Ketika melewati masa sulit pandemi, terdapat satu sektor yang dinilai cukup tangguh bertahan di tengah goncangan ekonomi. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro atau Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Setelah dua tahun melalui kerasnya badai Covid-19, roda perekonomian Indonesia nyatanya masih dapat terus berputar dan bangkit perlahan. Kebangkitan tersebut salah satunya karena kreativitas yang memunculkan giat pada sektor bisnis UMKM.
Kebangkitan sektor UMKM menjadi penopang dan tulang punggung percepatan pemulihan ekonomi semasa pandemi. Hal ini terbukti melalui data Kementerian Koperasi dan UKM yang menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha dengan partisipasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8,6 triliun.
Sektor bisnis UMKM memiliki peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat dengan kemampuannya menyerap 97 persen tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai dampak Covid-19 terdapat pelaku usaha, pengurangan jumlah pegawai relatif lebih banyak terjadi pada usaha menengah dan besar yaitu sebesar 46,64 persen, sedangkan UMKM hanya sebesar 33,23 persen.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan sektor UMKM dapat menjadi pilar ekonomi bangsa dan negara ketika menghadap goncangan perekonomian. Pertama, pelaku sektor UMKM dapat tersebar di mana pun baik di perkotaan, perdesaan, bahkan di wilayah terpencil sekalipun.
Kedua, sektor bisnis UMKM yang digeluti oleh masyarakat Indonesia paling banyak ada di sektor pertanian sehingga secara tidak langsung menjadi salah satu aset pendukung pembangunan negara dan penyerapan tenaga kerja pertanian yang notabene memiliki pendidikan rendah.
Ketiga, barang-barang yang disediakan oleh UMKM terbilang relatif murah dan memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Dengan pertimbangan tersebut, tak salah kalau pemerintah juga harus menaruh perhatian penuh pada pemulihan dan kebangkitan sektor UMKM di masa yang akan datang.
Penguatan Kewirausahaan
Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2021 mengenai penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi masuk dalam prioritas nasional yaitu dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sasaran Prioritas Nasional pada 2021 untuk rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,55 persen meningkat dibandingkan pada 2020 sebesar 3,30 persen.
Pada 2024, target rasio kewirausahaan pemerintah sebesar 3,95 persen, setara dengan 11,2 juta orang Indonesia sebagai pelaku UMKM. Hasil survei BPS mengenai dampak covid-19 terdapat pelaku usaha menunjukkan bahwa sebanyak 84 persen pelaku usaha menengah kecil (UMK) dan 82 persen pelaku usaha besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.
Sebesar 28,86 persen perusahaan mengurangi kapasitas output dengan melakukan pengurangan jam kerja, mesin, dan personil. Bahkan, 24,56 persen UMKM sempat berhenti beroperasi setelah Agustus 2020. Pandemi menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Selain itu, kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, penurunan jumlah pelanggan, distribusi dan produksi terhambat.
Berdasarkan data BPS, modal usaha merupakan program bantuan yang paling banyak dibutuhkan oleh UMKM untuk bangkit dari keterpurukan selama masa pandemi, namun dari 83,72 persen UMKM yang membutuhkan hanya 16,13 persen yang menerima bantuan tersebut. Kemudian, keringanan tagihan listrik dan program bantuan pemasaran menjadi program bantuan selanjutnya yang sangat diharapkan oleh pelaku UMKM.
Dari 73,2 persen pelaku usaha yang membutuhkan program keringanan tagihan listrik, baru 24,15 persen pelaku usaha yang menerima program bantuan tersebut. Hal ini serupa dengan program bantuan pemasaran dari 65,97 persen pelaku usaha yang membutuhkan program bantuan pemasaran, baru 13,97 persen pelaku usaha yang mendapat bantuan program pemasaran dari pemerintah.
Program pemerintah yang tepat sasaran dalam membantu kebangkitan UMKM dinilai sangatlah penting untuk mewujudkan sasaran prioritas nasional yang telah ditetapkan. Namun, program-program bantuan dari pemerintah kepada UMKM tidak akan berimplikasi signifikan jika sasaran penerima bantuan tidak lah tepat.
Selama ini, Kementerian Koperasi dan UKM selalu mengalami kesulitan untuk membuat kebijakan karena belum memiliki data tunggal tentang UMKM. Hal ini disebabkan karena data tentang koperasi dan UMKM tidak hanya berasal dari satu kementerian/lembaga saja sehingga organisasi dan update data menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya basis data terpadu pelaku UMKM yang dapat memberikan informasi ter-update dan akurat mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha UMKM yang membutuhkan uluran tangan.
Sensus UMKM
Pendataan sensus UMKM guna mewujudkan basis data terpadu UMKM saat ini sementara sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Sensus ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMK bersama dengan BPS sebagai pembina data statistik sektoral. Kolaborasi yang dilakukan ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita satu data Indonesia khususnya guna terwujudnya basis data terpadu untuk pelaku UMKM diseluruh Indonesia.
Melalui sensus ini secara tahunan diharapkan data akan terus dapat di-update baik itu melalui survei maupun melalui pencatatan data yang berasal dari administrasi yang tersebar di Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia sehingga data penerima bantuan UMKM yang digelontorkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran.
Mengingat pentingnya data pelaku UMKM yang terpadu, akurat, dan faktual, data UMKM yang tengah diproses pembentukannya saat ini harus dijamin bisa diakses tidak hanya oleh para pemangku kebijakan, tapi juga masyarakat umum. Data yang telah dikumpulkan dan diolah nantinya harus dapat menjadi informasi yang dipublikasikan melalui sistem informasi dan bisa diakses secara real time oleh seluruh stakeholder dan masyarakat umum.
Seluruh informasi terkait karakteristik jenis usaha dibutuhkan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang mengalami hambatan sehingga dapat dicarikan solusinya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam membantu proses pendataan melalui pemberian data termutakhir dan akurat mengenai karakteristik usaha yang mereka lakukan guna tepatnya program-program dan stimulus pemerintah di bidang pemulihan ekonomi melalui peran UMKM.
Nurul Puspita Sari, SST Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara
Simak Video 'APBN-APBD Dipakai Beli Barang Impor, Jokowi: Bodoh Banget Kita!':
[Gambas:Video 20detik]
