ADVERTISEMENT

Kolom

Geopolitik Indonesia dalam Merespons Dinamika Global

Jazilul Fawaid - detikNews
Selasa, 16 Agu 2022 15:36 WIB
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid saat doa Bersama Ulama dan Habaib Halalbihalal Bersama Gus Muhaimin di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (22/5).
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Dinamika politik global dewasa ini menjadi salah satu aspek yang perlu diatensi secara serius oleh pemerintah. Pencapaian tujuan nasional di berbagai bidang sebagaimana tercantum dalam preambul UUD NRI 1945 tidak terlepas dari lingkungan strategis regional dan global yang mempengaruhi.

Tidak dimungkiri meskipun sistem internasional bersifat multipolar, kecenderungan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok yang menjalankan perang proksi serta perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia akan secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Oleh sebab itu, prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pedoman Indonesia di kancah politik global harus dipertajam menjadi strategi geopolitik yang bersifat taktis dan komprehensif bagi pemenuhan kepentingan nasional.

Rivalitas AS dan Tiongkok

Salah satu dinamika politik global yang paling mencolok saat ini adalah pertarungan kekuasaan dan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik. Rivalitas keduanya berada pada sedikitnya empat dimensi, yakni teknologi, investasi, infrastruktur, dan keamanan.

Sebagai kekuatan baru dunia (emerging force), Tiongkok menjalankan kebijakan Belt Road Initiative di Asia Pasifik dan menjual konsep ekonomi Tiongkok di forum United Nations General Assembly yang menyasar negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan.

Kebijakan ini diharapkan dapat menggerus pengaruh Amerika Serikat. Adapun kebijakannya disebut sebagai Global Development Initiative yang dianggap gagal dalam membangun negara-negara berkembang di kawasan.

Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon eksisting di kawasan tentu tidak tinggal diam melihat agresivitas Tiongkok. Guna menandingi Belt Road Initiative Tiongkok, Amerika Serikat mencanangkan kebijakan Blue Dot Network pada 2019 disusul dengan kebijakan Build Back Better World pada 2021.

Melalui dua kebijakan tersebut, Amerika Serikat menjanjikan negara-negara di kawasan Indo Pasifik untuk memberikan investasi secara langsung dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berbasis luas. Amerika Serikat juga berjanji untuk mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang tangguh di bawah kepemimpinannya, terutama dalam memulihkan perekonomian pascapandemi COVID-19 yang melanda negara-negara kawasan.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik ini pada dasarnya menimbulkan banyak ekses. Kecenderungan yang terjadi adalah munculnya perang proksi di antara kedua negara yang membagi negara-negara kawasan ke dalam kelompok-kelompok dan aliansi-aliansi tertentu.

Muncul blok AUKUS sebagai bentuk kerja sama antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Muncul blok QUAD sebagai bentuk kerja sama empat negara antara Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India. Tidak mau ketinggalan, Tiongkok bersama Rusia membentuk kelompok SCO yang merangkul negara-negara Asia Tengah, seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, termasuk juga India di dalamnya.

Hal menarik dari kerja sama tersebut, ialah keanggotaan masing-masing negara tidak hitam putih. Sebagai contoh, India ada dalam forum QUAD yang dimotori Amerika Serikat, tapi juga ada di forum SCO yang dimotori Tiongkok dan Rusia. Sangat jelas tergambar dalam belenggu rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara kawasan tetap berpegang pada kepentingan nasionalnya sebagai haluan utama.

Perang Rusia dan Ukraina

Selain rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo Pasifik, dinamika politik global lainnya yang cukup mencolok dan patut dicermati adalah perang fisik antara Rusia dan Ukraina. Perang di antara kedua negara meletus pada Februari lalu. Perang ini menjadi puncak konflik di antara kedua negara sejak 2014.

Adapun motif yang diusung oleh Rusia terkait invasi ke Ukraina adalah menolak keanggotaan Ukraina ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dapat mengancam keamanan nasional Rusia, serta tuduhan bahwa Ukraina saat ini dikuasai oleh kelompok neo-Nazisme yang anti terhadap Rusia.

Perang kedua negara yang masih berlangsung saat ini menimbulkan banyak implikasi. Invasi Rusia ke Ukraina berdampak pada perpindahan sepertiga penduduk Ukraina untuk menghindari dampak perang, jutaan penduduk Ukraina meninggalkan negaranya, serta kerusakan materiil yang luar biasa di Ukraina.

Selain itu, dampak skala global yang muncul dari perang ini adalah krisis energi global, dalam hal ini harga minyak bumi dan gas alam menjadi sangat fluktuatif dan tidak stabil. Rusia yang menjadi pemasok energi utama di Eropa suka tidak suka terpaksa memainkan politik energi sebagai respons atas sanksi keras yang mereka terima dari negara-negara Eropa.

Strategi Indonesia

Situasi politik global yang bergejolak saat ini pada dasarnya bukanlah sebuah kondisi yang terpisah dari lingkungan strategis nasional Indonesia, melainkan saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Ada banyak kepentingan nasional Indonesia, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh dinamika-dinamika tersebut.

Sebagai contoh, strategi pemulihan ekonomi nasional Indonesia sangat tergantung dari besaran investasi asing yang masuk untuk menggerakkan perekonomian nasional. Jika situasi politik global tidak stabil, maka probabilitas masuknya investasi asing ke dalam negeri akan mengecil.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok melalui perang pengaruhnya, tentunya akan menguji komitmen Indonesia untuk menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan pengarusutamaan ASEAN dalam menghadapi dinamika regional Asia Tenggara. Selain itu, perang Rusia dan Ukraina akan menjadi ujian bagi Indonesia dalam menjalankan presidensi G-20 tahun ini di tengah kerasnya penolakan terhadap Rusia dari negara-negara anggota.

Geopolitik adalah kejelian dan kecermatan sebuah negara dalam memandang situasi dan kondisi geografisnya, kemudian menganalisis ancaman sekaligus peluang yang ditimbulkan dari lingkungan geografis tersebut.

Dalam merespons dinamika politik global yang tidak ramah saat ini, Indonesia harus berlaku cermat dan waspada. Pertama, kepentingan nasional selalu menjadi acuan dalam praktik diplomasi di forum global. Namun demikian, kepentingan nasional ini diupayakan dapat tercapai melalui mekanisme yang kolaboratif dengan negara mana pun dan tidak didikte oleh konflik yang ada.

Kedua, berbagai forum strategis yang ada, khususnya presidensi G-20, harus benar-benar dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional, baik fisik maupun non-fisik. Hal ini tidak terlepas dari dimensi ekonomi dan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh forum ini.

Ketiga, di tengah menjamurnya berbagai aliansi dan kerja sama regional di kawasan Asia Pasifik, secara geopolitik Indonesia disarankan tetap mengarusutamakan mekanisme kerja sama ASEAN. Prinsipnya sederhana, kawasan Asia Tenggara yang stabil akan berdampak positif bagi lingkungan dalam negeri Indonesia yang stabil.

Keempat, penguatan pada aspek-aspek yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia, seperti penguasaan energi. Potensi sumber daya energi harus lebih dioptimalkan di tengah kelangkaan energi dan perubahan iklim yang melanda seluruh dunia.

Terakhir, mewujudkan kondusivitas di dalam negeri sebagai modal dasar, khususnya situasi politik dan keamanan yang terkendali dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga yang ada.

Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., Wakil Ketua MPR RI 2019-2024

Simak juga Video: Militer AS-Indonesia Latihan Bersama, Cegah Perang China-Taiwan?

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT