ADVERTISEMENT

Kolom

Menanti Anggota Komnas HAM Terpilih Berintegritas

Wahyu Pratama Tamba - detikNews
Kamis, 01 Sep 2022 11:10 WIB
Apa Itu Komnas HAM? Ini Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya
Foto: komnasham.go.id
Jakarta -
Pada 23 Agustus lalu Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komnas HAM yang dipimpin Prof. Makarim Wibisono telah mengumumkan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komnas HAM Periode 2022- 2027 yang akan mengikuti uji kelayakan di DPR. Keempat belas nama itu ditetapkan setelah melalui beberapa tahapan seleksi, dimulai dari seleksi administrasi, tes tertulis objektif dan penulisan makalah, dialog publik, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara.

Pada pertengahan November nanti, masa bakti anggota Komnas HAM periode 2017-2022 akan berakhir. Keempat belas nama tersebut nantinya akan disampaikan ke Komisi III DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan hingga ditetapkan 7 nama, jika jumlahnya sama dengan periode 2017-2022 lalu.

Komposisi dan Latar Belakang

Jika ditelisik, mayoritas latar belakang 14 calon anggota Komnas HAM merupakan aktivis dan advokat, hanya satu orang dari birokrat pemerintahan. Tidak ada calon yang berasal dari TNI dan Polri, baik itu aktif maupun purnawirawan, juga tidak ada calon dari kalangan partai politik baik itu simpatisan maupun aktif.

Empat calon di antaranya perempuan --dibandingkan dengan seleksi serupa di periode 2017-2022 lalu, hanya dua orang calon perempuan yang sampai ke Komisi III DPR. Kehadiran 4 calon perempuan mengindikasikan keberpihakan Pansel kali ini terhadap keterwakilan porsi dan peran perempuan untuk mengemban jabatan dan tugas anggota Komnas HAM.

Dua calon anggota Komnas HAM merupakan petahana (incumbent), yang telah berkiprah di Komnas HAM hampir 5 tahun terakhir. Tentu tidak bisa dipungkiri calon petahana sedikit banyak sudah mengetahui seluk beluk di dalam Komnas HAM 5 tahun terakhir.

Harapan

Calon yang selama ini berkiprah sebagai advokat agar memastikan untuk menjaga profesionalitas dan independensi. Berikutnya tidak menjadikan Komnas HAM beserta dengan jabatannya untuk 'menggarap' kasusnya sendiri atau sikap keberpihakan pengutamaan terhadap kelompok advokasi tertentu. Meskipun selama ini sudah menjadi aturan dan pemahaman bersama, setiap Komisioner terpilih dari latar belakang advokat dilarang untuk menjalani aktivitas advokasi dan beracara.

Terhadap calon berlatar belakang perempuan agar memberikan perhatian maksimal terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan/atau pelecehan seksual terutama di lingkungan internal Komnas HAM.

Menjelang berakhirnya masa bakti anggota Komnas HAM periode 2017-2022, untuk 5 tahun ke depan Komnas HAM membutuhkan anggota yang memiliki track record (rekam jejak) yang baik dalam kinerja di bidang advokasi maupun promosi hak asasi manusia, memiliki integritas yang baik dan teruji, memiliki karakter pekerja keras dalam penegakan dan pemajuan HAM termasuk mengangkat marwah dan kebanggaan lembaga setinggi-tingginya.

Komnas HAM memiliki sejarah buruk nyaris karam, ditandai dengan predikat disclaimer atas pemeriksaan penilaian BPK terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan ABPN di Komnas HAM 2 tahun berturut-turut pada 2015-2016. Kemudian mulai mengalami perbaikan di periode anggota Komnas HAM 2017-2022 dan hal baik ini harus tetap dipertahankan, tidak memberikan kelonggaran dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di Komnas HAM.

Untuk itu, anggota Komnas HAM yang baru nanti harus memastikan dan menjamin peristiwa buruk lalu tidak terulang kembali. Penataan lembaga yang menjadi salah satu perhatian isu strategis anggota Komnas HAM periode 2017-2022, harapannya anggota Komnas HAM periode 2022-2027 harus tetap menjadikan soal penataan lembaga sebagai salah satu isu strategis masa baktinya, termasuk menuntaskan permasalahan klasik pegawai honorer/ non-PNS agar diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan mendukung kinerja lembaga.

Selain itu, dukungan anggota Komnas HAM bersama Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan jajaran terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai di Komnas HAM juga menjadi perhatian, agar pegawai Komnas HAM memiliki etos kerja maksimal, kebanggaan, dan semangat tinggi.

Tantangan lain Komnas HAM ke depan adalah momentum pelaksanaan Pemilihan Umum Pilpres 2024 dan tahapannya telah dimulai tahun depan, bagaimana memastikan lembaga Komnas HAM tidak berpihak dan tidak mendukung calon tertentu. Jika itu terjadi, marwah lembaga menjadi pertaruhannya, akan dinilai publik sebagai lembaga partisan dan tidak berwibawa lagi.

Jelang Uji Kelayakan dan Kepatutan

Serangkaian fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang akan digelar di Komisi III DPR sebagai tahapan terakhir pemilihan dan penetapan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Sebagai mitra Komnas HAM, diyakini Komisi III DPR telah mengetahui latar belakang dan kiprah setiap calon, tinggal mengelaborasi kaitannya dengan rekam jejak, integritas dan kapasitas setiap calon. Hingga nantinya diharapkan kandidat yang terpilih mampu menjawab harapan dan tantangan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengingat Tim Pansel Komnas HAM telah memilih dan menetapkan keempat belas nama calon, tentu selanjutnya kita berharap penuh kepada Komisi III DPR untuk memastikan track record seluruh calon anggota Komnas HAM tidak bermasalah, tidak pernah menerima suap, tidak pernah terlibat dalam kepentingan transaksional apalagi terkait dengan penanganan kasus, tidak terlibat dalam kepentingan kontestasi politik, dan tidak menjadikan Komnas HAM sebagai tempat mencari panggung popularitas.

Penting untuk disadari semua pihak, internal Komnas HAM dan publik, keistimewaan Komnas HAM atas kewenangan yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masyarakat pengadu di Komnas HAM adalah mereka yang sedang berupaya memperjuangkan keadilan di dalam peluh, darah dan air matanya.

Karakter dan prinsip yang kuat dari setiap calon anggota Komnas HAM didukung dengan track record bersih dan sangat dibutuhkan oleh lembaga Komnas HAM. Hal itu diyakini mampu mengangkat marwah dan kebanggaan (pride) lembaga ke puncaknya. Terakhir, kehadiran anggota Komnas HAM yang baru nantinya mampu menjalin komunikasi efektif dan baik dengan berbagai pihak, pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri, civitas akademika, dan LSM.
Hal itu penting agar para pihak dari kalangan pemerintah kooperatif dalam penyampaian keterangan suatu peristiwa dugaan pelanggaran HAM dan menjalankan rekomendasi yang diterbitkan Komnas HAM. Bahkan idealnya Komnas HAM mampu mendorong banyak pihak untuk bekerja bersama dalam penegakan dan pemajuan HAM. Kehadiran Komnas HAM harus diinginkan oleh semua pihak. Tidak sebaliknya, justru tidak diinginkan.

Wahyu Pratama Tamba Staf Senior Komnas HAM, Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda
Simak juga 'Komnas HAM Apresiasi Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Digelar Imparsial':

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT