Kolom

Bendera LGBT, Universalitas HAM, dan Realitas Masyarakat

Ismail Marzuki - detikNews
Rabu, 25 Mei 2022 16:54 WIB
Kedubes Inggris untuk RI memposting dukungan atas LGBT
Kedubes Inggris di Jakarta mem-posting dukungan atas LGBT (dok.Instagram @ukinindonesia)
Jakarta -

Pada 17 Mei 2022 Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dan di-upoad di akun resmi media sosialnya (Instagram). Pengibaran tersebut terkait dengan peringatan Hari Anti Homofobia yang jatuh pada 17 Mei. Pengibaran bendera LGBT tersebut mendapatkan reaksi keras dari publik Indonesia. Ketua MUI KH. Cholil Nafis, mengecam Tindakan tersebut yang dinilai bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

Ormas islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah juga melakukan reaksi yang sama. Ketua PBNU KH. A. Fahrur Rozi meminta Kedubes Inggris menghormati adat istiadat masyarakat Indonesia dan menyesalkan peristiwa tersebut. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga mengecam tindakan tersebut dan menilai bahwa Kedubes Inggris tidak menghargai kebijakan pemerintah Indonesia.

Tak ayal, akun resmi media sosial Kedubes Inggris juga menjadi "bulan-bulanan" netizen Indonesia yang terkenal "ganas" dan "ngeri-ngeri sedap". Kementerian luar negeri Indonesia --melalui juru bicaranya Teuku Faizasyah-- akan memanggil dan meminta klarifikasi kepada pihak kedubes Inggris terkait pengibaran bendera LGBT. Langkah Kemenlu menurut Guru besar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana merupakan tindakan yang tepat dalam tata krama diplomatik.

Kedubes Inggris berdalih bahwa pengibaran bendera LBGT merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) kelompok LBGT. Peristiwa pengibaran bendera tersebut tentu tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, bukan suatu peristiwa yang ujug-ujug terjadi.

Jika kita tarik pada peristiwa beberapa minggu yang lalu, ada peristiwa yang memiliki benang merah dengan peristiwa pengibaran bendera tersebut, yaitu "gegeran besar" di jagad maya Indonesia karena konten LGBT di channel Youtube milik Deddy Corbuzier. Konten tersebut mendapatkan kecaman luas dari publik di Indonesia, dan pada akhirnya berujung pada di-take down-nya konten LBGT tersebut dari channel Youtube oleh Deddy Corbuzier sendiri.

Jika dua peristiwa itu dirangkai, tampaknya Kedubes Inggris sedang bermaksud "mengajari" masyarakat Indonesia agar menghargai HAM kelompok LGBT. Menghormati "kebebasan" orang-orang LGBT merupakan bagian dari penghormatan terhadap HAM. Dugaan saya didasarkan atas kenyataan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya Kedubes Inggris tidak mengibarkan, atau paling tidak, tidak mengunggah secara terang-terangan pengibaran bendera LGBT di akun media sosial resminya dalam rangka memperingati "hari homofobia".

Jika dugaan saya tersebut benar, maka hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, dan mengabaikan keragaman dalam diskursus tentang hak asasi manusia.

Dalam diskursus pelaksanaan hak asasi manusia, ada dua pandangan berbeda tentang apakah HAM itu bersifat universal atau tidak. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa HAM adalah bersifat universal. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa HAM tidak bersifat universal tetapi partikular atau lokal. Dua pendapat tersebut melahirkan dua teori yang saling berlawanan. Pendapat pertama melahirkan teori universalitas HAM, dan pendapat kedua melahirkan teori relativisme kultural (Ubaedillah & Rozak, 2011).

Teori universalitas HAM berpendapat bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan tidak dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Menurut teori pertama ini, perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi tentang HAM. Dalam pandangan teori pertama ini, nilai-nilai HAM berlaku sama dimanapun dan kapan pun, serta dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda.

Sementara, teori relativisme kultural berpandangan lain, bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Dalam pendapat teori kedua ini, tidak ada hak yang universal, semua tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Hak-hak dasar dapat diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-praktik sosial. Oleh karena itu, ketika HAM berbenturan dengan nilai-nilai lokal suatu negara, maka harus dikontekstualisasikan (Ubaedillah & Rozak, 2011).

Dari dua teori tersebut, tampaknya Kedubes Inggris memiliki cara pandang yang sangat dipengaruhi oleh teori universalitas HAM. Hal ini terlihat dari cara Kedubes Inggris "mengajari" masyarakat Indonesia soal bagaimana "menghormati" HAM kelompok LGBT. Sementara, cara pandang terhadap HAM di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh teori relativisme kultural. Hal ini sudah terlihat dalam perdebatan di dalam proses penyusunan UUD 1945 antara Bung Karno-Seopomo dan Bung Hatta-Yamin (Mahfud MD, 2010).

Bung Karno dan Soepomo menolak konsep HAM dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang dasar, dengan argumentasi bahwa konsepsi HAM yang lahir dari Barat yang lekat dengan individualisme-liberalisme tidak cocok dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sementara, Bung Hatta dan Yamin mengusulkan agar konsep HAM dimasukkan ke dalam undang-undang dasar, agar hak-hak warga negara terjamin dalam konstitusi.

Pada akhirnya disepakati konsep HAM dimasukkan ke dalam undang-undang dasar secara terbatas. Kalau kita cermati peristiwa perdebatan tersebut, artinya memang ada proses kontekstualisasi HAM, dan penyesuaian HAM dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia sejak pertama kali Konstitusi Republik Indonesia didesain.

Realitas akan cara pandang relativisme kultural HAM di Indonesia inilah yang tampaknya tidak dipahami --atau mungkin tidak mau dipahami-- oleh Kedubes Inggris ketika menyikapi isu tentang LGBT di Indonesia.

Sebenarnya, pada tataran filosofis, HAM sebagai penghormatan tinggi terhadap manusia, pada dasarnya ada pada semua agama dan peradaban di belahan dunia mana pun. Memuliakan manusia tentu merupakan salah satu ajaran inti dari agama atau peradaban manapun. Hanya saja, pada tataran pelaksanaan norma-norma HAM, tentu saja satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan sangat berpotensi memiliki perbedaan.

Misalnya, terkait pelarangan terhadap LGBT di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Di dalam ajaran Islam, pelarangan terhadap LGBT justru dalam rangka memuliakan dan melindung dua hak dasar yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu hak hidup dan hak untuk menikah serta membentuk keluarga. Dalam pandangan Islam, Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam kondisi berpasang-pasangan: ada siang ada malam, ada makhluk hidup berjenis kelamin jantan, ada makhluk hidup berjenis kelamin betina, serta ada manusia berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan.

Pernikahan merupakan "mekanisme hukum" yang diadakan agar laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah secara hukum. Pernikahan juga dimaksudkan untuk melindungi (i) hak hidup, dan melindungi (ii) hak untuk menikah serta membentuk keluarga. Dua hak asasi tersebut di dalam ajaran Islam tidak dipisah, tetapi diintegrasikan dalam suatu lembaga bernama pernikahan.

Dua hak asasi manusia, yaitu hak hidup dan hak untuk menikah serta membentuk keluarga tersebut sejalan dengan maqashid al syari'ah (tujuan syariah), yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifdzu al nafs) dan perlindungan terhadap keturunan (hifdz al nasl). Dengan adanya pernikahan, manusia dapat menemukan kasih sayang dengan pasangan alaminya yang berbeda jenis kelamin; hal ini tentu berpengaruh positif bagi kesehatan jiwa.

Dengan perkawinan juga, manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah dengan pasangannya, sehingga terhindar dari potensi "berganti-ganti" pasangan yang sangat berisiko terkena penyakit menular seksual yang tentu sangat membahayakan bagi kesehatan, bahkan dapat berakibat pada kematian.

Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga keturunan. Dengan adanya perkawinan, keberlangsungan dan lahirnya generasi baru manusia dapat dijaga dengan baik, sekaligus memiliki legalitas hukum yang kokoh. Ketika kelahiran generasi baru melalui perkawinan yang sah berhenti, tentu akan sangat mengancam eksistensi manusia dalam jangka panjang.

Dan, semua hal tersebut tentu hanya dapat diwujudkan dengan perkawinan yang sesuai dengan kodrat alam, yaitu perkawinan dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Di samping itu, norma hukum di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, perkawinan sesama jenis adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum.

Realitas pandangan, norma hukum, dan sikap masyarakat Indonesia tentu harus dipahami secara bijaksana oleh Kedubes Inggris. Pandangan dan sikap Inggris tentang HAM dalam peristiwa pengibaran bendera LGBT (yang dipengaruhi oleh pandangan universalitas HAM), pada saat yang sama tentu juga harus mempertimbangkan dan menghargai pandangan dan sikap masyarakat Indonesia tentang HAM dalam konteks LGBT yang dipengaruhi oleh relativisme kultural atau partikularitas HAM.

"Pemaksaan" pandangan dan sikap Inggris terhadap LGBT di tengah realitas masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan dan sikap yang berbeda akan bertentangan malah dengan hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama yang terdapat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ismail Marzuki dosen Politik Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, kandidat doktor di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

(mmu/mmu)