Penelitian yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019 menunjukkan tingkat literasi orang Indonesia tergolong sangat rendah, di posisi nomor 62 dari 70 negara di dunia .
Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia ditengarai karena selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya berkutat pada sisi hilir. Sisi hilir yang dimaksud yaitu masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya.
Rasio jumlah bahan bacaan terhadap jumlah penduduk Indonesia di angka 0,09, yang berarti satu buku ditunggu oleh 90 orang per tahun, sehingga Indonesia memiliki tingkat terendah dalam indeks kegemaran membaca. Standar UNESCO minimal 3 buku baru untuk setiap orang per tahun. Berbeda dengan Korea Selatan, Jepang, China, rata-rata memiliki 20 buku baru per orang. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang sudah memasuki usia 77 tahun merdeka!
Sementara berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Katadata Insight Center (KIC) pada 2021, indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,49. Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori sedang, dengan skor indeks 0 sampai 5. Mengacu laporan dari McKinsey pada 2019, diperkirakan pada 2030 akan ada sekitar 23 juta pekerjaan yang tergeser oleh otomatisasi.
Sementara menurut World Reading Habits (2019), rata-rata orang Indonesia saat ini menghabiskan waktu sekitar 6 menit dalam seminggu untuk membaca. Dengan kondisi itu, Indonesia menempati posisi ke-16 negara dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di dunia. Kepala Perpustakaan Nasional M Syarif Bando mengatakan, posisi Indonesia lebih baik dari Inggris, Jepang, Amerika, dan Korea. Kendati demikian dia mengungkapkan posisi Indonesia masih di bawah China, Thailand, India, dan Australia.
Fenomena ini di satu sisi menggembirakan, namun menurut Syarif, jika kita ke Bandung, Makassar, Medan ketersediaan buku tidak ada masalah, tapi kalau kita ke wilayah timur, seperti Kupang, Bintuni, Kalimantan Utara, Papua Barat, jelas tampak kekurangan buku tersebut. Indonesia setidaknya membutuhkan 500 ribu pustakawan. Sementara saat ini yang tersedia adalah 5.000 pustakawan, berarti defisit 495 ribu pustakawan.
Kendati demikian, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan kualitas perpustakaan terbaik di dunia dalam menyajikan open akses karya ilmiah, mencapai 2,3 miliar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah terbitan secara nasional sejak 2015-2020 sebanyak 404.037 judul dengan jumlah penerbit aktif secara nasional sebanyak 8.969 penerbit. Jumlah terbitan nasional tersebut jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia menghasilkan rasio 1 berbanding 514. Artinya jumlah terbitan secara nasional tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia.
Daya Saing
Dari peringkat daya saing, Indonesia turun dari peringkat 37 pada 2021 ke peringkat 44 pada 2022 (Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2022 yang dilakukan oleh Institute Management Development (IMD), Swiss. Kemudian, menurut IMD, peringkat efisiensi pemerintahan Indonesia di nomor 35, lebih baik dari Korsel (36), Malaysia (38), Jepang (39), Prancis (40), dan India (45). Indonesia dikalahkan Singapura (4), Thailand (31), UAE (3), Hongkong (2), dan terbaik Swiss (1). Maka jika ingin studi banding pemerintahan efisien, Swiss adalah tujuan prioritas, bukan ke Amerika atau Prancis yang terkesan bagai "venue plesiran" kalangan pejabat legislatif ataupun eksekutif.
Sementara peraih gelar doktor di Indonesia mencapai 45 ribu (Kemristekdikti, 2021). Namun dari sisi perbandingan per 1 juta penduduk, rasio doktor Indonesia hanya 143. Kita kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia (rasio 509). Dan, terhadap Amerika Serikat (rasio 9.850) dan Jepang (rasio 6.438) tampak rasio doktor kita terhadap bak bumi dan langit.
Baru-baru ini jagad media sosial dihebohkan dengan isu banyak alumni penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tak mau kembali ke Tanah Air; ada sekitar 138 alumni belum kembali. Sebagian mereka beranggapan tak perlu kembali karena merasa tak punya utang kepada negara, sebab LPDP berasal dari pembayaran pajak negara, yang artinya berasal dari uang rakyat juga.
Beberapa netizen Indonesia mengungkapkan ketaksukaan dengan gaya hidup para awardee (penerima beasiswa) di luar negeri. Mereka terkesan memanfaatkan benar momentum hidup dibiayai negara di luar negeri. Ketika suami sudah 5 tahun studi, giliran istri mengajukan beasiswa 5 tahun juga, maka dengan alasan mendampingi pasangan studi di luar negeri, bertambah juga waktu tinggal di luar negeri dan tentu tak perlu kembali ke Tanah Air, karena mengurus anak dan pasangan.
Alasan-alasan semacam itu terkesan negara yang "dikadali", atau si awardees yang pandai "memanfaatkan aturan negara"? Sebagian netizen menyebut mereka sebagai parasit bangsa. Pejabat LPDP pun berang, mengultimatum bahkan akan mem-blacklist alumni-alumni yang tak mau pulang. Para alumni dituding melanggar perjanjian, sanksinya jika lebih 90 hari tak ada pertanggungjawaban, maka harus mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh negara senilai rata-rata Rp 2 miliar/alumni.
Namun ada baiknya dikritisi apa alasan lain para alumni tak mau kembali ke Tanah Air. Apa karena diterima di perusahaan terkenal seperti Air Bus, atau lembaga periset vaksin dunia seperti Astra Zaneca, Novavak, atau direkrut lembaga riset fisika top dunia seperti CERN, Max Planck Institute, Bell Laboratory? Apa diminta menjadi dosen di almamaternya? Atau lebih prospektif: digadang-gadang memiliki rute karier menuju kursi Vice President atau CEO di perusahaan ternama dunia seperti yang dialami sarjana-sarjana India yang didapuk menjadi CEO Google, IBM, Microsoft, Twitter, dan lain-lain?
Jika begitu trennya, ada baiknya pemerintah membiarkan mereka tetap melanglangbuana sehingga kepak sayap garuda makin terlihat di pentas dunia. Para alumni itu bahkan bisa merekrut anak bangsa lainnya untuk beramai-ramai memimpin "perusahaan dunia". Maka menjadi tak berkelas negarawan ketika sebuah kebijakan terkesan hanya main ancam, main denda, tidak memberi ruang "pledoi" kepada para alumni. Di mana ruginya negara ketika mampu menaikkan kasta pendapatan rakyatnya dari hanya menjadi kuli kasar kebon sawit untuk negeri jiran yang dibayar 1500 ringgit (Rp 5 juta) per bulan naik level menjadi global analyst di negara maju Eropa yang salary-nya bisa mencapai US$ 4000-5000 (sekitar Rp 60-70 juta) per bulan?
Dan, realitanya kita memang terlambat dari India. Dari statistik 2015, India menyumbang sepertiga dari semua insinyur di Silicon Valley (AS) dan 10% dari CEO bisnis teknologi tinggi dunia. Dan ada sebanyak 30% perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500, CEO-nya adalah orang India.
Kita tak ingin kembali pilu terkenang bacaan masa lalu, ketika seorang lulusan doktor Jepang kembali ke Tanah Air hanya menjadi tukang ketik proposal di lembaganya. Membatin diri lalu wassalam (keluar) dari status PNS dan didaulat menjadi dekan di sebuah universitas swasta. Hal-hal seperti ini haruslah menjadi kajian prime time bagi perencana pembangunan jika acuannya ingin menuju Indonesia Emas 2045. Mesti ada skenario karier yang membanggakan anak bangsa. Bangga terhadap sistem karier yang memuaskan di negaranya, nyaman di lingkungan kerja yang sehat dan progresif, tersenyum ketika melihat transferan rekening salary yang membahagiakan, tak terpikir lagi untuk mengojek sana-sini.
Perspektif Lebih Luas
Negara harus mengembangkan perspektif lebih luas. Bukan sebatas tajam mengeksekusi alumni tipikal "kacang lupa pada kulitnya". Yang tak punya kompetensi dan luntang-lantung di luar negeri bisa saja dibenarkan untuk ditarik kembali ke Tanah Air. Ini memang ada baiknya daripada mencoreng nama bangsa seperti kasus paedofilia mahasiswa Indonesia di Newcastle (Inggris) beberapa waktu lalu. Tapi negara juga harus mampu mengapresiasi alumni-alumni cemerlang. Yang diprediksi berpotensi mengubah wajah bangsa di tatanan global, yang mampu menghimpun juniornya/temannya ketika memimpin lembaga/perusahaan dunia, mampu membuka saluran alih teknologi yang secara tak langsung menjadi duta intelijen bisnis bangsa, duta intelijen teknologi, dan duta intelijen pembangunan.
Saling intip, saling rekrut SDM, sudah lama terjadi antarperusahaan teknologi tinggi dunia. Pada April 2022), Samsung mengangkat Robert Wisniewski, eks pemimpin superkomputer Intel menjadi wakil presiden senior dan kepala Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) di Amerika. Begitu juga Oppo, salah satu perusahaan ponsel ternama asal China, saat ini sedang melakukan proyek riset besar-besaran menemukan chip super andal yang mereka namakan Mariana Plan. Nama Mariana merujuk palung terdalam di dunia, yang berindikasi riset ini melampaui zona kemampuan insinyur paling hebat saat ini. Dan operasi senyapnya, Mariana Plan melibatkan para expert dari perusahaan-perusahaan lain seperti Realme, OnePlus, Qualcomm, dan Mediatek. Petinggi Oppo tak segan menggelontorkan investasi besar-besaran untuk Mariana Plan mencapai US$ 7 miliar (Rp 103,6 triliun).
Fenomena silent operation, operasi alih teknologi, alih knowledge dari negara-negara maju untuk anak bangsa harusnya "dipelihara" oleh negara. Sekarang terbukti kita tertinggal dari negara-negara yang dulunya tak beda dengan Indonesia seperti China, India, Brasil, dan lain-lain. China dan India adalah dua negara teratas yang mendominasi persentase jumlah mahasiswa asing di Amerika, bahkan negara kita tidak masuk 10 besar di sana. Kita juga kalah dari Vietnam, Nigeria, Nepal, dan Bangladesh (statista.com, 2020/2021). Sudah seharusnya menjadi PR ke depan bagi para petinggi negara --dari presiden sampai para menteri dan dari petinggi LPDP-- untuk berbenah, merevisi pola evaluasi alumni, dari level reward (dibolehkan kerja di luar negeri dengan catatan khusus) dan punishment (menghukum dengan denda alumni yang tak mau kembali sementara yang bersangkutan tak memiliki kompetensi di luar negeri).
Harus dibedakan alumni tipe golden, tipe bunglon, dan tipe korosif. Indonesia jangan sampai terkesan medioker ingin mendapatkan emas pada 2045, tapi gagal mereformasi sektor ini.
Noprizal Erhan peneliti independen Institut Paradigma Indonesia, pemerhati pembangunan dan pendidikan
