ADVERTISEMENT

Kolom

Pencegahan Pernikahan Anak Bukan Hanya Tugas Pengadilan

Muhammad Najid Aufar - detikNews
Senin, 08 Agu 2022 10:05 WIB
Seorang siswi menunjukkan pin bertuliskan
Foto ilustrasi: Pool
Jakarta -

"Gimana ini Pengadilan Agama kok banyak meloloskan pernikahan anak," tulis seseorang di salah satu media sosialnya. Posting-an tersebut kemudian menjadi viral dan ramai diperbincangkan oleh warganet.

Pernikahan anak memang menjadi isu yang tidak akan pernah selesai diperbincangkan. Isu yang menjadi perhatian dari pemerintah, namun juga sebagai fakta yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pernikahan anak juga bersinggungan dengan keyakinan masyarakat dalam beragama maupun dalam budaya.

Salah satu pihak yang menjadi sorotan dalam isu tersebut adalah Pengadilan Agama. Pasalnya, Pengadilan Agama menjadi pihak yang menentukan untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orangtua yang akan menikahkan anaknya ketika anak tersebut masih di bawah usia 19 tahun.

Dispensasi kawin menjadi salah satu pintu legalnya pernikahan anak. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Namun, ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan syarat melalui izin dari pengadilan, yakni dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan Laporan Tahunan Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama, pada 2020 di seluruh Pengadilan Agama tercatat memutus perkara dispensasi kawin sejumlah 63.231, sedangkan pada 2021 sejumlah 61.443 perkara dispensasi kawin telah diputus. Sebagai akibatnya, pernikahan pada usia anak ini ditengarai menjadi penyebab meningkatnya jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 4.627 pada 2020.

Lalu apakah benar Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya terkait banyaknya pernikahan usia anak? Mari kita melihat pernikahan anak dari perspektif sistem hukum ala Lawrence Friedman.

Friedman dalam teori sistem hukum menyebutkan terdapat tiga unsur hukum yang menjadi satu kesatuan. Pertama, substansi hukum. Secara sederhana, substansi hukum merupakan norma yang terkandung di dalam hukum. Kedua, struktur hukum. Struktur hukum ini merupakan unsur pelaksana atau penegak substansi hukum. Ketiga, budaya hukum, yakni faktor di masyarakat yang mempengaruhi hukum masuk unsur budaya hukum.

Lalu, bagaimana sistem hukum ini melihat hukum pernikahan usia anak? Pengaturan pernikahan usia anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Mulai UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 sampai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dari sekian peraturan, kata kunci pernikahan usia anak dapat dilaksanakan adalah jika terdapat alasan yang sangat mendesak dalam rencana pernikahan tersebut.

Alasan yang mendesak menjadi pemandu bagi hakim dalam menjatuhkan penetapannya. Tetapi, dalam aturan-aturan tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa saja kriteria alasan mendesak tersebut. Sebagai akibatnya, kondisi apa saja yang dapat dikatakan alasan mendesak menjadi murni ijtihad hakim. Ini berarti norma tentang alasan mendesak memiliki spektrum yang sangat luas, seluas keyakinan hakim dalam memandang pernikahan usia anak.

Unsur budaya hukum dalam pernikahan usia anak dapat kita lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak. Di antara faktor-faktor tersebut, sebagaimana tercantum dalam naskah akademik Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, adalah kemiskinan dan dampak negatif perkembangan teknologi.

Faktor-faktor tersebut jelas di luar kuasa dan kewenangan pihak pengadilan. Sayangnya, masih banyak pihak yang tidak menyadari dan hanya membebankan upaya pencegahan pernikahan usia anak pada pengadilan saja.

Anggapan pencegahan usia anak hanya dibebankan kepada pengadilan saja adalah anggapan yang keliru akan semakin terlihat jelas ketika kita melihat unsur struktur hukum kita. Unsur struktur (penegak) hukum tidak saja berasal dari pihak pengadilan sebagaimana jamak dipahami masyarakat. Pemerintah atau pihak eksekutif juga sebagai unsur penegak hukum dalam sistem hukum pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28 (I) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah juga menjadi pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Pengadilan sebagai pihak yang dijadikan sebagai penentu dibolehkan atau tidaknya usia pernikahan anak, tentu juga sebagai penegak hukum. Pengadilan oleh Undang-Undang mendapatkan amanah untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin hanya jika dan sebatas jika adanya alasan mendesak.

Dengan demikian, dalam unsur struktur hukum setidaknya ada dua pihak yakni pemerintah dan pengadilan. Pengadilan sebagai pihak yang berada di gerbang terakhir untuk pencegahan pernikahan usia dini. Adapun pemerintah secara umum, baik pusat maupun daerah, merupakan penggerak utama dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak secara umum. Kedua stakeholder tersebut harus bersatu dan bersinergi untuk memenuhi amanat Undang-Undang berupa pencegahan pernikahan usia anak.

Simak juga 'Tantangan Besar KPAI dalam Mencegah Pernikahan Anak':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT