ADVERTISEMENT

Analisis Zuhairi Misrawi

Menyongsong Wajah Baru Tunisia

Zuhairi Misrawi - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 18:15 WIB
zuhairi misrawi
Zuhairi Misrawi (Foto: istimewa)
Jakarta -

Pada 30 Juni 2022, konstitusi baru Tunisia yang akan menjadi bahan referendum pada 25 Juli yang akan datang resmi dirilis oleh Presiden Kais Said, setelah melalui proses konsultasi para pakar, politisi, dan publik. Sadiq Belaid, pakar hukum tata negara ditunjuk Presiden Kais sebagai kepala tim untuk menyusun amandemen konstitusi, sehingga konstitusi baru lahir untuk menyongsong wajah baru Tunisia.

Dalam sebulan terakhir, wacana al-Jumhuriyyat al-Jadidah (Republik Baru) mengemuka untuk menggambarkan substansi konstitusi baru. Sejak revolusi pada 2010 lalu, Tunisia menyongsong zaman baru yang lebih menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Harapan warga Tunisia terhadap revolusi begitu besar.

Namun, dalam perjalanannya memerlukan proses dan pergulatan yang tidak mudah, hingga pada 25 Juli 2021 lalu, Presiden Kais mengeluarkan keputusan untuk reformasi peta jalan (tashih al-masar), yang di dalamnya meletakkan program konsultasi publik, amandemen konstitusi dan referendum, serta pemilihan umum yang akan digelar pada Desember 2022.

Sejak pertama menginjakkan kaki di Tunisia sebagai Duta Besar Republik Indonesia, saya memiliki kekaguman pada keramahtamahan dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Tunisia. Warganya mempunyai kemampuan berpikir yang sangat baik, di atas rata-rata, karena sebagian besar mereka berpendidikan tinggi. Begitu pula kualitas perguruan tinggi sangat baik, karena mereka mampu menggabungkan antara khazanah tradisional dengan khazanah modern. Michel Foucault, filsuf posmodernis adalah lulusan dari Universitas Tunis, dan juga pernah mengajar di kampus tersebut.

Sejak zaman Habib Bourgaiba, Tunisia memberikan perhatian pada pendidikan sebagai fundamen dalam membangun negara modern yang kokoh. Bourgaiba juga menandakan Tunisia modern dengan memberikan peran setara bagi kalangan perempuan, sehingga negeri ini dikenal sebagai salah satu negara mayoritas muslim yang mempunyai perhatian khusus bagi pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.

Penjelasan tersebut dapat menggambarkan bahwa Tunisia menjadi salah satu harapan bagi tatanan demokrasi yang berkait kelindan dengan keadilan sosial. Safwan M. Masri (2017) menulis sebuah buku yang sangat spektakuler, Tunisia: An Arab Anomaly. Tunisia menjadi sebuah negara Arab yang anomali, karena mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam konteks global.

Menurut Safwan M. Masri, kemampuan Tunisia dalam beradaptasi tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang sejak peradaban Carthage, Romawi, Islam, hingga Tunisia modern. Tunisia sudah mengenal lama konstitusi dan demokrasi, sehingga jika negara-negara Arab lainnya terseok-seok dalam membangun demokrasi pasca-revolusi, tetapi Tunisia mampu terus menjadi momentum tersebut.

Saat ini, langkah yang diambil dengan melakukan amandemen konstitusi, karena untuk melakukan reformasi atau bahkan revolusi, yang paling fundamental dengan melakukan perbaikan konstitusi. Yang menarik dari konstitusi baru, yaitu memadukan konstitusi 1956 yang dibentuk oleh Habib Bourgaiba dengan memberikan perhatian terhadap visi Tunisia ke depan.

Salah satu poin yang mendapat perhatian, yaitu posisi Islam dalam konstitusi baru Tunisia. Jika dalam konstitusi sebelumnya, Islam sebagai agama negara, maka dalam konstitusi baru disebutkan, Tunisia adalah bagian dari komunitas Islam, dan negara harus berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam yang toleran dalam menjaga jiwa, kehormatan, harta, agama, dan kebebasan.

Poin ini penting agar Islam tidak menjadi objek politisasi. Islam sejatinya dijadikan sebuah agama yang mendorong terwujudnya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang dikenal dengan Maqashid al-Syariah. Hal ini mendapatkan perhatian khusus di Tunisia, karena negeri ini dikenal sebagai salah satu lahirnya gagasan Maqashid al-Syariah, yang dipelopori oleh ulama terkemuka, Muhammad Thahir bin 'Asyur.

Maka dari itu, Tunisia akan dicatat dalam sejarah konstitusi modern di seluruh dunia Arab, yang mencantumkan Maqashid al-Islam atau Maqashid al-Syari'ah sebagai ruh dan spirit dalam bernegara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan arahan dan bingkai yang jelas, bahwa yang perlu diperjuangkan dan dilakukan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu membumikan nilai-nilai universal dalam Islam.

Di samping, konstitusi baru Tunisia memberikan perhatian pada keadilan sosial dan lapangan pekerjaan bagi warganya. Dimensi ini sebenarnya sudah diletakkan secara baik oleh Bapak Proklamator Tunisia, Habib Bourgaiba. Di dalam konstitusi baru, pemerintah mempunyai mandat untuk melakukan pembangunan dalam berbagai sektor untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dalam hal pendidikan, warga Tunisia wajib mendapatkan pendidikan hingga usia 16 tahun.

Sistem pemerintahan berubah menjadi Presidensial. Di dalam konstitusi baru tertulis, Presiden mempunyai tugas eksekutif dibantu oleh Perdata Menteri yang akan menjalankan tugas pemerintahan. Presiden menunjuk Perdana Menteri dan para anggota kabinet setelah berkonsultasi pada Perdana Menteri.

Sistem pemerintahan tersebut merupakan hal yang baru, karena secara eksplisit memberikan kewenangan pada Presiden untuk mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola pemerintahan, yang berbeda dengan konstitusi pasca-revolusi 2010 lalu.

Wajah baru Tunisia tersebut akan ditentukan dalam referendum pada 25 Juli 2022 yang akan datang. Jika hasilnya berjalan mulus, maka akan menjadi fajar baru bagi Tunisia. Dan kami para Duta Besar menunggu hasil referendum untuk memperkokoh hubungan bilateral di masa-masa yang akan datang. Stabilitas politik yang akan menjadi modal besar untuk stabilitas ekonomi dan stabilitas kawasan.

Zuhairi Misrawi Duta Besar RI untuk Tunisia

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT