Diplomasi Indonesia dan Harapan Perdamaian

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Eropa untuk bertemu dalam forum G7 sebagai tamu undangan. Forum tersebut merupakan forum yang mewadahi negara dengan predikat "kaya". Kelompok G7 setidaknya merupakan motor penggerak ekonomi global dengan kontribusi sebesar 30 persen dari total kegiatan ekonomi di dunia.

Kunjungan ini juga menjadi tonggak utama di tengah situasi Eropa yang sedang dilanda kecemasan akibat adanya konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Presiden Jokowi memiliki misi penting di tengah konflik yang terjadi dengan menjadi pemimpin negara Asia pertama yang melakukan lawatan diplomatik untuk meredakan ketegangan, bukan hanya antara Ukraina dan Rusia, tetapi seluruh benua Eropa dan Eurasia.

Konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dengan dukungan Barat telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Namun, tanda-tanda konflik yang mereda belum juga terlihat. Bahkan, konflik memuncak menjadi ancaman yang lebih besar dengan adanya penggelaran kekuatan militer antara blok Eropa bersama Amerika Serikat menghadapi Rusia. Tentunya, hal ini tidak menguntungkan di tengah semakin mengglobalnya hubungan antar negara.

Oleh karena itu, dipandang dari segi diplomatik Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi aktif untuk meredakan ketegangan yang terjadi agar tidak berimbas pada konstelasi global yang lebih membahayakan.

Peran Penting

Indonesia memegang peran penting dalam iklim pergaulan global. Setidaknya peran yang dimiliki Indonesia bukan kali ini saja terjadi. Sejak era Bung Karno Indonesia dianggap sebagai salah satu kekuatan dunia. Bahkan tonggak persekutuan Asia dan Afrika terselenggara di Bandung dengan adanya Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama di dunia pada tahun 1955. Piagam Dasa Sila Bandung dicetuskan sebagai upaya untuk secara eksplisit mendeklarasikan diri melawan kolonialisme dan imperialisme di negara-negara Asia dan Afrika.

Sejarah yang lain juga mencatat bahwa Indonesia menjadi bukan hanya arena konstelasi politik global, namun juga perebutan blok yang sedang melakukan perang dingin pasca Perang Dunia II, antara Amerika dan sekutunya versus Uni Soviet. Presiden Sukarno melihat bahwa dominasi negara Barat pada saat itu begitu gencar, dengan mengkampanyekan anti penyebaran komunisme, marxisme, dan turunannya sebagai ajaran ideologis.

Oleh Barat, Sukarno sampai dianggap lebih condong pada China dan Uni Soviet, salah satunya dengan membiarkan gerakan ideologis komunisme berkembang di Indonesia bahkan sampai mendirikan partai politik. Meskipun sebenarnya praktik politik yang dilakukan oleh Bung Karno tetaplah politik bebas aktif dan bukan menjadi partisan salah satu blok yang sedang berseteru. "Bung Besar", begitu beliau dipanggil, adalah seorang negarawan yang sangat nasionalis. Sikapnya yang keras terhadap imperialisme membuat negara-negara yang memperebutkan dukungan Indonesia tidak mampu membaca peta jalan pemikiran Bung Karno yang jauh melampaui zamannya.

Untuk saat ini, Indonesia juga memiliki kapasitas yang kurang lebih sama dengan yang ada sejak dulu. Indonesia merupakan negara besar dan strategis secara global, baik dari segi geografis, sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Seluruh modal tersebut sebenarnya menjadi titik penting Indonesia dalam menjalankan diplomasi politik.

Memandang kondisi global yang tidak menentu di hampir seluruh kawasan, membuat negara-negara di dunia semakin protektif satu sama-lain. Munculnya kecurigaan, kompetisi yang tidak sehat sampai pada konflik terbuka merupakan indikasi tidak kondusifnya pergaulan global. Konflik yang terjadi secara eksplisit pada abad ke-21 ini menandai memburuknya kepemimpinan global. Praktis tidak ada pihak yang mampu berinisiatif tanpa menjadi partisan salah satu blok yang bertikai untuk hadir menjadi penengah dan penerang, bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seolah tidak berdaya dengan adanya situasi konflik dunia yang semakin runyam ini.

Langkah Tepat

Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi selain ke Eropa juga ke Ukraina dan Rusia dianggap sebagai langkah tepat. Di tengah ketidakpercayaan global antarnegara, seolah mengatakan tidak ada juru damai yang mampu dipercayai kedua belah pihak. Pembicaraan Jokowi dengan pemimpin Eropa dan Amerika, serta pertemuan dengan Presiden Zelenksi dan Presiden Putin menjadi secercah harapan perdamaian dunia.

Setidaknya Jokowi memiliki tiga modal diplomasi sekaligus yaitu diplomasi politik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi kultural. Dalam diplomasi politik, Jokowi menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Ini adalah sebuah negasi bahwa Indonesia memiliki kapasitas politik yang besar sebagai jembatan penghubung antara Barat dan Timur.

Sisi positif Indonesia sebagai negara besar tidak akan dikesampingkan oleh negara di seluruh benua. Posisi politik ini harus mampu digunakan untuk mendorong lahirnya perdamaian di tengah ancaman perang dunia dan juga kelaparan nasional akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, yang diakibatkan terganggunya rantai pasok global.

Kedua, secara ekonomi Indonesia masuk dalam G20 dan menjadi presidensi untuk periode 2022. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia.

Anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Autralia, Brasil, India, Indonesia, Rusia, Inggris, Italia, jepang, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Adanya desakan untuk "mengeluarkan" atau tidak mengundang Rusia sebagai anggota G20 merupakan wacana yang berkembang di tengah semakin dekatnya perhelatan pertemuan G20 ke-17 di Bali yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022.

Namun, Indonesia menolak wacana tersebut. Bagaimanapun juga secara faktual Rusia adalah negara besar yang tidak dengan mudah dihilangkan kontibusinya dalam percaturan ekonomi global. Langkah ini pula yang menjadi dasar bahwa perdamaian tidak mungkin dapat tercipta tanpa adanya peran Rusia.

Ketiga, diplomasi kultural, adalah salah satu yang menjadi modal bagi Indonesia dalam proses diplomasi internasionalnya. Diplomasi kultural ini ditempuh sebagai soft power yang tidak menghadap-hadapkan entitas yang berbeda satu sama lain. Diplomasi kultural sangat penting dilakukan sebagai sebuah manifestasi pengkayaan pemahaman antara satu entitas kelompok dengan kelompok lainnya dalam pergaulan global.

Inti diplomasi kultural adalah bertahan pada nilai (value) yang dianut sebagai manusia yang bermartabat dengan berlandaskan kesetaraan, keadilan, kasih, dan perdamaian. Dengan pencanangan nilai-nilai itu, konflik yang ada diharapkan dapat menurun tensinya.

Diplomasi global Indonesia, harus terus dilakukan. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa adanya pengkhidmatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh ada entitas negara yang merasa lebih baik di bandingkan yang lainnya dalam pergaulan dunia. Dalam tataran dunia yang semakin multipolar, tentunya saling kebergantungan dan melengkapi satu sama lain tidak dapat dihindarkan, dan itu hanya dapat diciptakan dengan kerja sama, bukan perang.

Arief Hidayat mahasiwa Pascasarjana Kajian Budaya dan Media UGM