ADVERTISEMENT

Kolom

Ironi Keluhan Impor Presiden Jokowi

Ronny P Sasmita - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 14:16 WIB
Ronny P Sasmita (Ilustrasi: dok. pribadi)
Jakarta -

Keluhan Presiden Jokowi soal pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintah dan BUMN yang lebih didominasi oleh barang impor beberapa hari lalu bukanlah yang pertama kali. Sekira tiga bulan lalu, Jokowi juga menyuarakan hal yang sama. Namun bagi saya, keluhan tersebut adalah sinyal bahwa Jokowi memang kurang "aware" terhadap kondisi fundamental perekonomian nasional selama ini.

Pertanyaan sederhananya, mengapa baru pada tahun ke delapan masa jabatannya Presiden Jokowi mengeluhkan keberadaan barang-barang impor tersebut? Bukankah barang-barang modal dari proyek-proyek infrastruktur yang digadang-gadang Jokowi selama ini rata-rata impor semua? Sampai-sampai industri baja nasional nyaris tepar dan industri semen nasional over production?

Minimnya fokus pemerintah pada perbaikan kapasitas produksi nasional membuat proyek-proyek infrastruktur nasional akhirnya menjadi penyebab utama menurunnya biaya transportasi untuk barang impor alias membuat barang impor menjadi semakin kompetitif dibanding produk dalam negeri. Jadi, letak persoalan pengadaan barang impor sejatinya bukan hanya pada pengambilan keputusan di level Panitia Pengadaan Barang, tapi justru berawal dari persoalan fundamental dan struktural ekonomi nasional yang nyaris terlupakan oleh pemerintah selama ini.

Pada tataran teknis, keberadaan satu atau dua barang hasil produksi dalam negeri, sebagaimana dalih Jokowi, belum cukup untuk mempengaruhi pilihan para pembuat keputusan di level teknis pengadaan barang jika harga barang impor ternyata lebih murah. Bukankah keputusan mengimpor barang menjadi sangat rasional jika harga produk dalam negeri ternyata tidak kompetitif alias berisiko merugikan keuangan negara jika menggunakan produk dalam negeri yang lebih mahal?

Untuk itu, Jokowi atau siapapun menteri yang membelanya, tidak cukup hanya bergantung pada satu produk dalam negeri untuk kategori tertentu sebagai alasan agar tidak mengimpor barang atau jasa, tapi harus bertumpu pada banyak produk yang sama yang didukung oleh ekosistem industri yang kompetitif. Sehingga kebutuhan atas barang-barang atau jasa tertentu bisa benar-benar disubstitusi dengan mudah dan dengan harga yang tidak merugikan keuangan negara.

Jadi persoalannya bukan hanya pada keberadaan para importir yang doyan mencari rente dari kuota impor, yang memang sedari dulu telah merusak kesehatan ekonomi nasional, tapi juga pada ekosistem industri nasional yang nyaris terlupakan oleh Jokowi selama ini karena terlalu terpaku pada proyek-proyek infrastruktur. Ekosistem industri nasional sudah tidak lagi menunjukkan keberpihakan kepada pelaku-pelaku industri domestik. Faktanya, sudah lebih dari satu dekade kontribusi industri pengolahan nasional pada PDB terus menurun, bahkan kini tersisa di bawah 20 persen.

Indonesia pelan-pelan mengalami proses deindustrialisasi setelah proses industrialisasi nasional ternyata gagal mencapai tahap pematangan. Indonesia pernah menikmati era industri yang membanggakan. Ambil contoh pada era 1990-an, industri manufaktur Indonesia masih berjaya dengan pertumbuhan 11 persen per tahun dan menguasai 4,6 persen industri manufaktur dunia. Kini kejayaan tersebut hanya tinggal kenangan. Industri manufaktur Indonesia hanya mampu tumbuh sekitar 3-5 persen per tahun.

Lebih dari itu, pelemahan kinerja industri manufaktur juga berdampak pada fundamental perekonomian nasional. Struktur ekonomi menjadi kian rapuh, karena hanya didukung oleh perkembangan sektor yang kurang menyerap tenaga kerja formal di satu sisi dan cenderung melebarkan ruang bagi pekerja informal di sisi lain. Teori sederhananya, Indonesia akan sulit maju jika sektor informal terlalu besar, karena produktivitas ekonomi akan sangat sulit berkembang dan sulit dikelola secara profesional.

Oleh karena itu, hendaknya tidak sekadar mengkritik. Pemerintah sudah waktunya mulai menginventarisasi produk-produk kebutuhan domestik yang bisa diproduksi di dalam negeri dengan harga yang kompetitif alias tidak kalah bersaing dengan harga dan kualitas produk impor. Untuk itu, beberapa strategi kunci harus dikedepankan kembali. Pertama, pemerintah harus sangat fokus pada keunggulan komparatif industri nasional di segala sektor. Semua produk dan barang yang hanya ada atau dihasilkan di Indonesia harus diberi penekanan lebih dan didorong untuk muncul ke level nasional dan global.

Kedua, membuka semua peluang untuk penerapan strategi substitusi impor (bukan dalam konteks sistem autarkic tentunya). Pemerintah perlu menyediakan energi lebih untuk memilah-milah (inventarisasi) barang atau produk yang produksinya bisa dialihkan ke dalam negeri dengan biaya yang kompetitif dan kualitas yang tetap bagus, sembari mulai terlibat aktif dalam siklus global value chain.

Strategi substitusi impor memang bukan barang baru. Meskipun begitu, daya gedornya terhadap perekonomian nasional masih sangat ampuh jika diterapkan pada barang atau produk yang tepat karena mampu memberi pengaruh positif pada lapangan pekerjaan domestik di satu sisi dan neraca perdagangan di sisi lain (export-import balancing).

Ketiga, pemerintah harus mulai memikirkan strategi keunggulan kompetitif (competitive advantages strategy) untuk barang-barang produksi domestik yang bisa dibawa bersaing dengan produk sejenis di kancah global. Faktanya sampai saat ini, nyaris tidak ada produk industri nasional yang muncul sebagai brand global. Mayoritas ekspor Indonesia adalah bahan-bahan mentah atau hasil kerajinan tradisional, bukan barang hasil industri manufaktur.

Jadi pendeknya, ketiga strategi ini harus dijalankan secara paralel agar Indonesia tidak tertinggal. Pemerintah harus merumuskan ketiga strategi ini mulai dari konsep sampai ke tataran teknis dalam jangka waktu tertentu, jika tak ingin terus-menerus berkutat dari satu keluhan ke keluhan yang lain atas situasi industri nasional atau atas barang impor yang mendominasi pengadaan barang nasional.

Ronny P Sasmita Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT