Kolom

Kurikulum Merdeka Tak Sekadar Karena Pandemi

Mutohhar - detikNews
Selasa, 24 Mei 2022 14:30 WIB
Mendikbud berkunjung ke salah satu Sekolah Penggerak di Kota Bandung
Foto ilustrasi: dok. kemdikbud.go.id
Jakarta -

Awal 2022, tepatnya Februari, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum baru yang dikenal dengan Kurikulum Merdeka. Secara mendasar Kurikulum Merdeka ditujukan untuk mengejar ketertinggalan learning loss sepanjang masa pandemi Covid-19.

Namun jika kita lihat secara mendalam, kurikulum ini mempunyai target jangka panjang, yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang tertinggal dari beberapa negara lain. Kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2013 dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan zaman yang sudah mengalami banyak perubahan.

Isu-isu terkait Revolusi Industri 4.0, 21st Century Learning, Society 5.0 belum mampu direspons dalam berbagai proses pembelajaran di sekolah. Banyak guru mash saja disibukkan dengan berbagai tugas administrasi yang sangat membebani, sehingga pembelajaran belum mampu mencetak para peserta didik yang memiliki ketrampilan abad ke-21 yaitu komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan pemikiran kritis. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi siswa (Bando, 2021).

Pandangan Filosofis

Dalam pernyataannya, Menteri Nadiem menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Hal ini sangat sejalan dengan gagasan Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara.

Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pada kebebasan peserta didik dalam belajar, kenyamanan tempat belajar, dan pembangunan karakter. Proses seperti ini dianggap mampu mendorong peserta didik menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pada akhirnya, mereka akan mandiri, terampil mengatur dan menentukan tujuan hidup sendiri berdasarkan norma dan budaya masyarakat yang ada.

Di sisi lain, peran pendidik hanya memfasilitasi peserta didik untuk dapat tumbuh berkembang. Dalam praktiknya pendidik akan menggali, bakat dan minat peserta didik, lalu mengembangkannya. Hal ini tentu bertentangan dengan realitas yang ada, pendidik justru sering mengubah apa yang dimiliki dan diminati oleh siswa atas dalih kurikulum.

Konsep pendidikan seperti ini juga merujuk pada seorang tokoh pendidikan Brazil yaitu Paolo Freire. Dalam berbagai kajian disampaikan bahwa Paolo Freire mengatakan pendidikan pada proses pengembalian kodrat manusia menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan pendekatan kultural dan proses dialogis untuk mengenalkan peserta didik pada realitas konteks masyarakat.

Tantangan Guru

Perubahan atau pergantian kurikulum menjadi keniscayaan yang harus dihadapi para guru. Fenomena seperti ini sudah sering dihadapi oleh guru pada masa-masa sebelumnya. Sebuah kurikulum menjadi berubah tentunya dilandasi oleh berbagai faktor. Di antaranya adanya perubahan atau pengembangan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah bangsa. Pengembangan tujuan dari sebuah bangsa diambil sebagai respons terhadap perkembangan situasi kekinian yang dihadapi oleh sebuah bangsa.

Dalam menghadapi perubahan kurikulum, ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh para guru. Pertama, transformasi kurikulum. Perubahan kurikulum bukan saja perubahan secara administratif, namun juga dibarengi dengan berbagai perangkat di dalamnya. Dalam hal ini, guru benar-benar dituntut untuk memahami secara mendalam tentang komponen-komponen di dalamnya.

Guru harus merubah capaian-capaian yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam menentukan capaian pembelajaran, secara konseptual dan impelementasinya, guru dituntut untuk menemukan metode-metode baru sampai pada bagaimana melaksanakan penilaian dan evaluasinya.

Jangan sampai nantinya kurikulum yang memiliki banyak pembaharuan penting tidak dibarengi oleh pembaharuan alam impelemntasinya di lapangan. Seperti halnya temuan yang disampaikan dalam beberapa riset terhadap implementasi Kurikulum 2013. Disampaikan bahwa dukungan dari pemerintah tidak diimbangi dengan usaha guru di lapangan. Sehingga hasilnya bisa ditebak, bahwa perubahan kurikulum belum mampu menjawab kebutuhan dari pelaksanaan pendidikan.

Tantangan selanjutnya bagi guru adalah sistem pembelajaran. Minimnya referensi buat guru terhadap kurikulum merdeka menjadi salah satu tantangan terberat. Di sisi lain, dalam implementasinya, guru harus mengubah sistem pembelajaran. Jika selama ini masih banyak kita jumpai guru yang menerapkan sistem pembelajaran berpusat pada guru, maka kali ini harus berpusat pada minat siswa.

Guru kali ini benar-benar dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran berdasarkan pada kebebasan berfikir siswa. Dalam pelaksanaannya, guru harus bisa memicu siswa untuk berpikir dan kemudian menggunakan kreativitasnya dalam merespon berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Berlanjut lagi pada sistem penilaian yang dilaksanakan oleh para guru. Penilaian tidak lagi didasarkan pada pengetahuan siswa dari hasil belajar, namun juga harus mampu menilai tingkat kekritisan dan kreatifitas peserta didik, bagaimana mereka berkomunikasi dan bekerjasama. Hal ini tentunya disesuaikan dengan ketrampilan wajib pendidikan abad ke-21.

Tantangan Sekolah

Terkait dengan adanya perubahan kurikulum, sekolah atau lembaga pelaksana memiliki peranan yang sangat signifikan. Sekolah perlu menyegerakan untuk membuat sebuah rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, sekolah dituntut untuk membantu sumber daya yang dimilikinya. Salah satunya dengan memberikan berbagai pelatihan bagi para guru. Pelatihan tersebut mulai dari tingkat pemahaman terhadap kurikulum, konsep dan juga tahap implementasinya. Yang terpenting lagi dalam pelatihan yang akan diselenggarakan adalah adanya sebuah praktik nyata yang dilaksanakan oleh guru. Sehingga bukan hanya pengetahuan saja yang menjadi output, namun juga pemahaman aplikatif.

Dari survei sederhana yang saya lakukan, dari sekitar 50 guru sebagai responden, ada 47% yang belum mengetahui keberadaan kurikulum merdeka. Hasil ini menunjukkan bahwa seolah perlu segera mengadakan sosialisasi tentang kurikulum ini. Meskipun saat ini masih pada tahap pilihan bagi sekolah, namun pada 2024 kurikulum ini menjadi sebuah kewajiban bagi semua sekolah.

Peserta didik harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan situasi yang dialami. Inilah yang menjadi alasan mengapa perlu adanya perubahan kurikulum. Semua elemen punya tanggung jawab untuk meresponsnya sebagai satu hal yang baik, bukan justru memperdebatkannya. Sekolah, guru, siswa, orangtua, dan semua elemen memiliki peran untuk menjadikan Kurikulum Merdeka ini sebagai perubahan transformatif menuju pendidikan yang lebih baik.

(mmu/mmu)