ADVERTISEMENT

Kolom

Tertanggalnya Hak Politis Warga Tionghoa Bangka Belitung

Herza - detikNews
Selasa, 28 Jun 2022 15:36 WIB
Umat Konghucu Berdatangan Kelenteng Sin Tek Bio
Umat Konghucu berdoa di kelenteng (Foto ilustrasi: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta -

Sejak 2019, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mencanangkan pendirian Perguruan Tinggi Negeri Agama Konghucu berskala internasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Namun, kebijakan tersebut tidak serta merta mendapat respons positif. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Bangka Tengah menolak dengan alasan dianggap tidak tepat sasaran jika didirikan di Bangka Belitung --karena ada daerah lain yang dinilai lebih representatif, seperti di Singkawang, Kalimantan Barat.

Lalu dinilai juga akan berpotensi menimbulkan konflik sosial (Bangka Pos, 2022). Kabar penolakan ini bahkan sudah menjadi sorotan pegiat media sosial sekaligus influencer dan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando, melalui salah satu kanal Youtube yang subscriber-nya sudah mencapai 1,87 juta. Ade Armando pada posting-an yang tayang 8 Juni 2022 intinya memberikan argumentasi, yang bisa disebut semacam counter wacana terhadap Aliansi Umat Islam Bangka Tengah atas penolakan keras mereka terkait dengan pendirian Perguruan Tinggi Negeri Agama Konghucu di Kabupaten Bangka Tengah.

Melalui tulisan ini, apa yang akan saya uraikan bukan untuk mendukung penuh setiap butir argumentasi Ade Armando, bukan juga untuk menegaskan apa yang sudah disuarakan Aliansi Umat Islam Bangka Tengah sudah pasti salah. Urusan untuk sampai pada kesimpulan "salah atau benar" bagi saya terlebih dahulu harus diisi dengan dialog atau argumentasi-argumentasi yang konstruktif dari pelbagai perspektif. Biarkan dialog itu menghuni ruang publik secara intensif.

Pada posisi inilah saya bermaksud untuk memberi salah satu perspektif terhadap persoalan ini, yang kemudian terbuka untuk ditanggapi kembali oleh siapa saja, serta dari kalangan mana saja.

Homo Sacer

Meminjam istilah dari Giorgio Agamben (filsuf politik kontemporer dari Italia), bahwa kehidupan publik di negara demokrasi kita hari-hari ini tampaknya kerap terjadi fenomena di mana kelompok masyarakat tertentu di-homo sacer-kan. Sederhananya, konsep homo sacer digambarkan Agamben (1998) untuk menyebut sekelompok manusia yang sebagian hak politiknya sebagai warga negara ditanggalkan/ditiadakan. Mereka adalah sekelompok manusia yang tetap masuk dalam kehidupan politik, tapi tidak memiliki hak setara (secara politik) dengan manusia-manusia lainnya (Wibowo, 2020).

Kehidupan politis homo sacer ini menurut Agamben telah ditelanjangi (barer life) oleh pihak yang berdaulat atau the sovereign (Herza, 2021). Adapun pihak yang dikategorikan memiliki sovereign power oleh Agamben umumnya adalah pihak-pihak memiliki kuasa/otoritas dalam sistem demokrasi atau mereka yang memiliki akses ke elite-elite yang memegang kekuasaan tersebut.

Dalam beberapa tafsir, menariknya, the sovereign yang dimaksudkan Agamben ini sebetulnya tak mutlak melekat pada satu pihak/lembaga --ia juga terkadang tampil anonim. Dengan demikian, the sovereign dalam praktik berdemokrasi, bagi saya sebetulnya bisa termanifestasikan secara konkret kepada mereka yang memiliki otoritas, bisa karena kelompoknya mayoritas, bisa karena relasi atau modal sosial yang sudah terbangun dengan elite politik dan lain-lain.

Berkenaan dengan pemikiran Agamben tersebut, bagi saya, dalam konteks penolakan pendirian Perguruan Tinggi Negeri Agama Konghucu di Bangka Belitung oleh Aliansi Umat Islam Bangka Tengah ini adalah sebuah upaya yang secara tidak langsung mendorong the sovereign atau pihak yang punya otoritas (mayoritas penduduk atau para elite yang memegang otoritas pendirian Perguruan Tinggi berbasis agama) menjadikan warga Tionghoa Babel sebagai homo sacer. Kok bisa dikatakan demikian?

Orang-orang Tionghoa di Bangka Belitung secara kuantitas adalah penduduk terbanyak kedua (setelah etnis Melayu) di provinsi ini, yang semestinya dimaknai memiliki hak politis yang setara dengan orang-orang Melayu. Salah satunya adalah hak politis dalam hal menginginkan berdirinya kampus yang dianggap menjadi kebutuhan warga Tionghoa, khususnya di Bangka Belitung. Negara dan kita sebagai warga non-Tionghoa sudah semestinya mendukung pemenuhan hak tersebut.

Apalagi faktanya, saat ini guru agama Konghucu di negara ini, dan khususnya di Bangka Belitung, masih sangat minim (babelprov.go.id, 2022), sehingga sudah dipastikan kalau para pelajar Tionghoa yang beragama Konghucu tidak mendapatkan pasokan kualitas pembelajaran dan keilmuan keagamaan yang bermutu.

Dengan berangkat dari realitas tersebut, hemat saya, aspirasi warga Tionghoa sebagai bios politicos (manusia yang hidup secara politis) ataupun upaya pemenuhan salah satu hak politis mereka oleh negara terkait kepentingan pendidikan agama Konghucu harus dimaknai sebagai sesuatu yang normal dan wajar saja. Menentang atau menolaknya secara terbuka di ruang publik demokrasi sama saja dengan kita menganggap mereka sebagai homo sacer; sebagian hak politis mereka ingin kita tanggalkan/tiadakan.

Terakhir, jangan lupa, bahwa secara historis warga Tionghoa di Bangka Belitung tidak bisa juga diposisikan sebagai "warga baru", lalu dianggap hak politik mereka tidak terlalu penting. Warga Tionghoa hadir di pulau ini sudah sangat lama, yakni sejak abad ke-18 (Ibrahim, dkk, 2021; Akbar, 2018). Mereka sudah beranak pinak hingga generasi keempat, dan bahkan nasionalisme mereka juga seutuhnya milik bangsa dan negara ini (Ibrahim, dkk, 2021).

Lagi pula, bukankah orang-orang Melayu yang beragama Islam di sini juga sudah memiliki kampus yang berbasis agama Islam, dan bahkan dengan jumlah kampus yang lebih dari satu? Dengan realitas begitu adanya, lantas secara kehidupan bernegara dan dari sisi kemanusiaan apakah adil dan pantas kita sebagai warga Babel non-Tionghoa bersikeras ingin menghalangi terealisasinya pendirian Perguruan Tinggi Agama Konghucu di tengah pemeluknya yang memang membutuhkan? Dengan kata lain, sebegitu jahatkah kita yang ingin menanggalkan hak politis mereka, menjadikan mereka homo sacer, hanya berdasarkan pelbagai alasan kecemasan yang sifatnya masih utopis?

Herza, M.A dosen Jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT