ADVERTISEMENT

Kolom

Pelihara Oligarki: Pejabat Kaya, Rakyat Kere

AA Lanyalla Mahmud Mattalitti - detikNews
Senin, 04 Jul 2022 20:24 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Para pendiri bangsa telah menyusun redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat cermat. Sebab pasal tersebut, dalam naskah asli UUD 1945 ditulis dalam Bab Kesejahteraan Sosial.

Artinya sangat jelas, bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib mensejahterakan rakyat. Apalagi salah satu cita-cita nasional bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, tertulis dengan sangat jelas pada Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

Konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam. Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau public goods ini meliputi air, ladang atau hutan milik negara, serta api, yaitu energi baik mineral, batubara, panas bumi, angin, maupun minyak dan gas. Semua itu harus dikuasai Negara.

Bahkan dalam hadits Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersilkan menjadi Commercial Goods. Seperti tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya 'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya.'

Jadi, jelas bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan Infrastruktur penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh di komersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi.

Contoh konkrit dalam perspektif di atas adalah bagaimana Sahabat Usman bin Affan berusaha membeli sumur air milik seorang Yahudi di Madinah saat itu. Kemudian setelah dibeli, dia gratiskan airnya untuk seluruh penduduk Madinah, sehingga sampai hari ini sumur itu dikenal dengan nama sumur Usman.

Karena memang komoditas publik itu harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pertanyaannya, bukankah Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam mineral? Di mana di dalamnya terdapat emas, perak, timah, tembaga, nikel, bauksit, pasir besi dan lain-lain.

Bukankah Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam batubara? Bukankah belasan juta hektar hutan di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan sawit?

Tapi mengapa Lembaga Internasional OXFAM yang meneliti tentang ketimpangan sosial dan gap kekayaan menyatakan bahwa harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia.

OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002 silam, jumlah miliuner di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat. Tapi, kenapa ratusan juta penduduk Indonesia tetap kere?

Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih oleh bangsa ini dalam mengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini.

Indonesia itu punya dua pilihan dalam sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi untuk memperkaya negara dan rakyatnya. Atau, kedua, sistem ekonomi untuk memperkaya oligarki pengusaha yang juga penguasa.

Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik >>>



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT