ADVERTISEMENT

Kolom

Normalisasi Moneter untuk Pemulihan Ekonomi

Mansur Afifi - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 13:05 WIB
Suku Bunga Acuan Dipangkas, Suku Bunga Kredit Kapan?
Jakarta -

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 455,62 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2020 anggaran untuk PEN Rp 607,65 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 699,43 triliun pada 2021.

Meskipun anggaran untuk PEN menurun, tetapi kondisi perekonomian terutama pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I - 2022 sebesar 5,01% (y-o-y), jauh di atas angka pertumbuhan pada periode yang sama 2021 yang mengalami kontraksi sebesar 0,74 (y-o-y). Bahkan, saat ini PDB sudah berada 3% di atas kondisi PDB sebelum pandemi 2019. Hal ini sejalan dengan keberhasilan mengatasi Covid-19 dan makin berkurangnya penemuan kasus baru.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional masih menyisakan dua persoalan serius, yaitu tingginya angka inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat (AS). Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Mei) sebesar 2,56% lebih tinggi daripada periode sebelumnya yaitu hanya 0,90%. Hal yang sama juga terjadi pada inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) yang mencapai 3,55%. Angka ini berada di atas angka pada periode sebelumnya (Mei 2021 terhadap Mei 2020) yaitu 1,68%.

Tingginya angka inflasi sebenarnya bersumber pada situasi dan kondisi internal dalam negeri dan tekanan eksternal (luar negeri). Kenaikan harga bahan bakar minyak telah memicu meningkatnya biaya produksi. Selain itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu dan harganya yang masih tinggi menjadi salah satu penyumbang utama tingginya inflasi. Kondisi ini diperparah dengan meningkatkan harga komoditas pangan secara serentak di berbagai daerah dan biaya angkutan udara yang cenderung meningkat.

Adapun faktor eksternal yang turut mengerek inflasi adalah konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan gangguan pada rantai pasok global sehingga terjadi kenaikan harga dan krisis energi di berbagai negara. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menurun. Nilai tukar rupiah terendah tahun lalu terjadi pada 15 Oktober 2021 yaitu Rp 14.084 per 1 dolar AS. Angka tersebut meningkat tajam menjadi Rp 14.729 per 1 dolar AS pada 14 Juni 2022.

Melemahnya rupiah sebagai imbas dari normalisasi moneter di beberapa negara maju sejak awal 2022. The Fed (Bank Sentral AS), misalnya, telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Maret, dan berlanjut pada Mei dengan kenaikan yang lebih tinggi sebesar 50 basis poin. Bahkan tercatat 46 bank sentral di dunia telah menaikkan suku bunga acuannya.

Respons Kebijakan

Dalam usaha mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate, sebesar 3,50%. Kebijakan ini tidak sejalan dengan upaya normalisasi moneter melalui pengetatan likuiditas sebagai antitesis kebijakan likuiditas longgar pada masa pandemi.

Tentu dapat dipahami alasan BI untuk menahan suku bunga acuan tetap rendah yaitu untuk mendorong peningkatan investasi. Dengan suku bunga rendah, bunga kredit tetap rendah sehingga permintaan kredit meningkat. Ini akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas di sektor riil sehingga pasokan komoditas kebutuhan masyarakat meningkat. Dengan demikian, tekanan terhadap inflasi akibat dari kelangkaan pasokan barang kebutuhan masyarakat dapat dikurangi.

Meskipun suku bunga acuan dibuat rendah, tetapi jika suku bunga kredit tidak dapat disesuaikan, maka jumlah kredit yang disalurkan tidak akan meningkat sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu, upaya persuasif melalui pemberian insentif kepada industri perbankan yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas perlu dilakukan.

Sementara itu, BI melakukan normalisasi moneter untuk mengurangi likuiditas dengan kebijakan peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap baik untuk Bank Umum Konvensional (BUK) maupun Bank Umum Syariah (BUS). Sejak 1 Juni 2022, kewajiban minimum GWM untuk BUK dinaikkan dari 5,0% menjadi 6,0%, kemudian menjadi 9,0% mulai 1 Juli 2022, dan 9,0% pada 1 September 2022. Adapun kewajiban minimum GWM untuk BUS telah dinaikkan dari 4,0%, menjadi 4,5% sejak 1 Juni 2022, kemudian akan meningkat menjadi 6,0% pada 1 Juli 2022, dan 7,5% mulai 1 September 2022.

Peningkatan kewajiban minimum GWM akan berdampak pada berkurangnya likuiditas perbankan. Akibatnya, jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan turut berkurang sehingga jumlah uang beredar (JUB) dapat dikurangi. Pengurangan JUB dapat digunakan sebagai instrumen untuk menekan laju inflasi. Kebijakan ini bertolak belakang dengan keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan menetapkan bunga acuan rendah.

BI menjamin bahwa kenaikan GWM tidak akan mempengaruhi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Tetapi, kebijakan peningkatan GWM yang agresif pasti menimbulkan guncangan pada industri perbankan karena kemampuan adaptasi dari setiap bank yang berbeda-beda.

Di sisi lain, ketika inflasi meningkat, kecenderungan aliran dana keluar negeri terutama untuk tujuan impor cenderung turut meningkat. Pada saat yang sama, ketika suku bunga luar negeri meningkat relatif terhadap suku bunga dalam negeri, aliran modal ke luar negeri berpotensi meningkat. Akibatnya, permintaan terhadap mata uang asing meningkat sehingga nilai tukar rupiah terdepresiasi.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi sejak pertengahan Oktober tahun lalu hingga hari ini memberikan sinyal tentang pentingnya upaya normalisasi moneter melalui peningkatan suku bunga yang agresif. Tentu saja, menaikkan suku bunga berdampak pada menurunnya likuiditas sistem keuangan seperti juga menaikkan kewajiban minimum GWM.

Pilihan kebijakan harus mempertimbangkan dampak negatif yang paling minimal untuk mengantisipasi terjadinya trade off antarsetiap kebijakan. Melakukan normalisasi moneter yang prematur dapat membahayakan upaya pemulihan ekonomi, tetapi respons yang terlambat dapat menyebabkan kehilangan momentum dan memperbesar risiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu, pada fase pemulihan seperti saat ini fokus utama normalisasi moneter adalah menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang bermutu (inklusif).

Mansur Afifi Guru Besar Universitas Mataram

Simak Video 'Jokowi: Diperkirakan Ada 60 Negara Mengalami Kesulitan Ekonomi':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT