ADVERTISEMENT

Kolom

Pasal Karet dan Kontrol Kemenkominfo

Abimanyu Septiadji Sungsang - detikNews
Selasa, 09 Agu 2022 14:10 WIB
Protes ke Kominfo PayPal Diblokir
Foto ilustrasi: Adi Fida Rahman/detikinet
Jakarta -

Gelombang kebebasan berekspresi di Indonesia selalu mengalami posisi penuh dengan ketidakpastian. Seringkali kita temukan ekspresi seseorang ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik, atau menyerang kehormatan seseorang. Fenomena ini memang bukan barang baru, namun sampai saat ini belum terlihat pemerintah untuk serius evaluasi menyeluruh dan struktural agar dapat menekan korban-korban kriminalisasi sebab aktivitas ekspresinya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, angka ekspresi di ruang digital dinilai lebih masif apabila dibandingkan dengan ekspresi publik yang sifatnya offline. UU ITE adalah sebuah upaya untuk menangkal berbagai tindakan kejahatan di ruang digital. Namun, kehadiran UU ITE tampaknya tidak mampu memenuhi tiga tujuan mendasar pembentukan perundang-undangan, yaitu untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Akhirnya, tuntutan revisi UU ITE dari berbagai kalangan masyarakat sipil terus berdengung sebab tidak sedikit pasal dalam UU tersebut bersifat multitafsir dan berimbas pada penyempitan ruang ekspresi dan tentu mengancam eksistensi demokrasi. Di samping diskursus dan polemik keberadaan UU ITE yang terus menerus mengalami pro kontra di tengah-tengah masyarakat, kini Kemenkominfo mencoba belajar menjadi penguasa yang represif.

Tidak beda jauh dengan UU ITE, keluarnya peraturan baru tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat (PSE) hanya akan memperkeruh situasi jaminan kebebasan berekspresi. Ironisnya, Ditjen APTIKA melalui siaran persnya terlihat mencoba mensimplifikasi Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Permenkominfo ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai praktik ancaman di dunia digital. Padahal, isi pasal-pasal karet di dalamnya adalah ancaman bagi hak asasi manusia.

Lagu Lama Kaset Kusut

Secara garis besar, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang PSE mengatur ihwal pendaftaran, tata kelola, moderasi informasi atau dokumen elektronik, hingga permohonan pemutusan akses atas informasi atau dokumen yang dilarang. Jika mencermati isi pasal per pasal Permenkominfo tersebut, beberapa esensi pasal terasa sangat begitu elastis. Salah satu contohnya , Pasal 9 Ayat (4) memuat kalimat multitafsir: ...informasi elektronik dan/atau dokumen yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Frasa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dalam peraturan tersebut tidak memiliki penjelasan lebih lanjut mengenai tolok ukur ataupun standar minimum konten digital yang dapat berimbas pada gangguan ketertiban umum maupun meresahkan masyarakat. Di sisi lain, muatan pasal elastis tersebut sudah barang tentu memberikan dampak pada subjektivitas penafsiran pasal.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa praktik penyempitan hak atas jaminan kebebasan berekspresi dalam desain Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sangat jelas dinilai tidak memperhatikan ketentuan Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. Khususnya dalam hal prinsip penafsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan, beberapa substansi pembahasannya pada intinya menyebutkan:

3. Semua ketentuan pembatasan hak harus ditafsirkan secara ketat dan mendukung hak tersebut
4. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak tertentu yang terkait

Lebih lanjut, apabila mencermati beberapa keganjilan dalam pasal-pasal yang ada sebagaimana telah dibahas di atas, telah tergambar jelas bahwa Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sangat bertentangan dan mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, utamanya dalam hal jaminan atas kebebasan berekspresi di ruang digital. Sebab, selain hukuman berupa denda, konsekuensi dari konten yang dianggap dilarang oleh peraturan tersebut adalah pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik.

Pejabat eksekutif seperti kementerian atau lembaga, bahkan hingga aparat penegak hukum memiliki akses khusus untuk memohon pemutusan konten yang dianggap dilarang. Lebih parahnya lagi, wewenang pelaksana pemutusan akses ini adalah wewenang penuh Menteri Komunikasi dan Informatika, dan tentu saja pemutusan tersebut didasari dengan pertimbangan subjektif Menteri.

Begitu ketatnya penegakan moderasi konten serta pasal-pasal elastis yang diterbitkan oleh Kominfo hanya akan mempertebal catatan hitam buruknya pemenuhan kebebasan berekspresi di Indonesia. Dengan kata lain, lahirnya norma tersebut dapat dilihat sebagai upaya pengerdilan terhadap aksesibilitas atas informasi, dokumen, atau bahkan pengetahuan yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang beredar di dunia digital.

Lebih lanjut, apabila Permenkominfo ini berjalan dengan mulus, keberadaan penyebaran informasi digital secara bebas akan sirna, sebab akhirnya pemerintah menyandang kewenangan berlebih, memiliki kontrol secara penuh atas berbagai konten dalam medium aplikasi digital yang telah terdaftar.

Peraturan Eksesif

Pengungkungan hak tidak bisa sembarangan dilegalisasi dalam pelbagai skema peraturan, semisal peraturan sekelas pejabat eksekutif. Sekalipun sifatnya mendesak, pembatasan hak bukanlah kewenangan ruang lingkup institusi eksekutif. Sebab apabila memungkinkan pejabat eksekutif untuk melahirkan peraturan-peraturan yang menjangkau pembatasan hak-hak warga negara, maka Undang-Undang tidak lagi relevan sebagai medium pembatasan hak sebagaimana bunyi Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan:

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Lebih lanjut, berlandaskan pada teori perundang-undangan, pembatasan hak idealnya dicatut dalam Undang-Undang karena dalam prosesnya akan melibatkan dua instansi, yaitu eksekutif dan legislatif. Pembentukan Undang-Undang melibatkan pejabat legislatif adalah sebagai representatif formal ketatanegaraan dalam sistem politik Indonesia yang mewakili warga negara. Artinya, anomali apabila peraturan sekelas Kementerian bersifat membatasi hak, memiliki kewenangan yang bersifat eksekutorial, dan berdampak pada campur tangan penguasa eksekutif terhadap hak-hak yang dibatasi.

Patut diduga lahirnya Permenkominfo ini merupakan suatu langkah busuk penguasa menyempitkan posisi kebebasan berekspresi di dunia digital. Aksi protes masyarakat sipil menuntut dicabutnya Permenkominfo ini baik di ruang digital maupun secara offline sudah tidak mampu lagi terbendung. Menteri Komunikasi dan Informatika harus berhenti bersikap resisten. Penting untuk disorot agar pembentukan Permenkominfo a quo patut membuka pintu partisipasi publik seluas-luasnya, sebab peraturan ini tidak hanya menyangkut pendaftaran berbagai platform digital, namun juga berkaitan dengan warga sipil selaku individu pengguna aplikasi digital.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika wajib menghapus segala bentuk legalisasi peraturan yang memiliki kecenderungan melecehkan hak asasi manusia.

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT