Kolom

ISBN, Penerbit Indie, dan Regulasi Kemendikbud

Anggun Gunawan - detikNews
Rabu, 25 Mei 2022 13:30 WIB
Basement mal Blok M Square terkenal sebagai sentra buku cukup populer di Jakarta. Berbagai buku menarik untuk anak-anak hingga dewasa tersedia di sana.
Foto ilustrasi: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Dunia penerbitan Indonesia dientakkan oleh pernyataan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang menyebutkan bahwa The International ISBN Agency yang berbasis di London memberikan surat peringatan. Hal itu terkait dengan lonjakan pemakaian ISBN di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yang tidak diikuti dengan ketaatan kesesuaian identitas buku yang diajukan di awal dengan yang kemudian diterbitkan.

Di samping itu, banyak draf buku yang sudah diajukan ISBN-nya, tapi urung diterbitkan karena alasan tertentu, seperti gagal mendapatkan pendanaan dana hibah. Dalam surat edaran yang disampaikan oleh IKAPI Pusat kepada anggota-anggotanya di seluruh Indonesia dijelaskan bahwa terjadinya keterlambatan pemberian ISBN dan pemblokiran terhadap penerbit-penerbit untuk mengakses ISBN baru disebabkan oleh banyaknya kasus pembatalan pemakaian ISBN oleh penerbitan.

Sebab lainnya adalah pemanfaatan blok ISBN (1 blok untuk 10 judul buku) yang tidak maksimal, terutama oleh penerbit-penerbit pemula dan yayasan atau lembaga negara --mereka menggunakan 1-2 ISBN kemudian tidak menerbitkan buku lagi. Ada lagi pelanggaran penggunaan ISBN dengan penggantian judul buku yang berbeda dari yang diusulkan di awal, tidak terpenuhinya kewajiban serah simpan atas buku-buku yang sudah diterbitkan, dan banyaknya penerbit yang hanya menyetak buku 4-5 eksemplar sehingga diseminasinya di tengah-tengah publik tidak begitu dirasakan.

Kegelisahan Perpusnas ini semakin akut ketika ada pernyataan yang menyebutkan bahwa jatah blok ISBN untuk setiap negara di dunia hanya 1 juta nomor. Dalam 5 tahun terakhir Indonesia sudah menghabiskan sekitar 599,250 ISBN (2017-2021) sehingga dikhawatirkan 5 tahun ke depan hanya tersisa 400 ribu lagi ISBN dan tidak bisa menampung kebutuhan ISBN tahunan yang sudah mencapai angka 150-an ribu pada 2021.

Sebenarnya masih perlu dipertanyakan lebih jauh terkait dengan jatah 1 juta ISBN itu diberikan dalam jangka waktu berapa tahun. Ada yang menyebutkan jatah 1 juta itu berlaku untuk 10 tahun penggunaan. Namun, apabila kita berkaca pada penggunaan ISBN di beberapa negara, hal ini perlu dikonfirmasi lagi oleh Perpusnas kepada The International ISBN Agency.

Pada 2014, China tercatat sebagai negara yang menggunakan ISBN tahunan terbanyak di dunia dengan 444,000 nomor. Diikuti oleh Amerika Serikat sebanyak 304,912 nomor dan Inggris dengan jumlah 184,000 ISBN. Jika kita telisik dari jumlah ISBN yang dipakai oleh Inggris dengan jumlah populasi yang hanya 67 juta jiwa dibandingkan pemakaian ISBN tahunan di Indonesia yang berada di 150-an ribu berbanding dengan jumlah populasi penduduk yang sudah mencapai 275,5 juta, maka bisa dikatakan angka 150 ribu masih terbilang sedikit.

Jadi ketika slot ISBN 1 juta tersebut habis dalam 5 tahun sebenarnya tidak menjadi masalah ketika terjadi komunikasi yang baik antara Perpusnas dengan The International ISBN Agency. Persoalannya sebenarnya bukan pada ketakutan habisnya jatah blok ISBN per periode tertentu. Tetapi lebih kepada penyalahgunaan ISBN terutama soal perubahan judul buku yang diajukan di awal, oplah cetakan yang minimalis, dan Lembaga-lembaga yang tak berkelanjutan dalam menerbitkan buku.

Konsistensi dokumen pengajuan ISBN dengan buku final yang dipublikasikan sebenarnya bermula dari terlalu terburu-burunya penerbit dalam mengajukan permohonan ISBN sementara draf buku belum selesai secara lengkap. Solusi yang bisa diambil oleh Perpusnas adalah mengubah pola pengajuan ISBN yang selama ini cukup dengan melampirkan halaman depan buku (Halaman Judul, Halaman Copyright, Kata Pengantar, dan Daftar Isi) menjadi kewajiban menyerahkan draf lengkap berformat PDF dari buku yang ingin diajukan ISBN-nya.

Dengan perubahan sistem ini, Perpusnas bisa memastikan bahwa draf buku yang diajukan ISBN-nya benar-benar sudah siap dipublikasikan dan di sisi penerbit sendiri benar-benar siap dalam menerbitkan sebuah judul buku.

Dilema Buku Akademik

Oplah cetak minimalis seringkali terjadi pada buku-buku yang hendak dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat oleh tenaga pendidik seperti dosen, guru, dan tenaga peneliti. Mereka biasanya mencari penerbit-penerbit indie/vanity yang memberikan jasa penerbitan buku dengan biaya murah.

Sejak 2010 bergelut di dunia penerbitan, saya melihat perkembangan siginifikan jumlah penerbit yang menawarkan jasa penerbitan buku hingga hari ini. Bahkan ada yang berani menawarkan angka Rp 300 ribu untuk semua proses penerbitan dengan additional cost untuk penambahan oplah cetakan.

Harus diakui, kehadiran penerbit-penerbit indie/vanity menjadi surga bagi pihak-pihak yang membutuhkan publikasi buku sebagai bagian kenaikan pangkat atau jabatan fungsional, terutama para dosen. Sudah jamak diketahui bahwa penerbit-penerbit mayor dan penerbit perguruan tinggi tidak mampu menampung semua naskah dosen yang ada di seluruh di Indonesia. Ada aspek gate keeper yang dipertahankan dalam penjagaan keterserapan buku tersebut di pasar (aspek komersialisasi) dan kualitas terbitan (quality control). Sementara dosen yang jumlahnya saat ini hampir 300 orang ribu di Indonesia saling berburu menerbitkan buku demi kelancaran karier.

Bayangkan saja, jika 20% saja dari total dosen di Indonesia menulis satu buku setiap tahun, maka dibutuhkan hampir 60 ribu ISBN. Kebutuhan ISBN semakin membludak jika intensitas produksi dosen naik ke angka 50%; dibutuhkan hampir 150 ribu ISBN atau mengkooptasi seluruh ISBN yang diperoleh oleh seluruh genre buku di Indonesia pada 2021.

Menerbitkan buku adalah pilihan realistis bagi dosen-dosen di Indonesia untuk mengisi Beban Kerja Dosen (BKD) Komponen Penelitian dan Publikasi dikarenakan peluang untuk publish di jurnal internasional yang memiliki nilai kredit yang besar juga sangat sulit. Banyak dosen yang rela berkorban jutaan rupiah untuk mengantarkan satu artikelnya nangkring di jurnal internasional terindeks (Scopus atau Web of Science).

Kemendikbud memiliki sistem pencatatan publikasi dosen dan peneliti yang terintegrasi pada situs SINTA (Scince and Technology Index). Yang ditelusuri oleh sistem SINTA untuk kolom publikasi buku adalah nomor ISBN. Jika kemudian karya-karya dosen dipersulit untuk mendapatkan ISBN-nya dikarenakan adanya regulasi pembatasan blok ISBN, bagaimana caranya Kemendikbud membuat sistem penilaian karya buku dosen jika nihil sistem koneksi berbasis ISBN?

Vanity/Indie Publishers yang saat ini menjadi sahabat para dosen untuk memperlancar pemenuhan kewajiban publikasi ini kemudian menjadi tersangka atas tidak singkronnya jumlah ISBN dengan buku yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya inilah yang menjadi masalah besar di Indonesia. Yaitu, sulitnya sebagian besar buku-buku akademik mendapatkan pasar. Bahkan mahasiswa lebih suka memfotokopi buku daripada membelinya. Ketika dosen mempromosikan buku di kelas, seringkali muncul cibiran, "Dosen kok jualan buku!"

Pencapaian oplah tertentu untuk buku-buku ilmiah juga menemukan persoalan terutama untuk prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang miskin mahasiswa seperti prodi Teknik Grafika yang hanya ada di dua kampus di Indonesia, prodi Penerbitan yang cuma ada di dua kampus, prodi Sastra-Sastra Daerah, Seni Pedalangan, dan lain-lain. Bahkan untuk prodi-prodi atau jurusan-jurusan populer belum tentu juga bisa dijual lintas perguruan tinggi buku-bukunya. Sangat jarang buku-buku akademik menjadi best seller antarkampus di Indonesia seperti buku Psikologi Komunikasi-nya Jalaluddin Rakhmat.

Di level internasional pun juga terjadi pemangkasan produksi cetak buku-buku akademik secara signifikan. Sebagai contoh, monograf terbitan Oxford University Press (OUP) sekarang hanya dicetak 300 eksemplar. Padahal OUP itu memiliki pasar worldwide. Buku akademik itu akan laku jika ditulis oleh dosen yang memang sudah menjadi penulis top dan diakui expertise-nya di tingkat nasional ataupun dunia. Dosen-dosen dengan kaliber itu tidak sampai 5% jumlahnya di Indonesia.

Sebelum Peraturan Kepala Perpusnas keluar, ada baiknya penerbit-penerbit indie/vanity, Ikatan Dosen serta Kemendikbud diundang agar sengkarut ISBN ini bisa diselesaikan lebih komprehensif. Dan, terjalin integrasi regulasi antar-kementerian dan lembaga serta tidak mematikan gairah penerbit-penerbit indie yang sebenarnya bisa menjadi mitra yang baik buat dosen di tengah ketidakmampuan penerbit major dan penerbitan perguruan tinggi dalam memenuhi target publikasi.

Satu hal yang pasti, level kualitas dan intelektualitas para dosen di berbagai wilayah Indonesia sangat jomplang. Politik afirmatif juga dibutuhkan karena disparitas akses publikasi ilmiah di negeri ini sangat menganga. Jangan sampai semangat akademis yang sudah perlahan tumbuh mati karena persoalan administratif.

Anggun Gunawan, S.Fil, M.A dosen Penerbitan Polimedia Jakarta, alumni S2 Publishing Media Oxford Brookes University UK

(mmu/mmu)