sebagai ruang informasi publik yang sehat dan menyehatkan tentu sangat dinantikan. Bukan sebaliknya, membangun opini publik argumentasi didasarkan emosi dan keyakinan bukan berbasis fakta, menyebarkan fitnah, kebencian, informasi bohong, penghinaan/pencemaran nama baik, SARA, dan kejahatan kesusilaan. Selanjutnya, masa depan media sosial dan moderasi konten menjadi ruang yang lebih adil, beretika, dan konstruktif dalam membentuk opini yang rasional. Sedangkan etika adalah sesuatu yang membuat kita sadar akan tanggung jawab moral terhadap masyarakat atau individu terhadap literasi digital.

Pada akhirnya lembaga penegak hukum mengakui pengaruh media sosial mampu membentuk struktur berperilaku. Secara keseluruhan, ada positif dan negatif outlet media sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk diingat bahwa setiap terhubung dengan jaringan media sosial ada aturan etika dan etika bermedia sosial harus dipatuhi. Inilah sebabnya mengapa seseorang harus beretika saat menggunakan media sosial, supaya perilaku komunikasi online menjadi menyenangkan dan aman bagi semua orang.

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT