ADVERTISEMENT

Kolom

Menerobos Lorong Gelap Politik Identitas

Arie Putra - detikNews
Jumat, 12 Agu 2022 11:16 WIB
Founder Total Politik
Arie Putra (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Tulisan ini sebenarnya sebuah ulasan terhadap beberapa tema yang dimuat di dalam buku Tak Perlu Ratu Adil: Kumpulan Esai tentang Politik, Demokrasi, dan Anak Muda yang ditulis oleh kolega pemikiran saya, Edbert Gani Suryahudaya. Dalam buku tersebut, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini berbicara mengenai politik identitas yang menjadi makanan utama sejak Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Dalam salah satu esai, Edbert membahas mengenai masyarakat miskin perkotaan yang terpinggirkan oleh kebijakan penggusuran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Langkah politik yang diambil Ahok membuat dukungannya melemah pada segmen pemilih kelas bawah Ibu Kota.

Dalam penelitian tersebut, suara yang paling signifikan mengatrol dukungan terhadap Ahok adalah daerah kemenangannya bersama Presiden Jokowi pada pemilu kepala daerah sebelumnya. Sementara, pemilih mayoritas Muslim secara statistik tidak memberikan efek negatif yang terlalu signifikan terhadap dukungan kepada Ahok.

Lalu, apa yang membuat Ahok kehilangan suara? Kelurahan-kelurahan spesifik memperlihatkan peralihan dukungan. Berdasarkan berbagai data, daerah yang menarik dukungan terhadap Ahok adalah yang dihuni oleh masyarakat terdampak oleh kebijakan penggusuran.

Masyarakat miskin perkotaan yang tadinya percaya dengan janji kampanye Jokowi-Ahok di Pilkada 2012 merasa dikecewakan. Lalu, berbagai kontrak politik dibuat dengan kandidat Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang menjadi penantang Ahok.

Masyarakat miskin perkotaan Jakarta menganggap Anies Baswedan sebagai alternatif utama. Sementara, pendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Silviana Murni tidak memiliki kemiripan yang berarti dengan pemilih Anies-Sandi.

Ekonom peraih Hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, pernah mengatakan bahwa kebijakan tertentu akan lebih terasa dan jelas dampaknya pada masyarakat kelas bawah. Bahkan, kebijakan-kebijakan yang tidak kasat mata sekalipun dapat memberikan dampak yang besar, akibat jurang ketimpangan yang begitu lebar.

Stiglitz mencontohkan kebijakan mengenai ekspor dan impor. Sering kali, aktivitas perdagangan antarnegara berorientasi pada keseimbangan neraca perdagangan. Jika sebuah negara mengimpor senilai 1 milyar dollar, maka mereka harus mengekspor lebih besar agar mendapatkan neraca perdagangan yang surplus.

Namun pada dasarnya, kebijakan ekspor merupakan peluang pembukaan lapangan pekerjaan. Sementara, impor akan berpotensi menutup peluang kerja yang ada. Pada kasus Amerika Serikat, Stiglitz mencontohkan impor kebanyakan dilakukan pada barang-barang konsumsi yang membutuhkan banyak tenaga kerja skill rendah. Sementara, surplus ekspornya mengandalkan sektor dengan tenaga kerja berketerampilan tinggi yang lapangannya sangat terbatas, seperti pesawat terbang dan teknologi lainnya.

Hasilnya, pengangguran di Amerika Serikat meningkat, meski surplus perdagangan internasionalnya juga meningkat. Kebetulan kelompok terpinggirkan ini mayoritas berasal dari warga kulit putih, yang banyak kehilangan pekerjaan. Kemudian, narasi tersebut menjadi kampanye utama Presiden Donald Trump dalam memenangkan Pemilu Presiden 2016, Make America Great Again atau Make America White Again!

Saat ini, Presiden Jokowi pun tampak begitu sadar dengan situasi ekonomi. Presiden tampak sangat hati-hati dengan approval rating, yang mana kebijakannya berorientasi pada pengendalian inflasi menjadi prioritas.

Subsidi BBM yang mencapai angka 520 Triliun Rupiah merupakan suatu langkah yang begitu fantastis. Tujuannya adalah untuk menjaga laju inflasi, agar tidak berdampak berat pada masyarakat kelas bawah. Lewat strategi tersebut, Presiden Jokowi berharap masih dapat memberikan signifikansi dalam Pemilu yang akan datang.

Di sisi lain, menekan laju inflasi merupakan prestasi yang selalu digaungkan Presiden Jokowi selama ini. Keberhasilan upayanya akan sangat menentukan kesuksesan untuk menjadi king maker di pemilu nanti. Bila gagal, bukan tidak mungkin pemilih akan beralih pada antitesis dari figur Presiden Jokowi. Selain itu, PDI-Perjuangan tentunya juga akan menerima dampak sebagai partai utama pengusung pemerintahan.

Oleh karena itu, "ojo kesusu" yang sering diucapkan oleh Presiden Jokowi tidak berlebihan. Cerita mengenai krisis pangan dan energi yang selalu disampaikan Presiden di berbagai kesempatan memang sangat menentukan langkahnya dalam konstalasi politik di 2024 nanti.

Lewat perspektif kebijakan publik, politik identitas tampak tidak lebih dari residu dari rintihan masyarakat yang terpinggirkan. Daripada membebankannya menjadi dosa satu-dua orang, koreksi terhadap kebijakan yang mengeksklusi kelompok rentan jauh lebih bermakna.

Arie Putra co-founder Total Politik, host Adu Perspektif detikcom X Total Politik

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT