ADVERTISEMENT

Kolom

Perubahan Peta Konflik Timur Tengah

M Hasibullah Satrawi - detikNews
Jumat, 12 Agu 2022 10:34 WIB
Perubahan Peta Konflik Timteng
M Hasibullah Satrawi (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Jumat (15/07) sore waktu setempat, rombongan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Sebagaimana dimaklumi, Joe Biden sebagai Presiden AS melakukan kunjungan pertamanya ke Timur Tengah dengan mengunjungi Israel (13/7), Palestina (14/7), dan terakhir Arab Saudi (15-16/7).

Kunjungan Biden kali ini ke Arab Saudi sangat bersejarah. Bukan hanya karena ini baru pertama kali Biden menginjakkan kakinya di Arab Saudi setelah terpilih sebagai Presiden AS (juga setelah Biden mengkritik Arab Saudi sekeras-kerasnya—salah satunya—karena Perang Yaman dan pembunuhan wartawan senior Arab Saudi Jamal Khashoggi). Melainkan dan terutama juga karena kunjungan kali ini terjadi melalui penerbangan langsung dari Tel Aviv ke Jeddah.

Penerbangan langsung dari Israel yang dilakukan oleh Biden akan disusul dengan penerbangan dan atau kejadian-kejadian lain yang tak kalah bersejarah ke depan, mengejutkan, dan sudah pasti akan menimbulkan kontroversi. Dikatakan demikian karena per 14 Juli, Arab Saudi membuka wilayah udaranya untuk semua penerbangan dari mana pun, termasuk dari Israel.

Secara kronologis, kebijakan Arab Saudi membuka wilayah udaranya untuk semua penerbangan bisa dipahami sebagai "pintu masuk" yang sengaja dibuat agar rombongan Presiden AS agar bisa terbang langsung dari Tel Aviv ke Jeddah. Tapi secara strategis, kebijakan ini juga bisa dipahami sebagai peningkatan hubungan antara Arab Saudi dengan Israel.

Kalaupun Arab Saudi belum (akan) menjalin hubungan diplomatik dengan Israel (sebagaimana beberapa negara Arab Teluk seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab), paling tidak penerbangan secara langsung sudah bisa dilakukan dari Israel menuju Arab Saudi. Salah satu dari urgensi penerbangan langsung dari Israel ke Arab Saudi ialah untuk menjangkau Iran yang juga menjadi musuh bersama bagi Israel dan negara-negara Arab teluk (terkecuali Qatar).

Iran, Bukan Israel

Dari beberapa isu yang dibahas Biden dalam kunjungannya kali ini ke Timur Tengah, ancaman Iran dengan ambisi nuklirnya bisa disebut sebagai pembahasan yang paling ditekankan oleh sekutu-sekutu AS di Timur Tengah, mulai dari Israel hingga negara-negara Arab Teluk. Bahkan untuk kepentingan ini, AS dengan Israel menandatangani Deklarasi Yerusalem (I'lan Al-Quds) sebagai jaminan dan komitmen AS untuk selalu membela Israel dari ancaman Iran ke depan.

Sementara negara-negara Arab Teluk (kecuali Qatar) memiliki kepentingan dan keterancaman yang kurang lebih sama dari Iran. Untuk kepentingan ini, Arab Saudi beserta beberapa negara Arab Teluk lain (plus Mesir) bahkan pernah mencoba "mengamputasi" pengaruh Iran di kawasan Arab Teluk dengan cara melakukan pemboikotan total kepada Qatar yang dianggap loyal terhadap Iran (2017). Alih-alih berhasil, Qatar justru semakin mandiri hingga akhirnya Arab Saudi kembali melunakkan sikapnya terhadap Qatar, sebagaimana tercermin dalam KTT Arab Teluk pada 5 Januari 2021.

Hal yang menarik, perubahan sikap politik Arab Saudi terhadap Qatar dilakukan beberapa hari setelah Joe Biden dilantik sebagai Presiden AS (1/20/2021) menggantikan Donal Trump yang selama ini sangat memanjakan Arab Saudi. Sementara Joe Biden acap bersikap sebaliknya; memperlakukan Arab Saudi dengan cukup keras. Hal ini paling tidak tercermin dari sikap Biden yang langsung menekan Arab Saudi untuk mengakhiri Perang Yaman; AS tak lagi menganggap Houthi sebagai kelompok teroris (12/02/2021), bahkan melalui laporan intelijen AS, pemerintahan Biden secara terang-terangan menuduh elite Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi.

Dengan kata lain, secara kronologis, perubahan sikap Arab Saudi yang "mendadak melunak" terhadap Qatar pada awal pemerintahan Biden bisa dipahami sebagai politik "pengumpulan modal" oleh Arab Saudi untuk menghadapi AS yang berubah, minimal bila dibandingkan dengan era kepemimpinan Trump. Dan kunjungan Biden hari ini ke Arab Saudi bisa dipahami sebagai hasil dari modal politik yang sempat ditanamkan oleh Arab Saudi. Walaupun sebenarnya, kunjungan AS ke Arab Saudi kali ini lebih disebabkan oleh "bencana Ukraina" yang membuat AS harus mendatangi Arab Saudi yang sebelumnya dianggap bermasalah dalam isu HAM.

Dengan realitas politik kali ini, peta konflik Timur Tengah ke depan hampir bisa dipastikan mengalami perubahan; dari Israel ke Iran. Bukan Israel lagi yang dijadikan musuh bersama oleh negara-negara Arab, melainkan Iran. Minimal perubahan ini akan dan mulai terlihat jelas di kalangan elite negara-negara Arab. Sementara pandangan dan sikap umum masyarakat Arab kemungkinan besar masih tetap bersikap kritis bahkan antipati terhadap Israel.

Bukan Hanya Palestina

Lalu bagaimana dengan nasib Palestina ke depan? Sebagaimana tercermin dari sikap Joe Biden dalam kunjungannya kali ini, Palestina tetap mendapatkan perhatian, walaupun hanya sedikit. Sedangkan yang jauh lebih banyak mendapatkan perhatian adalah kepentingan Israel, kepentingan AS sendiri dan termasuk juga kepentingan negara-negara Arab papan atas saat ini.

Dengan kata lain, perjuangan Palestina ke depan akan menghadapi masa-masa paling suram dan nyaris tanpa dukungan dari kalangan elite Arab yang disibukkan dengan tantangan dan ambisi masing-masing. Walaupun suara arus bawah masyarakat Arab kemungkinan besar akan tetap solid mendukung kemerdekaan Palestina.

Secara sosial-politik, kondisi masyarakat Palestina yang menjadi "yatim politik" seperti ini akan sangat berbahaya. Paling tidak, kondisi Palestina seperti di atas akan menjadi lahan subur bagi lahirnya ide-ide dan cara perjuangan keras.

Sebagai pihak yang bertetangga secara langsung, Israel adalah pihak pertama dan paling terancam dari pelbagai macam ancaman yang muncul dari kondisi Palestina yang jauh dari keadilan seperti di atas. Tidak hanya dalam konteks otoritas atau Fraksi Palestina melawan Israel sebagai negara, melainkan juga dalam bentuk warga (Palestina) melawan warga (Israel) yang akan menjadi masalah dalam konteks pribadi-pribadi maupun keluarga.

Dalam konteks seperti ini, peta konflik Palestina-Israel kemungkinan besar juga akan mengalami sedikit perubahan; dari semata-mata konflik Israel-Palestina (sebagai negara), Palestina-Palestina (friksi di internal Palestina), menjadi juga "Israel-Israel". Beberapa perkembangan terakhir di Israel menunjukkan bahwa konflik "Israel-Israel" sudah mulai terjadi seperti terlihat dari warga Israel keturunan Arab yang oleh sebagian pihak di Israel dianggap lebih pro Palestina daripada negaranya sendiri.

Bahkan bongkar pasang pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir yang tak kunjung stabil di Israel mulai menimbulkan keresahan terkait keberlangsungan dan masa depan negeri ini. Oleh karenanya, solusi dua negara antara Palestina dan Israel harus segera didukung dan diwujudkan. Hingga dua negara ini bukan justru saling menyebarkan masalah, tapi justru saling membantu dan menguatkan sesuai dengan prinsip bertetangga.

Sayangnya upaya mewujudkan solusi dua negara melalui perundingan damai masih belum jelas kapan akan dimulai lagi. Meminjam istilah yang disampaikan Joe Biden dalam kunjungan kali ini, solusi dua negara adalah paling ideal. Kami akan selalu di sini, kalau kedua belah pihak Palestina dan Israel sudah siap memulainya. Sebesar apa pun dukungan dari pihak luar tidak akan ada gunanya manakala internal Israel dan Palestina tidak menginginkan solusi damai yang ada. Kini bola berada di tangan Israel dan Palestina; apakah akan mengabadikan konflik atau menyemai perdamaian?

Hasibullah Satrawi pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT