ADVERTISEMENT

Kolom

Optimasi Transfer Senjata dan Ekonomi Pertahanan

Totok Siswantara - detikNews
Selasa, 23 Agu 2022 11:26 WIB
Optimasi Transfer Senjata dan Ekonomi Pertahanan
Totok Siswantara (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Kegiatan transfer senjata internasional volumenya kian meningkat. Banyak negara berusaha melakukan optimasi transfer senjata dengan skema ekonomi pertahanan masing-masing. Skema transfer senjata tidak sebatas jual beli senjata saja, namun bisa juga lewat kegiatan latihan bersama dan skema imbal beli.

Lembaga kajian Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melaporkan transfer senjata antarnegara meningkat, utamanya ke kawasan Eropa sejak terjadinya perang Rusia dengan Ukraina. Menurut data Kementerian Keuangan Rusia yang dilansir Newsweek, pengeluaran Rusia untuk perang di Ukraina setiap jamnya mencapai sekitar satu miliar rubel atau 15,5 juta dollar AS setara Rp 288,25 miliar.

Sampai sekarang, Amerika Serikat masih menjadi eksportir senjata terbesar di dunia karena menguasai 39 persen market share.

Transfer senjata di Indonesia juga terus menggeliat, kasus kesalahpahaman sehingga satu tricon container senjata perang US Army disegel Bea Cukai Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung menunjukkan bahwa negeri ini juga tengah serius melakukan transfer senjata dengan berbagai skema, seperti latihan bersama.Senjata perang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tersebut didatangkan untuk digunakan Garuda Shield, yakni latihan bersama TNI dan US Army di Baturaja, Sumatera Selatan.

Indonesia juga tengah menghilangkan berbagai hambatan terkait dengan usaha penguatan pertahanan negara seperti pengadaan alutsista TNI. Selama ini ada distorsi ekonomi pertahanan. Hambatan tersebut perlu segera diatasi dengan memperbarui konsep ekonomi pertahanan mengingat geopolitik global sangat dinamis.

Merujuk Britannica Encyclopedia, ekonomi pertahanan merupakan manajemen ekonomi nasional yang terkait dengan dampak ekonomi dari belanja alutsista militer. Faktor yang terkait dengan ekonomi pertahanan antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, pengaruh belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, serta efek stabilitas nasional dan global.

Institusi BAIS sebagai mata dan telinga TNI sudah semestinya bersikap ekstra teliti terkait dengan maraknya transfer senjata internasional. Transfer senjata internasional untuk keperluan TNI maupun lembaga lain perlu dibenahi dan jangan sampai melanggar prosedur.

Kompleksitas pengadaan peralatan hankam yang terkait dengan transfer senjata internasional bisa dikelompokkan dalam tiga komponen utama, yakni terkait dengan transparansi, struktur pelaporan, dan standardisasi. Transparansi berkaitan dengan data tentang transfer senjata konvensional yang di dalamnya memuat informasi tentang kebijakan pertahanan negara yang melakukan transfer senjata; perusahaan pengadaan alutsista; serta produksi nasional persenjataan.

Standardisasi mengatur tentang substansi pelaporan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama memuat tentang negara atau negara importir akhir, jumlah persenjataan dan negara asal senjata. Bagian kedua memuat tentang deskripsi senjata yang diimpor.

Transfer senjata di Indonesia seharusnya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apalagi ada tekat Presiden Jokowi untuk membenahi pengadaan senjata serta menghilangkan semua kebocoran melalui rekanan.

Kompleksitas pengadaan peralatan hankam sebaiknya dipecahkan dengan merancang sistem tender business intelligence yang andal. Salah satu bagian dari sistem tersebut adalah aplikasi e-Sourcing yang merupakan katalog elektronik untuk pengadaan barang dan jasa sekaligus bisa dijadikan rujukan standar teknis. Juga sebagai source harga pasar untuk Owner Estimate. Yaitu perkiraan yang dikalkulasi lewat keahlian yang digunakan sebagai acuan utama dalam menilai kewajaran harga.

Meskipun sudah ada keputusan Menhankam mengenai Integrity Pact yang harus ditandatangani oleh ketiga belah pihak, yakni panitia pengadaan, pengguna dan penyedia barang/jasa militer, namun pakta tersebut belum efektif untuk menghilangkan penyakit pengadaan peralatan hankam.

Pakta Integritas sebaiknya disertai dengan sistem tender business intelligence yang mampu mengeliminasi praktik kotor dalam tender. Antara lain kemampuan untuk melakukan pengecekan silang apakah dua buah perusahaan atau lebih memiliki relasi tertentu.Fungsi tersebut sangat cocok untuk pengadaan peralatan militer, baik yang berupa alutsista, peralatan pendukung maupun suku cadangnya merupakan produk teknologi yang spesifik dan unik.

Selama ini antara penyedia atau supplier dari luar negeri yang terdiri dari pabrikan (manufacturer), distributor (vendor) dan organisasi proyek pengadaan barang/jasa militer mekanismenya belum terintegrasi dengan baik. Kondisinya diperparah oleh skema pembiayaan yang memakai fasilitas Kredit Ekspor dengan organisasi proyek pengadaan di negeri ini yang bersifat ad hoc.

Pengalaman buruk seperti terlalu didikte oleh rekanan dan panjangnya jalur birokrasi yang menyebabkan proses pengadaan alutsista berjalan lambat, hal itu tidak boleh terjadi lagi. Beberapa pihak menuding rekanan atau broker sebagai biang keladi penyebab ketidakberesan. Namun, eksistensi broker bisa di atas angin karena sikap produsen persenjataan di sejumlah negara yang justru memberikan privilese kepada broker.

Keputusan untuk meniadakan peran broker atau jasa perantara dalam pengadaan senjata merupakan langkah tepat. Namun, harus disertai dengan penerapan sistem e-Procurement yang handal berbasis business intelligence dan menata sistem pengadaan peralatan hankam yang mengarah pada kebijakan pengadaan satu pintu.

Sistem tender business intelligence merupakan infrastruktur yang mesti dikembangkan oleh Defense Procurement Agency. Yakni semacam badan akuisisi pertahanan seperti di negara maju. Badan tersebut langsung dikendalikan oleh Menteri Pertahanan yang misi utamanya memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk proses pengadaan barang/jasa militer.

Dengan sistem business intelligence, selain bisa mengoptimalkan mekanisme pengadaan juga memudahkan pelaksanaan fasilitas Kredit Ekspor dengan instrumen operasional Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Instrumen tersebut bisa diintegrasikan ke dalam sistem e-Procurement Kementerian Pertahanan sekaligus untuk memenuhi ketentuan dunia tentang laporan transfer senjata internasional dari dan ke Indonesia.

Totok Siswantara pengkaji transformasi teknologi dan infrastruktur pertahanan, anggota Indonesia Aeronautical Engineering Center (IAEC)

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT