ADVERTISEMENT

Kolom

Mengukur Potensi Bencana Ekonomi Jelang Pemilu

Moh. Suaib Mappasila - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 13:14 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Presiden Joko Widodo pada sambutan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP tahun 2022 menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Dalam kesempatan itu Presiden memaparkan situasi yang kita hadapi saat ini begitu berat. Ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga oleh negara-negara berkembang, bahkan negara-negara adidaya.

Presiden menyatakan bahwa situasi tersebut terjadi akibat krisis yang datang silih berganti seperti tanpa jeda. Diawali oleh pandemi Covid-19, dilanjutkan dengan konflik Rusia-Ukraina, yang kemudian bergulir menjadi krisis energi, krisis ekonomi, dan krisis pangan. Akibatnya, ada sekitar 60 negara di dunia yang diprediksi akan ambruk ekonominya.

Terlepas dari isu-isu politik menjelang Pemilu 2014 yang pasti melingkupi Rakernas sejumlah partai politik akhir-akhir ini, apa yang disampaikan Presiden itu memang perlu mendapat perhatian semua pihak. Wakil Sekjen PBB Amina J. Mohammed dalam sambutannya di Economic and Social Council Meeting on The Transition from Relief to Development 2022 juga menyampaikan hal senada. Bahwa dunia saat ini sedang bersiap menghadapi krisis yang sangat serius.

Bencana kelaparan meningkat dalam skala global. Ini membalikkan semua pencapaian kita dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa faktor seperti perubahan iklim, cuaca ekstrim, konflik, dan krisis ekonomi telah melahirkan kerawanan pangan yang cukup meluas di sejumlah negara. Pada 2021 saja ada sekitar 193 juta orang yang mengalami kerawanan pangan di 53 negara atau wilayah. Kondisi kerawanan pangan akut mencapai rekor tertinggi.

Ditambah lagi, efek domino dari konflik Rusia-Ukraina telah secara signifikan memperluas ancaman kelaparan tersebut hingga ke skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan laporan dari World Food Programme (WFP) dan Food and Agriculture Organization (FAO), Ethiopia, Nigeria, Sudan Selatan, dan Yaman adalah pusat kelaparan (hunger hotspots) yang saat ini sudah mengalami bencana tersebut.

Afghanistan dan Somalia sudah mulai masuk terseret dalam bencana yang sama. Total perkiraan, ada sekitar 750.000 orang yang akan mengalami kelaparan dan kematian di Ethiopia, Nigeria, Sudan Selatan, Yaman, Afghanistan, dan Somalia. Di belakang negara-negara tersebut masih ada beberapa negara lagi yang menunggu antrean masuk ke bencana kelaparan, di antaranya yaitu Republik Demokratik Kongo, Haiti, wilayah Afrika Tengah (Sahel Region), Sudan, dan Suriah.

Kondisi negara-negara itu dilaporkan terus memburuk dari waktu ke waktu (www.un.org). Persoalannya tidak berhenti sampai di sana. Krisis yang menerjang dimensi fundamental seperti ini pasti memiliki efek yang bersifat multi-dimensional. Kekerasan dan konflik akan meningkat, yang menyebabkan gelombang pengungsian akan meluas. Di wilayah Afrika Tengah saja hampir 2,8 juta orang telah mengungsi.

Itu belum lagi ratusan ribu orang mengungsi akibat konflik di Ukraina, kekerasan rezim di India, Afganistan dan Myanmar, hingga depresi ekonomi seperti yang terjadi di Srilanka. Lalu, apa yang terbaca dari gugusan fakta di atas? Jawabannya jelas adalah multiple effect dari situasi global tersebut, yang cepat atau lambat akan kita rasakan sebagai guncangan serius.

Memang benar bahwa banyak ahli yang memperkirakan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan aman dari krisis yang terjadi. Tapi jangan lupa, kita memiliki faktor fundamental yang bisa saja bersintesis dengan faktor katalis sehingga melahirkan krisis yang sama.

Hyman Minsky (1991- 1992), yang mengembangkan Teori The Ingredients of a Financial Market Crisis, menyebutkan empat pola dasar dari terjadinya suatu krisis keuangan, yaitu goncangan awal (initial shock), mekanisme tanggapan positif (positive feedback mechanism), sumber pembiayaan (funding source), dan goncangan negatif (negative shock).

Kita memang belum berada di tahapan tiga sampai empat. Namun kita sudah pasti sudah masuk ke tahap pertama. Menurut Minsky, sebagian besar krisis terjadi dengan gejala dan goncangan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Beberapa jenis goncangan tersebut dapat berupa; pertama, inovasi teknologi, seperti munculnya produk-produk dan jasa baru, teknologi produksi dan bahan baku yang baru ditemukan.

Kedua, inovasi pasar keuangan, yakni jenis aset, instrumen derivatif atau strategi investasi yang baru. Ketiga, deregulasi pasar keuangan, berkurangnya hambatan di pasar keuangan seperti harga, modal, dan lingkup pasar. Keempat, "ajang politik", karena terjadinya perubahan pemerintahan, berakhirnya perang, atau terjadinya kesepakatan internasional.

Dari keempat guncangan yang disebut Minsky, tiga di antaranya sudah kita alami selama masa pandemi berlangsung dua tahun ini. Dan, pada 14 Juni 2022, kita sudah mengambil satu langsung besar dengan memulai kick-off tahapan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2022.

Memang kita berharap sesuatu yang terbaik terjadi dari even politik Pemilu 2024 mendatang. Namun kita juga tidak bisa melupakan faktor-faktor krusial yang mempengaruhi dinamika politik kita dalam dua tahun mendatang. Beberapa di antaranya; pertama, even politik yang akan kita selenggarakan pada 2024 mendatang adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Ramlan Surbakti menyebut even ini sebagai pesta demokrasi terbesar di dunia.

Berkaca pada Pemilu 2019, setidaknya kita akan melibatkan 192,8 juta penduduk (DPT), 7,3 juta panitia ad hoc, dan 245.913 caleg DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ini belum lagi bila kita menghitung jumlah logistik serta supporting system yang terlibat, seperti partai politik, tim sukses, lembaga survei, LSM, dan media. Dengan kata lain, kita akan menyelenggarakan satu even politik paling kolosal di dunia dalam satu hari.

Kedua, berkaca dari Pilpres 2014 dan 2019, kita menyaksikan bagaimana terjadi polarisasi pendukung para kandidat yang terfragmentasi secara konfliktual dan masif. Pada tahap selanjutnya, kondisi tersebut membentuk pattern budaya politik yang konfliktual; hampir semua isu politik, momen politik, dan agenda politik selalu menghadirkan dua sikap atau pendapat yang konfrontatif, bahkan saling menegasikan satu sama lain.

Beragam cara sudah dilakukan oleh para elite politik untuk mencairkan segregasi yang ada. Tapi sebagaimana kita saksikan bersama, alih-alih mencair, polarisasi tersebut tampaknya malah membentuk struktur polarisasi baru dengan format komposisi yang mirip demi menyongsong perhelatan Pilpres 2024.

Ketiga, bagaimanapun kerasnya dinamika perebutan kekuasaan dalam pemilu legislatif, even pilpres akan menjadi poros utama yang menjadi perhatian publik. Persoalannya, dalam perhelatan kali ini tidak ada calon petahana (incumbent). Artinya, peta persaingan akan sangat terbuka.

Layaknya Pilpres 2004 dan 2014, dalam kondisi seperti ini dinamika politik bisa berlangsung sangat dinamis. Dalam situasi seperti ini, sejumlah variable pemicu (katalis) bisa saja muncul ke permukaan dan meningkatkan eskalasi persaingan menjadi konflik tersebut, seperti provokasi politik, kampanye hitam, dan politik identitas.

Kita tentu berharap yang terbaik dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas dari pengelola negara. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya di Rakernas II PDIP adalah langkah awal yang sangat baik untuk menghadapi sejumlah ketidakpastian dan dinamika ke depan. Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang baik, setiap anak bangsa akan memahami kondisi yang kita hadapi, untuk selanjutnya bisa bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan.

Moh. Suaib Mappasila Sekjen Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (IKAFE) Universitas Hasanuddin

Simak juga 'Ketua KPU-Menkominfo Bertemu, Bahas Potensi Serangan Siber Jelang Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT