ADVERTISEMENT

Kolom

Menilik Performa Utang Pemerintah

Sintong Arfiyansyah - detikNews
Senin, 29 Agu 2022 15:00 WIB
Utang Pemerintah RI
Ilustrasi: Tim Infografis/Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Di antara berbagai isu ekonomi terkini di Indonesia, utang menjadi salah satu hal yang paling disoroti. Utang pemerintah sering dikritik karena sering dianggap sebagai hal yang negatif dalam perekonomian sebuah negeri. Terlebih dengan kebijakan fiskal ekspansif yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam memulihkan perekonomian akibat pandemi, sektor pembiayaan melalui peningkatan utang tentu menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari.

Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan dalam meningkatkan belanja pemerintah, dan sisi lain menurunkan tarif pajak yang dirancang guna memberikan stimulus dan meningkatkan permintaan dalam perekonomian.

Utang merupakan bagian dari instrumen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Utang adalah langkah awal dalam mempertahankan perekonomian dari gejolak pandemi sekaligus meredam gejolak global yang masih terjadi. Kebijakan fiskal ekspansif yang dilaksanakan oleh pemerintah di era pandemi memang membutuhkan pembiayaan yang lebih besar dibanding kondisi yang normal. Lalu bagaimana performa utang pemerintah dalam mendukung kebijakan fiskal ekspansif ini?

Menjaga Rasio Utang ideal

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahwa dalam mengukur keberlanjutan keuangan terhadap suatu negara, salah satu indikatornya adalah membagi jumlah utang tersebut dengan Pendapatan domestik bruto (PDB) sehingga diketahui rasio utang negara (debt to GDP).

Menurut Kementerian Keuangan hingga akhir Juli 2022, posisi utang Indonesia mencapai Rp 7.123 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,91%. Rasio utang ini mengalami penurunan dibanding akhir 2021 yaitu sebesar 41% serta masih di bawah ambang batas yaitu 60% dari PDB sesuai Undang-Undang.

Rasio utang yang perlahan mengalami penurunan juga didukung oleh diversifikasi portofolio yang optimal. Diversifikasi portofolio utang Indonesia terdiri dari: (1) Surat Berharga Negara melalui Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang mencapai Rp 6.339 triliun; (2) Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar Rp 823 triliun. Surat Utang Negara juga masih di dominasi oleh pembiayaan domestik sebesar Rp 5.033 triliun yang mengindikasikan utang Indonesia masih didominasi mata uang rupiah.

Meskipun mengalami penurunan akhir-akhir ini, memang rasio utang Indonesia mempunyai peningkatan yang signifikan selama masa pandemi, yakni sekitar 10% apabila dibandingkan dengan rasio utang sebelum pandemi yang hanya sekitar 29% terhadap PDB. Strategi peningkatan ini diambil sebagai langkah dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan bantuan sosial dan percepatan belanja pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Tetapi peningkatan rasio ini masih terkendali karena minat investasi di Indonesia tetap tinggi.

Kondisi perekonomian yang semakin baik serta pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan terjaga di antara 4,9% - 5,4% pada 2022 ikut mengindikasikan semakin pulihnya perputaran roda ekonomi di negeri ini. Begitu juga dengan strategi moneter yang menargetkan tingkat inflasi tetap rendah di saat bergejolaknya inflasi di AS, semakin meningkatkan kepercayaan lembaga internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola pembiayaan dengan baik.

Sebetulnya kondisi peningkatan rasio utang juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia ini sebagai langkah menanggulangi pandemi. Di samping itu, panasnya gelombang geopolitik antara Rusia dan Ukraina ikut mengakselerasi peningkatan inflasi, krisis energi, rasio utang, dan potensi gagal bayar bagi negara-negara yang tidak mempunyai kekuatan dalam membayar. Meskipun utang meningkat, tetapi rasio utang tetap menduduki peringkat keempat terendah di antara negara-negara G-20 atau 20 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-3 terendah dan hanya kalah dengan Brunei Darussalam dan Kamboja.

Menurut International Monetary Fund (IMF) lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang rentan secara finansial, sehingga diperlukan kerja sama dunia untuk merespons dan menanggulangi hal tersebut. Indonesia memang tidak berada di daftar tersebut, tetapi sebagai tuan rumah dan presidensi G-20 tentu Indonesia perlu mempersiapkan diri sekaligus menjadi pemimpin dalam menyepakati komitmen penanganan utang di negara-negara yang berpenghasilan rendah atau miskin. Penanganan utang ini diharapkan dapat meminimalisir gejolak pandemi dan konflik geopolitik yang terjadi sehingga perekonomian dunia tetap mampu berjalan di koridornya.

Kepercayaan lembaga internasional dalam kemampuan Indonesia terhadap pengelolaan utang serta pemulihan ekonomi Indonesia yang semakin terasa tentu memberikan angin segar bagi ekonomi di negeri ini. Posisi Indonesia sebagai Presidensi G-20 juga membuat Indonesia mempunyai peran lebih dalam komitmen bersama menjaga pemulihan sekaligus menentukan kebijakan-kebijakan strategis bagi perekonomian global.

Mengelola Utang untuk Pemulihan Ekonomi

Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan oleh Indonesia memberikan konsekuensi akan meningkatnya rasio utang terhadap pendapatan negara. Kenaikan rasio utang Indonesia selama pandemi hingga mendekati angka 40% dari PDB memang perlu menjadi perhatian yang serius. Meskipun demikian, sebaiknya kita tidak hanya pesimis melihat keadaan utang Indonesia yang semakin besar.

Perlu adanya analisis dan pertimbangan yang mendalam dalam mengukur performa pengelolaan utang yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya dari sisi jumlahnya saja yang terlihat meningkat, tetapi bagaimana kemampuan Indonesia dalam membayar utang, bagaimana diversifikasi portofolio yang dilakukan, bagaimana pemerintah mengelola utang negara dengan hati-hati serta bagaimana utang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, tentu menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan analisis terhadap performa utang pemerintah.

Kebijakan fiskal ekspansif memang membuat utang semakin meningkat, tetapi bukan berarti utang selalu menjadi pesakitan. Bukan kuantitas jumlah utang yang sebetulnya menjadi persoalan, tetapi bagaimana kualitas pengelolaan utang dan manfaat besar yang diberikan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Sudah saatnya utang bukan lagi dianggap sebagai hal yang negatif, tetapi sebaliknya, ini adalah waktunya utang dianggap sebagai akselerator positif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sintong Arfiyansyah pegawai Ditjen Perbendaharaan

Simak juga 'Kala Luhut Bilang 'Utang RI Rp 7.000 T Masih Kecil, Nggak Masalah'':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT