ADVERTISEMENT

Kolom

PTM Harus Aman untuk Anak

Melly Febrida - detikNews
Selasa, 09 Agu 2022 10:27 WIB
Siswa SMA 28 belajar dengan menerapkan PTM 100 persen
Pembelajaran tatap muka 100 persen di sebuah SMA (Foto ilustrasi: Rahma/detikEdu)
Jakarta -

Orang sering bilang Indonesia ini sudah mau memasuki endemi. Tapi, nyatanya kita melihat positivity rate saja masih bisa sampai 10 persen. Jika negara ingin berubah statusnya menjadi endemi, maka harus stabil positivity rate-nya <1% selama minimal 6 bulan. Sementara di Indonesia bagaimana?

Pandemi ini memang berdampak besar ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Saya termasuk seorang ibu yang perasaannya sedang bercampur aduk. Cemas, khawatir, takut, dan geram. Apalagi kalau bukan karena penerapan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100%.

Saya termasuk yang setuju dengan PTM 100 %, karena ini mungkin bisa menjadi solusi agar anak tidak learning loss dan tetap bisa bersosialisasi. Tapi saya menginginkan PTM yang aman buat anak-anak dan sesuai aturan.

Seperti apa aman yang saya inginkan? Mungkin sama dengan banyak orangtua di luar sana. Aman dalam artian, sekolah bisa menjamin bisa mengikuti aturan yang ada. Menerapkan prokes yang ketat, transparansi jika ada kasus di sekolah, dan melakukan tracing jika ditemukan kasus.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri disebutkan PTM 100% ini baik untuk perkembangan pelajar. Tapi penerapannya harus dilakukan dengan pengawasan yang tepat oleh pihak berwenang.

Untuk mengurangi penyebaran virus ini seharusnya pihak sekolah bisa memastikan semua murid maupun dari pihak sekolah menggunakan masker, anak-anak yang sakit harus izin, memastikan sekolah memiliki ventilasi yang bagus, PJJ saat ada kasus atau kontak erat, serta anak-anak sudah vaksin.

Mengkambinghitamkan Sekolah

Coba lihat baru 3 minggu sekolah, sudah berapa anak tertular COVID-19? Ya, saya tidak bisa mengkambinghitamkan sekolah sebagai penyebab anak yang terinfeksi.

Anak-anak ini padahal selama lebih dari 2 tahun belum pernah terkena COVID-19, tapi anak-anak tersebut baru berapa hari sekolah PTM 100 % dengan jam normal harus merasakan tubuhnya terpapar virus berbentuk mirip rambutan itu.

Kita lihat saja faktanya, jumlah warga yang terinfeksi harian sudah mencapai 6 ribu orang, itu baru yang terdata. Memang tidak ketahuan berapa jumlah anak yang terinfeksi dari jumlah total tersebut.

Tapi kita pasti tahu jumlah itu hanya warga yang melakukan tes dan melapor. Bagaimana yang tidak tes atau tes mandiri namun diam-diam tidak melapor?

Beberapa orang tua berkelakar, kalau sekolah tidak bisa dikambinghitamkan sebagai tempat penularan terbesar dari COVID-19, bagaimana dengan cuaca?

Orangtua suka mengatakan anak mereka bukan terkena COVID-19, tapi karena perubahan cuaca jadi demam, batuk pilek. Untuk apa harus tes COVID-19? Tahu-tahunya apa? Ketika anaknya kembali ke sekolah usai izin beberapa hari, satu per satu temannya bertumbangan. Ini yang membuat sejumlah orangtua bertanya-tanya. Apa pengawasan sudah tepat dilakukan di sekolah?

Kalau satu anak terinfeksi COVID-19 di dalam kelas, ia bisa menularkan ke teman-temannya. Dan teman-temannya ini bisa menularkan lagi ke keluarganya. Padahal, dalam serumah temannya itu bisa saja terdapat saudaranya dengan komorbid, lansia, atau bahkan bayi dan anak kecil yang belum divaksinasi. Ini saja sudah terlihat, penularan bukannya berhenti tapi makin meluas.

Bagaimana bisa berubah jadi endemi? Sudah baca SKB belum? Di halaman ini dicantumkan:

e. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan, dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan bertanggung jawab untuk:

1) Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidik, meliputi:

a) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).

b) Pemantauan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung.

c) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Kenapa tidak langsung saja aturannya dibuat, warga satuan pendidik yang terpantau memiliki gejala COVID-19 harus melakukan tes Antigen/PCR? Kondisinya sekarang beda; sekarang PTM 100 %, semua anak masuk sekolah. Ada anak komorbid atau tidak, semua satu ruangan. Dan mereka sekolah dengan jam normal.

Jam normal artinya sekolah bisa 6-8 jam. Ada jam makan siang yang membuat kondisi anak harus membuka masker. Atau harus ibadah solat yang mengharuskan mereka wudu dan membuka masker, berdempetan dengan murid lain di musola atau mesjid sekolah. Semua itu membuka peluang penularan virus.

Saya tahu, pasti dengan mewajibkan anak yang sakit untuk tes itu akan muncul tudingan pemerintah ujung-ujungnya cuma 'cuan' agar lab untung dengan banyak yang tes.

Dan tidak semua orang mampu untuk tes, meski itu yang tes mandiri. Jika itu ditanggung pemerintah pasti berat lagi. Ini saya berbicara jika kasus terjadi di ibu kota, untuk daerah pasti kondisinya berbeda lagi.

Tapi dampak tes dan tidak itu akan sangat terasa. Satu anak dengan gejala COVID-19 yang dites sebelum masuk sekolah, setidaknya akan ketahuan jika memang terinfeksi atau tidak. Kalau terinfeksi tentu akan mencegah penularan lebih banyak lagi. Kalau negatif, alhamdulillah.

Sekarang coba lihat, orang mungkin lelah. Menganggap apa-apa dianggap "di-COVID-kan", kalau batpil tes pasti positif. Apa benar seperti itu? Jika tes terasa memberatkan, pemerintah bisa membuat aturan lain, bukan? Misalnya, anak sakit gejala mirip COVID-19 sebaiknya izin sampai masa inkubasi terlewati.

Jangan cuma 2-3 hari sudah masuk lagi karena merasa sudah sehat bugar dan tidak ada batpil.Usahakan tetap adakan PJJ, bisa saja orangtua nekat membiarkan anaknya yang sakit ke sekolah karena takut ketinggalan pelajaran. Imbasnya menjadi penyebar virus.

Saya rasa aturan itu bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Jika SKB 4 Menteri ini ternyata kurang maksimal bisa melindungi para pelajar yang PTM 100%, sesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Masalah PTM ini sepertinya kurang menarik dibahas ketimbang masalah ekonomi maupun pariwisata. Tolonglah, setidaknya ada rasa sayang kepada anak-anak ini. Orang selalu bilang, anak ini penerus bangsa. Bagaimana bisa menjadi penerus bangsa jika kecilnya saja sakit-sakitan?

Kita pernah merasakan menjadi anak-anak, bagaimana indahnya masa-masa di sekolah. Tapi bagaimana mereka? Sekolah saja dibayangi ancaman terinfeksi COVID-19 dan bagaimana masa depan mereka?

Ahli kesehatan sendiri yang mengatakan virus akan terus bermutasi jika penularan tinggi. Dan varian baru ini begitu mudah reinfeksi. Apa jadinya jika satu siswa reinfeksi berkali-kali karena PTM yang kurang aman? Anak satu kali terinfeksi mungkin aman karena gejalanya ringan, bagaimana dengan penularan selanjutnya? Apa ada yang bisa menjamin anak tersebut akan selamat?

Saya seorang ibu, tapi saya tak tahu harus ke mana lagi mengadu selain tak henti-hentinya berdoa. Banyak orangtua yang merasakan sama seperti saya, bagi kami satu nyawa itu berharga. Apa harus menunggu beberapa nyawa anak tak berdosa melayang? Apa harus selalu seperti itu, bertindak setelah ada korban?

Kita pasti sering mendengarkan efek COVID-19 pada anak, yakni long covid dan Multisystem Inflammatory Syndrome in Children(MIS-C). Ini bukan hoax, seorang ibu di Indonesia ada yang harus mengikhlaskan kepergian anaknya yang masih balita setelah terkena MIS-C. Kondisi ini semacam badai sitokinin pada anak.

Saya pernah melihat story di akun Instagram dokter yang aktif edukasi tentang COVID-19 menyebutkan gejala long covid dan MIS-C ini paling ditakutkan jika anak tertular COVID-19 meski risikonya hanya satu persen dari seluruh anak yang terinfeksi. Tapi orangtua tidak bisa memilih anak itu bakal masuk yang satu persen atau 99 persen.

Saya yakin apa yang disampaikan pakar kesehatan anak tentang long covid dan MIS-C hingga risiko kematian pada anak bukan untuk menakut-nakuti, tapi fakta agar semua orangtua lebih waspada. Beberapa negara maju mungkin sudah siap dengan sarana dan prasarananya, bagaimana dengan Indonesia?

Jangan hanya karena tidak pernah mendengar ada berita tentang kematian anak akibat COVID-19 membuat kita beranggapan COVID-19 itu ringan jadi lupa dengan dampak setelahnya.

Setuju PTM Fleksibel

Saya dan banyak orangtua lain setuju dengan PTM, tapi tolong sesuaikan dengan kondisi saat ini. PTM 100% dengan jam normal di saat ini belum tepat hanya akan membuat anak bertumbangan satu per satu. Tolonglah pembuat kebijakan agar PTM ini dibuat fleksibel, biarkan orangtua memilih PTM atau PJJ (hybrid).

Bahkan sejumlah orangtua membuat petisi yang mengharapkan anak-anak mereka kembali mendapatkan haknya. Tiga hari sejak diluncurkan, petisi ini sudah 631 orang yang menandatanganinya.

Sesuaikan dengan kondisi saat ini. Saat ini pandemi, tidak seperti sebelum pandemi. Dulu anak-anak bisa belajar bebas bersama dengan jam normal tanpa khawatir dengan COVID-19. Tapi sekarang situasi berubah, memaksakan tetap menerapkan jam belajar seperti tak ada apa-apa itu bukannya membahayakan?

Lebih miris lagi, anak TK yang belum vaksin sudah normal jam sekolahnya dengan PTM 100%. Ada waktu makan snack yang membuka peluang terinfeksi karena membuka masker, sedangkan ventilasi tidak memadai. Banyak bangunan sekolah zaman sekarang memang didesain untuk AC, jadi kurang ventilasi.

Kurikulum Merdeka Belajar digaungkan, tapi dalam kondisi seperti ini anak-anak tak bisa merdeka untuk mendapatkan haknya untuk sehat.

Saya, suami, dan anak yang sulung baru saja sembuh dari COVID-19. Tapi aturan yang ada ternyata tak berpihak pada anak-anak kami untuk ikut PJJ. Idealnya, jika ada kasus COVID-19 di sekolah maupun siswa kontak erat dengan keluarga yang COVID-19, tetap ada PJJ.

Tujuan pihak sekolah mungkin baik dengan tidak ada PJJ, supaya kami bisa full recovery, tidak tambah pikiran dengan sekolah. Tapi jika orangtua yang terinfeksi, sedangkan ada anak usia TK atau SD kelas awal-awal berstatus negatif, akan susah belajar jika tanpa PJJ.

Ibaratnya ketika anak yang terkena COVID, seorang ibu atau ayah akan maju mendampingi anaknya untuk belajar. Tapi ketika orangtuanya yang sakit, dia akan berusaha menjauh agar anaknya tidak tertular sampai mereka aman tidak menulari lagi.

Dengan tidak mendapat hak PJJ, anak-anak kami dua minggu dirumahkan. Sempat ada PJJ, namun hanya dua hari karena bersih-bersih kelas, selebihnya mereka baru bisa belajar menunggu kami semua negatif.

Jika para orangtua khawatir pembelajaran online akan mengganggu mental anak-anak, sepertinya tak bisa semua anak disamaratakan. Peran orangtua memang sangat dituntut di sini. Beberapa orangtua bercerita, memang pandemi ini berdampak ke anak-anak tapi yakinlah ada jalan keluarnya. Masih banyak juga anak-anaknya yang tetap ceria.

Anak-anak itu kena mentalnya bukan karena belajar online, tapi karena pandemi. Orangtua yang tahu anaknya, jika memang terasa beda segera konsultasikan ke pakarnya. Seorang ibu berkata, sekolah itu bukan satu-satunya tempat bersosialisasi. Orangtua bisa mengajak anaknya keluar bermain di tempat terbuka sehingga anak tetap terstimulasi multisensoriknya.

Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga, orangtua berusaha menjaga agar anak-anaknya mendapat haknya untuk hidup sehat, selain mendapat pendidikan. Kalau memang sudah takdirnya tertular, setidaknya kita sebagai orangtua sudah berikhtiar. Bukan hanya mengatakan, "Kalau sudah waktunya juga bakal kena,"

Jika ingin semua berjalan dengan baik, semua pihak yakni sekolah dan orangtua harus sama-sama sadar dan saling jujur. Sakit katakan sakit jangan ditutupi, langkah kecil akan melindungi banyak orang di luar sana.

Anak-anak itu masih sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Karena itu kita yang sudah dewasa, ayo bekerja sama memenuhi hak mereka untuk hidup sehat, jika aturan yang ada belum memihak kepada anak-anak.

Melly Febrida ibu rumah tangga

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT