ADVERTISEMENT

Kolom

Dosa Kita dalam Kasus Korupsi Unila

Zamzam Muhammad Fuad - detikNews
Rabu, 31 Agu 2022 11:28 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Sewaktu bermain Instagram, saya melihat posting-an feed bergambar buku tabungan anak. Jumlah nominal yang ditabung lumayan, lima puluh ribu per hari. Berarti, dalam sebulan sang anak bisa mengumpulkan uang satu juta setengah. Hanya terpaut sedikit dengan UMR Yogyakarta.

Masalah tabungan anak ini, saya juga pernah mengalami. Kejadiannya waktu anak saya masuk TK. Oleh sekolah, saya diberi buku tabungan anak. Para murid boleh menabung minimal seribu dan maksimal bebas. Saya tahu bahwa menabung banyak manfaatnya. Misalnya, melatih anak untuk berinvestasi dan tidak bersikap boros.

Tapi kalau direnungkan, konsep tabungan anak ini agak absurd. Pertama, anak belum paham konsep investasi. Oleh karena itu, praktiknya, yang menabung adalah orangtuanya, bukan anaknya. Kedua, tidak ada informasi uang tabungan itu mau disimpan oleh siapa, apakah perorangan seperti bendahara sekolah atau disimpan di bank?

Ketiga, uang tabungan ini bisa dicairkan kapan? Apakah bisa dicairkan sewaktu-waktu atau berjangka seperti deposito?

Keempat, uang tabungan ini menjadi tidak jelas punya siapa? Pasalnya, sekolah pernah menerangkan bahwa tabungan ini bisa dicairkan oleh orangtua jika ada iuran untuk acara/kegiatan sekolah. Artinya, uang tabungan berubah menjadi dana taktis untuk keperluan sekolah. Ini malah mirip konsep Gopay yang hanya bisa digunakan dalam aplikasi Gojek saja. Saldo Gopay Anda sejatinya sudah menjadi milik Gojek. Demikian juga uang tabungan, sejatinya sudah milik sekolah.

Fenomena tabungan anak mengingatkan saya pada tulisan Danang Widyoko. Ia resah dengan banyaknya "iuran sukarela" di sekolah. Sebab batas antara iuran dengan pungutan liar itu sangat tipis. Widyoko mencatat bahwa iuran sukarela itu adalah biaya di luar kesepakatan antara sekolah dengan wali murid. Bentuk iuran itu bermacam-macam. Ada iuran kebersihan, duka cita, gotong royong atau iuran ulang tahun sekolah. Pokoknya banyak.

Walau tidak jelas, jarang sekali ada yang mempersoalkan iuran-iuran itu. Kita merasa yakin bahwa para guru adalah orang yang digugu dan ditiru yang tidak mungkin curang. Sekolah bagai tempat berkumpulnya malaikat yang tidak mungkin ada penyelewengan dana.

Mari introspeksi, apakah kita pernah membaca laporan keuangan iuran pembangunan gedung? Apakah kita pernah membaca laporan keuangan acara pentas seni sekolah? Sepertinya kita sudah lillahi taala saja terhadap institusi pendidikan dalam mengelola dana pendidikan. Iklim psikososial inilah yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat sekolah/kampus yang berperilaku lancung.

Sekali lagi, saya tidak sedang menuduh sekolah atau kampus isinya orang bejat semua. Sama sekali tidak. Saya justru mencurigai kita, sang wali murid/wali mahasiswa, yang tidak kritis terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Maka jangan heran kalau hari ini biaya sekolah semakin mahal. Lantaran wali murid tidak kritis, sekolah bisa saja kan dengan leluasa menaikkan uang gedung, uang kuliah tunggal, uang semesteran, uang pendaftaran, uang formulir, uang les, uang ekstrakurikuler, uang ujian, uang pendadaran, uang rekreasi, dan lain-lain. Bahkan karena biasa apa-apa membayar, maka membayar ekstra untuk masuk universitas pun dianggap normal.

Saya masih ingat dulu waktu adik saya mendaftar perguruan tinggi. Di salah satu borang, ada kolom isian: mau menyumbang uang gedung berapa? Bukankah ini sama saja dengan praktik lelang kursi kuliah? Saya cuma bisa enek. Tapi itu lebih baik daripada merasa all is well.

Mengajak wali murid kritis terhadap pengelolaan dana/iuran sekolah memang tidak mudah. Soalnya sanksi sosial bisa saja melekat pada wali murid yang kritis. Misal dianggap terlalu cerewet atau banyak suudzon. Saya sendiri tidak enakan kalau mengkritisi sekolah anak. Untuk menulis ini saja saya punya perasaan dilematik.

Kalau masih susah mengkritik, sebenarnya "bersikap awas" juga sudah baik. Dalam menilai orang, kita mengenal prinsip praduga tak bersalah. Namun ternyata kita juga sering mempraktikkan prinsip praduga bersalah juga lho.

Misalnya ketika kita mau meninggalkan rumah untuk mudik. Kepada siapa kunci rumah mau dititipkan? Proses mencari orang yang bisa dipercaya ini melibatkan praduga tak bersalah dan praduga bersalah secara bersamaan. Kan kita tidak mungkin menganggap semua orang berhati malaikat. Nyatanya Anda tidak menitipkan kunci pada sembarang orang lewat. Itu artinya kita juga menggunakan prinsip praduga bersalah dalam menilai orang.

Nah, dalam menghadapi iuran atau dana pendidikan, kita sebaiknya juga menggunakan praduga tak bersalah dan praduga bersalah sekaligus. Jangan membiasakan diri untuk pasrah membayar ini itu tanpa kewaspadaan dan sikap kritis. Sebab, pasrah membayar yang besar-besar selalu dimulai dari yang kecil-kecil.

Ditangkapnya Rektor Unila oleh KPK harus dilihat dari sudut pandang ini. Di satu sisi ada orangtua yang menganggap "apa-apa bayar itu wajar", di sisi lain ada pejabat culas yang lihai mencari peluang bisnis. Klop.

Zamzam Muhammad Fuad pengelola Perpustakaan Lentera Cendekia, Yogyakarta

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT