ADVERTISEMENT

Kolom

UU ITE, Pasal Penghinaan Presiden, dan Budaya Diskursif

Ferdinandus Jehalut - detikNews
Rabu, 10 Agu 2022 12:10 WIB
Ada pemandangan menarik saat melintasi Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Mural menolak RKUHP menghiasi dinding jalan itu.
Foto ilustrasi: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum berakhir. Kini muncul lagi kontroversi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memuat sejumlah pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dan pejabat publik lainnya. Menurut Dewan Pers, pasal-pasal itu berpotensi mengancam kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia (detikcom, 19/7).

Lebih dari itu, bagi saya, pasal-pasal itu berpotensi mematikan budaya diskursus di Indonesia. Demokrasi hidup dari diskursus. Dinamika diskursus dalam demokrasi bisa muncul dalam beragam bentuk. Ada kritik, pertentangan ide, tukar tambah pikiran, dan persilangan pendapat. Dalam sejumlah bentuk dinamika diskursus itu, bukan hanya konsensus yang dirawat, melainkan juga disensus. Jika konsensus mengedepankan prinsip harmoni, maka disensus sebaliknya mengedepankan prinsip pertentangan.

Pertentangan dalam demokrasi adalah keniscayaan. Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan kolaborasi tetapi juga konfrontasi. Konfrontasi merupakan manifestasi dari pluralisme pikiran dan pandangan hidup. Kekhasan demokrasi modern justru terletak pada pengakuan dan penerimaan akan pluralisme itu.

Bagi Chantal Mouffe (1993), filsuf politik perempuan berkebangsaan Belgia, penerimaan akan pluralisme dalam demokrasi modern menyiratkan perubahan mendalam dalam penataan simbolik relasi-relasi sosial. Itu berarti pluralisme dalam masyarakat demokratis modern melampaui kesadaran empiris semata. Pluralisme mesti dilihat sebagai sebuah kerangka simbolik, yakni sebuah prinsip nilai yang melegitimasi perbedaan dan konflik. Penerimaan pluralisme dalam konteks ini memungkinkan pelaksanaan demokrasi radikal yang mensyaratkan implementasi radikal prinsip kebebasan dan kesetaraan bagi semua.

Lebih lanjut, penerimaan atas pluralisme dalam demokrasi modern berimplikasi pada kosongnya situs kuasa (an empty space of power). Pada abad pertengahan situs kuasa sudah terisi penuh oleh pribadi raja. Raja dipandang sebagai wakil "Tuhan" di bumi. Ia mengemban dalam tubuhnya, yang fana sekaligus yang abadi. Raja menjadi subjek hukum dan ditempatkan di atas hukum (Claude Lefort, 1988). Kekuasaannya hampir tak terbatas. Kritik bagi raja dipandang haram. Rezim kebenaran absolut pun berlaku. Di sini tidak ada diskursus karena raja menjadi pemegang kebenaran absolut.

Dalam demokrasi modern, kekuasaan, hukum, pengetahuan, dan pola relasi antara penguasa dan bawahannya mengalami ketidakpastian fundamental dan radikal (Claude Lefort, 1988). Hal itu terjadi karena penerimaan akan pluralisme melegitimasi perjuangan, kontestasi, perbedaan, konflik, pertentangan, kebebasan, dan kesetaraan politik bagi semua. Inilah prinsip-prinsip fundamental demokrasi modern.

Penerimaan akan sejumlah prinsip fundamental di atas membuat situs kuasa dalam demokrasi modern bukan lagi menjadi ruang tertutup yang hanya bisa ditempati oleh pribadi raja, melainkan menjadi ruang terbuka yang bisa ditempati oleh siapa saja yang berjuang dalam kontestasi terbuka dengan mekanisme prosedural yang fair. Penguasa juga bukan lagi dipandang sebagai titisan "Dewa" atau "Tuhan" di bumi yang menjadi pemegang kebenaran absolut.

Penguasa bisa dikritik dan dicerca habis-habisan karena ia dapat salah. Bahkan setiap saat ia bisa diturunkan jika ia gagal mengemban amanah rakyat yang memilihnya. Di sini politik benar-benar menjadi cair. Politik yang cair itu terwujud hanya dalam situasi antagonisme.

Antagonisme dalam politik memang tidak berlaku absolut. Antagonisme sedapat mungkin harus dikonversi menjadi agonisme. Jika antagonisme mengedepankan pertentangan antara kawan (friend) dan musuh (enemy), maka agonisme justru mengubah status musuh menjadi lawan (adversary). Lawan (adversary) menurut Chantal Mouffe (2000) adalah musuh yang legitim, musuh yang kita miliki bersama karena kita telah berbagi pelekatan dengan prinsip etis politik demokrasi modern, yakni kebebasan dan kesetaraan. Musuh yang legitim itu memiliki hak untuk berada. Posisinya tidak boleh dihabisi atau dilenyapkan.

Kerangka simbolik demokrasi modern di atas justru sering absen dalam praksis politik kita akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, konflik dan pertentangan sering dianggap sebagai momok yang mengancam kestabilan politik. Padahal, politik dalam dimensi esensialnya mengandaikan konflik, perbedaan, dan pertentangan. Itu berarti kritik dan konfrontasi tidak dianggap sebagai hantu yang menakutkan.

Kritik dan konfrontasi sudah menjadi bagian inheren dari politik dan demokrasi. Keduanya bukan hanya sekadar sebagai penyedap rasa bagi politik dan demokrasi, melainkan sudah menjadi karakteristik dari politik dan demokrasi modern. Dengan demikian, delegitimasi kritik dan konfrontasi melalui produk undang-undang dan kebijakan publik dapat dipandang sebagai upaya dedemokratisasi dan depolitisasi.

Resistensi

Desakan publik untuk merevisi UU ITE dan penolakan terhadap pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden dan pejabat publik lainnya dalam RKUHP akhir-akhir ini merupakan bentuk resistensi terhadap upaya dedemokratisasi dan depolitisasi. Publik sudah merasa gerah dengan sejumlah fakta empiris penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kritik publik. Kegerahan itu jangan diperparah lagi dengan pengesahan pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden dan pejabat publik lainnya dalam RKUHP.

Presiden dan/atau wakil presiden dan pejabat publik lainnya itu adalah orang yang digaji uang pajak rakyat untuk mengemban amanah rakyat. Rakyat berhak mengkritik mereka secara habis-habisan. Apalagi kalau kinerjanya tidak becus. Kritik itu tidak perlu bersyarat atau bersifat hipotetis. Kritik yang bersyarat menghilangkan esensi kritik itu sendiri. Upaya perlindungan hukum bagi pejabat publik yang dikritik juga tidak perlu. Sebab mereka sudah mengalami surplus kuasa. Yang perlu dilindungi justru rakyat yang dengan keragaman kapasitas intelektualnya mengajukan kritik kepada penguasa, entah lewat cara-cara yang halus maupun cara-cara yang vulgar.

Dorongan publik untuk merevisi UU ITE dan penolakan terhadap pengesahan pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden dan pejabat publik lainnya dalam RKUHP menurut saya sangat beralasan. Produk legislasi itu membuat budaya diskursif dalam percaturan politik di Tanah Air mati kutu. Padahal budaya diskursif inilah yang perlu dirawat demi pertumbuhan demokrasi yang sehat.

Masyarakat Indonesia bukannya tidak sadar akan pentingnya budaya diskursif dalam demokrasi. Namun, praktik hegemonik penguasa membuat kesadaran masyarakat pelan-pelan tersublimasi. Di satu sisi, masyarakat umum, para aktivis, mahasiswa, jurnalis, akademisi, dan organisasi masyarakat secara kreatif berupaya memanfaatkan beragam media sebagai medium diskursus politik, partisipasi politik, dan protes politik. Namun, di sisi lain, kelompok penguasa tidak menanggapi upaya itu secara positif. Alih-alih menanggapinya dengan argumentasi dan perdebatan terbuka, para penguasa justru memanfaatkan kerentanan UU ITE untuk melemahkan gerakan.

Tidak puas dengan UU ITE yang rentan diinstrumentalisasi untuk membungkam kritik warga, undang-undang terkait hukuman terhadap penghina presiden dan/atau wakil presiden dan pejabat publik ngotot untuk disahkan. Belajar dari pengalaman implementasi UU ITE, bukan tidak mungkin undang-undang baru itu juga akan rentan disalahgunakan untuk membungkam sikap kritis warga. Sebab penguasa selalu memiliki naluri untuk mempertahankan posisi hegemoniknya.

Bagi saya, jika produk undang-undang tentang penghinaan pejabat publik itu disahkan, praktik hegemonik di Indonesia benar-benar akan diterapkan secara sempurna. Penerapan sempurna praktik hegemonik ini membuat diskursus kritis tidak akan berjalan. Padahal diskursus kritis itulah yang perlu dirawat agar demokrasi yang bermutu dapat tercipta.

Ferdinandus Jehalut mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM, awarde LPDP 2021, penulis buku 'Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritik atas Pemikiran Chantal Mouffe' (2020)

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT