ADVERTISEMENT

Kolom

Titik Rawan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu

Ulin Nuha - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 12:53 WIB
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi serta sejumlah kader partai saat akan menyerahkan berkas pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Partai Ummat mendaftarkan diri sebagai partai ke-27 calon peserta Pemilu 2024.
Partai Ummat daftar pemilu ke KPU (Foto ilustrasi: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Peraturan KPU tentang pendaftaran partai politik yang akan berlaga dalam Pemilu 2024 telah resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan KPU dengan Nomor 4 tahun 2022 itu akan mengatur tentang tata cara proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Partai politik yang akan bertarung memperebutkan kursi parlemen harus menyiapkan sumber daya yang cukup agar lolos parliamentary threshold sebesar 4%.

Bagi partai yang saat ini sudah punya kursi di DPR, syaratnya lebih mudah yakni hanya cukup lolos verifikasi administrasi saja. Tetapi bagi partai baru, di antaranya Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Kebangkitan Nusantara, mereka harus menyiapkan syarat yang lebih jelimet yaitu verifikasi faktual. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menghadirkan anggotanya di tingkat kabupaten/kota sebesar 1000 orang atau seperseribu dari jumlah penduduk di kabupaten/kota.

Verifikasi faktual bagi partai politik baru merupakan syarat yang sungguh memusingkan. Hal ini karena partai politik baru sebenarnya cenderung belum punya basis massa yang fanatik. Apalagi jika ketua dan pengurus harian bukanlah orang dengan tipe media darling atau tidak terkenal. Terkadang dalam proses verifikasi faktualnya, yang bermain adalah kekuatan finansial.

Untuk menghadirkan 1000 anggota partai, mereka (para pengurus partai di tingkat kabupaten/kota) harus menyediakan anggaran dengan nominal tertentu agar bisa mengumpulkan anggota yang tentunya tidak bersedia mengaku menjadi anggota jika tidak dibayar.

Bahkan terkait status keanggotaan ini, mereka bukan saja harus membayar anggota yang akan diverifikasi. Pengalaman pada 2018, saat pendaftaran dan verifikasi partai politik di tingkat kabupaten, terdapat salah satu partai yang memalsukan data pendukung keanggotaan berupa fotokopi KTP palsu.

Pemalsuan data dalam pemilu telah diatur dalam Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data dipidana paling lama enam tahun. Pasal tersebut seharusnya mampu meng-cover pemalsuan data dalam tahapan pendaftaran partai politik, meskipun masih dimungkinkan adanya penafsiran yang berbeda.

Problematika Sentra Gakkumdu

Tetapi yang menjadi masalah adalah saat proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) belum terbentuk. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu berbunyi: Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.

Jika dalam proses pendaftaran dan verifikasi tersebut, berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan perkara pidana, Bawaslu harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan apakah perkara tersebut bisa dilimpahkan ke penyidik atau tidak.

Tetapi saat ini, Gakkumdu belum terbentuk. Bagaimana jika terdapat perkara pidana dalam tahapan pemilu pendaftaran partai politik tersebut, sementara Gakkumdu belum terbentuk? Tentu saja hal ini harus disikapi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu.

Alternatif Penyelesaian

Belum terbentuknya Sentra Gakkumdu di Bawaslu bisa jadi menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Sebagai alternatif penegakan hukum, tentunya Bawaslu harus mendorong warga masyarakat yang datanya dipalsukan agar bersedia melaporkan ke kepolisian. Hal ini setidaknya bisa meminimalisir agar partai politik dalam proses pendaftarannya di KPU menggunakan cara-cara manipulatif bisa berpikir ulang jika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Selain itu tentu saja, pengawas pemilu harus terus memberikan imbauan dan melakukan upaya pencegahan dan mengefektifkan pengawasan. Pengawas pemilu harus memaksimalkan pengawasan dan memastikan kanal pelaporan berfungsi dan mampu merespon laporan masyarakat secara efektif.

Prinsipnya semua upaya-upaya pencegahan harus dilakukan oleh pengawas pemilu terlebih dahulu agar dalam tahapan pendaftaran partai politik ini tidak terjadi pelanggaran sehingga proses verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Ulin Nuha anggota Bawaslu Kabupaten Demak

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT