ADVERTISEMENT

Catatan Ketua MPR RI

Antisipatif dan Kehati-hatian di Tengah Ketidakpastian Global

Bambang Soesatyo - detikNews
Rabu, 10 Agu 2022 10:15 WIB
Ketua MPR Bamsoet
Foto: MPR
Jakarta -

Indonesia bersama komunitas global, mau tak mau, harus mengantisipasi dampak buruk lanjutan dari konflik Rusia dengan Ukraina serta memuncaknya ketegangan antara China dengan Taiwan. Ketidakpastian global yang tereskalasi akibat dua konflik itu akan memperburuk kinerja perekonomian dunia dan Indonesia.

Sangat penting bagi semua elemen masyarakat untuk menyadari bahwa kecenderungan dinamika global saat ini benar-benar sedang tidak kondusif. Konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina masih berlangsung. Pada aspek ekonomi global, ekses dari konflik ini nyata karena memicu lonjakan harga energi dan beberapa komoditas bahan pangan.

Seperti masyarakat di banyak negara di Eropa yang mengeluh karena minimnya pasokan dan mahalnya harga gas, masyarakat Indonesia pun sudah merasakan ekses dari konflik Rusia-Ukraina itu. Termasuk ketika Pemerintah melalui Pertamina terpaksa harus mengatur lagi mekanisme jual-beli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Membengkaknya nilai belanja impor BBM yang disubsidi memaksa pemerintah mengatur ulang jual-beli agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan Rp 520 triliun untuk subsidi energi, meliputi BBM, LPG, dan listrik.

Ketika ekses lanjutan dari konflik Rusia-Ukraina terus dihitung dan coba diantisipasi, faktor memuncaknya ketegangan China dengan Taiwan mau tak mau juga harus diperhitungkan dan diantisipasi. Kedua negara sudah unjuk kekuatan persenjataan masing-masing. Bahkan masyarakat Taiwan sudah memperkirakan keadaan terburuk. Tempat parkir, pusat belanja, dan stasiun bawah tanah di Taiwan telah dipersiapkan sebagai tempat perlindungan dari serangan udara.

Wajar jika para pemimpin negara dan lembaga-lembaga multilateral menyuarakan kecemasan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo pun sudah menyuarakan kekhawatiran itu. Senin (8/8) lalu, giliran Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengingatkan bahwa ketegangan China dengan Taiwan bisa saja berkepanjangan karena faktor keterlibatan Amerika Serikat (AS). Pemimpin Singapura itu mencemaskan potensi salah penghitungan saat China dan Taiwan saling unjuk kekuatan persenjataan.

Baik Presiden Joko Widodo maupun Perdana Menteri Singapura memperingatkan bahwa situasi global yang tidak kondusif seperti sekarang ini akan berlanjut hingga tahun 2023. Artinya, dalam skala lebih luas, dunia sedang menyongsong resesi karena ketidakpastian yang tereskalasi dan berlarut-larut. Momentum pemulihan ekonomi global dari kerusakan akibat dua tahun lebih Pandemi COVID-19 terlewatkan begitu saja karena konflik yang melibatkan sejumlah negara.

Untuk meminimalisir ekses ketidakpastian itu, Indonesia dan banyak negara lain harus antisipatif. Mengandalkan sumber daya yang tersedia, perekonomian nasional harus dikelola dengan sangat berhati-hati untuk meminimalisir ekses dari resesi global itu. Situasinya memang menuntut kehati-hatian dan kearifan, agar resesi global tidak menimbulkan kesulitan bagi semua elemen masyarakat.

Masyarakat Indonesia patut bersyukur karena perekonomian nasional masih tumbuh impresif di tengah ketidakpastian saat ini. Per kuartal I-2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01%. Para ekonom pemerintah memperkirakan kuartal II-2022 akan tetap tumbuh di atas 5%.

Menguatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekspor, serta efektivitas pengendalian COVID-19 menjadi faktor penggerak pertumbuhan. Nilai ekspor Indonesia tahun 2021 mencapai US$ 88,29 miliar, naik 43,56% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan yang impresif itu hendaknya tidak membuat masyarakat lengah. Dinamika global tahun mendatang belum tentu lebih baik dari tahun ini. Sebagaimana sudah dikemukakan Presiden, pemerintah terus membarui perhitungan atas APBN tahun 2023 dan berharap ada tambahan kekuatan untuk menambah dana bagi program jaring pengaman sosial yang diwujudkan dengan subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Sebagai bagian dari langkah antisipatif, Presiden pun telah menginstruksikan ekonom pemerintah melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap APBN 2023. Stress test perlu dilakukan dengan asumsi dinamika global masih berselimut ketidakpastian yang bertujuan mengukur daya tahan sistem keuangan menghadapi skenario yang buruk.

Stress test APBN 2023 itu pun hendaknya dipahami semua elemen bangsa untuk bersiap menghadapi situasi dunia yang semakin tidak menentu pada 2023 mendatang. Utamanya saat menyikapi mahalnya harga komoditas pangan dan harga BBM.

Awal April 2022 lalu, Energy Information Administration (EIA) memperkirakan harga minyak mentah Brent sepanjang tahun 2022 ini bisa mencapai US$ 98 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2022 yang US$ 63 per barel.

Jika kenaikan harga minyak dunia semakin tinggi, kemampuan fiskal yang memang sudah cukup terbatas untuk menyediakan tambahan subsidi guna meredam laju inflasi pun menjadi semakin berat. Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan skema pemberian subsidi energi.

Misalnya, kalau selama ini subsidi berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi langsung kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Acuannya adalah laporan BPS yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang.

Memang, mengacu pada hasil survei Bloomberg, tingkat risiko resesi Indonesia relatif kecil yakni hanya 3%. Jelas jauh lebih kecil dibandingkan risiko yang dihadapi negara lain. Risiko AS mencapai 40%, Selandia Baru 33%, Korea Selatan 25%, Jepang 25%, dan China 20%. Kendati risiko yang dihadapi Indonesia relatif kecil, antisipasi potensi krisis ekonomi tetap perlu dipersiapkan sejak dini.

Ketidakpastian global saat ini diperparah oleh dampak buruk atau ekses perubahan iklim. Beberapa negara bahkan sudah menerapkan kebijakan yang protektif di sektor pangan dan energi. Menghadapi kecenderungan itu, sektor pertanian tanaman pangan dalam negeri hendaknya segera diperkuat dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan mengurangi ketergantung pada impor. Misalnya, meningkatkan luas tanam sorgum di dalam negeri sebagai pengganti gandum impor.

Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT