ADVERTISEMENT

Kolom

Barang Milik Negara Pasca Pemindahan IKN

Muhammad Baidarus - detikNews
Senin, 27 Jun 2022 13:37 WIB
Rusun ASN Kementerian PUPR di Pasar Jumat, Jakarta Selatan, salah satu Barang Milik Negara
Jakarta -
Proses persiapan pemindahan ibu kota negara semakin matang dilakukan pemerintah. Presiden Joko Widodo memastikan proses pemindahan ibu kota negara akan berjalan sesuai rencana. Berbagai langkah strategi telah disiapkan pemerintah sejak dini mulai dari pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kewenangannya, penetapan lokasi IKN, penataan ruang dan pembagian wilayah, hingga skema pendanaan hingga tahapan pembangunan IKN yang dimulai dari 2021 sampai 2045.

Strategi pemerintah dalam menyiapkan proses pemindahan ibu kota negara tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sejumlah fasilitas infrastruktur dasar telah dibangun pemerintah untuk mendukung proses pemindahan ibu kota negara di antaranya pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara, pembangunan prasarana intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku untuk mendukung mobilitas logistik IKN khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) hingga pembangunan rumah tapak dan rumah susun khusus pejabat dan penyelenggara negara.

Berdasarkan pemantauan e-monitoring Kementerian PUPR, progres fisik pembangunan IKN Tahun Anggaran 2022 telah mencapai 35,83% per 12 Juni 2022. Total paket pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung pembangunan IKN sebanyak 96 paket senilai Rp 15,38 triliun. Semua pembangunan fisik dalam rangka penyelenggaraan IKN nantinya akan menjadi aset bagi pemerintah atau barang milik negara (BMN) yang tercatat dalam laporan keuangan. Lalu bagaimana nasib aset pemerintah pusat yang ditinggalkan di Jakarta atau provinsi lainnya?

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 27 dan Pasal 28 telah dinyatakan dengan jelas bahwa dalam rangka pemindahan ibu kota negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. Pengelolaan BMN tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pemindahtanganan dan pemanfaatan dengan syarat mekanisme pemindahtanganan tidak dapat dilakukan terhadap BMN yang merupakan cagar budaya, BMN yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan serta BMN yang memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, total aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 mencapai Rp 11.439 triliun. Sementara itu, nilai aset Pemerintah Pusat yang berada di DKI Jakarta mencapai Rp 2.266 triliun. Tingginya nilai aset pemerintah pusat dikarenakan adanya revaluasi BMN yang dilakukan pemerintah beberapa tahun belakangan ini.

Proporsi nilai aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) meningkat cukup signifikan seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah. Sehingga pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola BMN karena nilai BMN yang tinggi menjadi komponen utama dalam neraca LKPP.

Meskipun demikian, banyaknya BMN yang dimiliki pemerintah justru berpotensi memberikan kontribusi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jika dimanfaatkan secara optimal. Kontribusi penerimaan negara akibat pemanfaatan BMN dapat memaksimalkan sumber pendanaan yang diperlukan pemerintah untuk pembangunan dan penyelenggaraan IKN. Kebutuhan pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan IKN sendiri diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Perubahan paradigma pengelolaan BMN dari administrator menjadi asset manager memungkinkan pemanfaatan BMN yang ditinggalkan Pemerintah Pusat di DKI Jakarta berkontribusi optimal terhadap pendanaan IKN. Dengan adanya paradigma asset manager melalui pendekatan pemanfaatan BMN, pemerintah dapat menekan biaya pemeliharaan (cost efficiency), BMN dapat berfungsi sebagai revenue center dan tetap menjadi milik pemerintah meskipun digunakan oleh pihak lain. Berbagai strategi pemanfaatan dapat diterapkan terhadap BMN yang ditinggal di DKI Jakarta.

Sewa

Pengelola barang cq. Menteri Keuangan dapat menyewakan BMN kepada BUMN/BUMD atau perorangan atau badan usaha lain dalam kurun waktu tertentu sesuai perjanjian untuk memperoleh kompensasi berupa kas yang dibayarkan kepada negara. Penetapan tarif pokok sewa berupa tanah atau bangunan dilakukan setelah dilakukan penilaian nilai wajar atas sewa.

Formula besaran sewa yang ditetapkan nantinya meliputi tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa. Faktor penyesuaian sewa meliputi jenis kegiatan usaha penyewa dan periodesitas sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Besaran sewa yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat digunakan sebagai nilai limit terendah pada pelaksanaan lelang hak menikmati dalam rangka pemilihan penyewa.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Pemerintah dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan BMN melalui skema KSP dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan PNBP dan sumber pembiayaan lainnya seperti pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan IKN. Melalui skema KSP, pemanfaatan BMN dilakukan oleh pihak lain yang dapat menjadi mitra KSP meliputi BUMN, BUMD atau swasta kecuali perorangan.

Pemilihan mitra KSP tersebut dilakukan melalui mekanisme tender untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMN berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan BMN yang efisien, efektif dan optimal. Namun, dalam hal KSP dilakukan terhadap BMN yang bersifat khusus seperti bendungan/waduk, bandar udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api dan BMN khusus lainnya yang ditetapkan pengelola barang, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Besaran penerimaan negara yang diperoleh dari pemanfaatan BMN melalui skema KSP meliputi kontribusi tetap yang dibayarkan oleh mitra dan pembagian keuntungan sesuai perjanjian KSP. Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun sejak KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pemerintah dan mitra.

Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG)

Optimalisasi pemanfaatan BMN melalui skema BGS/BSG hanya dilakukan terhadap BMN berupa tanah yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang. Pihak yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan BGS/BSG meliputi BUMN, BUMD, swasta kecuali perorangan maupun badan hukum lainnya. Apabila mitra tersebut membentuk konsorsium, maka BGS/BSG harus membentuk badan hukum sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Pelaksanaan perjanjian BGS/BSG paling lama 30 tahun. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila pengelola barang menyetujuinya. Setiap tahunnya, mitra akan membayar kontribusi kepada negara yang dihitung berdasarkan nilai wajar BMN dan kelayakan bisnis mitra BGS/BSG.

Besaran kontribusi tersebut dihitung oleh penilai pemerintah atau tim yang dibentuk oleh pengelola barang atau penilai publik yang ditentukan pengelola barang. Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitas yang diadakan mitra di atas tanah yang menjadi objek BGS/BSG akan menjadi BMN ketika pelaksanaan perjanjian BGS/BSG telah jatuh tempo dan aset telah diserahterimakan kepada pengelola barang.
Muhammad Baidarus Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT