ADVERTISEMENT

Kolom

Meninjau "Alasan Mendesak" dalam UU Perkawinan

Ibnu Syamsu Hidayat - detikNews
Rabu, 10 Agu 2022 14:05 WIB
Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak
Jakarta -

Media alternatif dan advokasi Watchdoc berkolaborasi dengan Pamflet Generasi dan Rutgers.id menyuguhkan karya dokumenter berjudul Wadon Ora Didol yang dirilis bersamaan dengan momentum Peringatan Hari Anak. Dokumenter tersebut memotret permasalahan tingginya perkawinan anak di Indramayu, Jawa Barat.

Data Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan adanya 22 provinsi mengalami perkawinan anak lebih tinggi daripada angka nasional. Bahkan Indonesia merupakan negara peringkat kedua di ASEAN dan nomor 8 dunia untuk perkawinan anak.

Kilas balik, pada 2017, Endang Wasrinah, Maryati, dan Rasminah, ketiganya merupakan ibu rumah tangga yang merupakan korban pernikahan pada usia anak-anak mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur tentang syarat minimal usia perkawinan, yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Dalam permohonan tersebut, ketiga ibu ini mendalilkan bahwa mereka dipaksa menikah dalam usia dini karena keterbatasan ekonomi dan lilitan utang yang dialami oleh keluarganya, oleh karena itu mereka meminta MK untuk mengganti frasa "16 tahun" menjadi "19 tahun" sama seperti syarat usia perkawinan pada laki-laki.

Sebenarnya pasal soal syarat umur perkawinan ini telah diuji oleh MK melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014; putusan ini menolak permohonan uji materi dengan alasan bahwa ketentuan syarat umur perkawinan merupakan kebijakan hukum pembuat undang-undang (open legal policy).

Menariknya, MK melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menilai ada alasan untuk meninggalkan putusan terdahulu yang menyatakan bahwa syarat umur perkawinan Pasal 7 ayat (1) merupakan suatu legal policy. MK menilai bahwa legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan membentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

MK menilai bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan legal policy, namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda-beda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin.

Dalam amarnya MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) frasa "usia 16 (enam belas) tahun" dalam Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Dasar Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan paling lama 3 tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akibat putusan MK tersebut, pembentuk undang-undang melakukan revisi UU Perkawinan, yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 ini mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang ketentuan apabila terjadi penyimpangan ketentuan umur yang telah diatur di Pasal 7 ayat (1), orangtua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti yang cukup.

Dispensasi Nikah

Logikanya jika pembentuk undang-undang menetapkan usia nikah bagi perempuan minimal 19 tahun, seharusnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama mengalami tren yang semakin rendah. Dokumenter Wadon Ora Didol memperlihatkan hal sebaliknya, angka dispensasi nikah di Kabupaten Indramayu semakin meningkat. Pada 2017 terdapat 291 permohonan, 2018 terdapat 292 permohonan, 2019 menurun menjadi 302 permohonan, 2020 mengalami peningkatan yang sangat pesat menjadi 761 permohonan, 2021 terdapat 625 permohonan, dan setengah tahun 2022 ini sudah ada 140 permohonan dispensasi nikah.

Hitungan matematika di atas hanya di Indramayu saja, belum termasuk hitungan Aceh sampai Papua. Pasca adanya revisi UU Perkawinan, pada 2020 Komnas Perempuan mencatat terdapat 64.211 permohonan dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama. Sementara itu, pada 2021 mengalami sedikit penurunan, yakni 59.709 permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Saya berpandangan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 masih menyisakan masalah, khususnya di Pasal 7 ayat (2) frasa "alasan mendesak". Frasa ini sangat karet atau multitafsir; keadaan seperti apa dan klasifikasi yang bagaimana sehingga dapat dikatakan sebagai "alasan mendesak". Ini menjadi tantangan hakim yang memeriksa permohonan dispensasi nikah untuk dapat menggunakan kemerdekaan bagi dirinya dalam penemuan hukum (rechtsvinding) sesuai dengan realitas yang ada sehingga dapat menemukan keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam permohonan dispensasi nikah ini, hakim harus benar-benar membuktikan bahwa "alasan sangat mendesak" benar terjadi, suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dan apabila perkawinan tersebut ditunda berdampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi mempelai itu.

Hakim diharapkan mampu mempertimbangkan dua kemudaratan saat mengadili perkara dispensasi nikah, yakni kemudaratan apabila permohonan dikabulkan dan kemudaratan jika permohonan dispensasi nikah ditolak. Selain itu, pemohon yang mendalilkan jika permohonan dispensasi nikah ini dilakukan karena alasan mendesak, maka pemohon memiliki tanggung jawab untuk membuktikan alasan mendesak itu.

Harapannya, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bersama dengan Kementerian terkait, Mahkamah Agung, dan DPR segera merumuskan klasifikasi alasan mendesak ini, sehingga dengan klasifikasi yang jelas terkait alasan mendesak ini dapat menjadi pedoman bagi bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah sehingga dapat benar-benar melindungi dan menjaga hak-hak anak.

Ibnu Syamsu advokat di Themis Indonesia Law Firm

Lihat juga Video: Di-ghosting Pasangan, Bolehkah Saya Nikah Lagi?

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT