Solusi Larangan Ekspor Minyak Goreng

Veritia Sukarta - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 13:13 WIB
Solusi Larangan Ekspor Minyak Goreng
Veritia Sukarta (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Larangan ekspor bahan baku minyak goreng sawit (MGS) sudah menunjukkan korban. Alih-alih menurunkan harga MGS, harga Tandan Buah Segar (TBS) petani turun seketika antara 30-50%, sementara harga minyak sawit mentah (CPO) internasional naik 15—20%. Pesan Presiden jelas, larangan ekspor akan diakhiri jika MGS membanjiri pasar dengan harga Rp 14.000/L. Bagaimana policy mix yang bisa diambil pemerintah?

MGS yang sebenarnya masalah ekonomi, kali ini menjadi politis, bahkan hukum. Kosa kata "mafia" menjadi kambing hitam atas kenaikan MGS. Padahal kenaikan harga pangan, pakan, dan energi terjadi di seluruh dunia. Amerika Serikat penghasil utama minyak kedelai mengalami inflasi lebih dari 7%. Kejatuhan PM Pakistan sebagian karena kekacauan ekonomi. Dapat dipahami jika pemerintah berusaha menjaga indeks harga konsumen.

Kita perlu kebijakan yang sesuai struktur pasar dan kemampuan fiskal. Kalau tidak, kita dan dunia bisa lebih menderita, karena harga diperkirakan masih akan bertahan tinggi. Harga CPO dan MGS sangat terkait dengan minyak nabati lain dan energi. Ketika semua naik, maka harga CPO juga mengikuti.

Menurunkan Harga

Kebijakan pelarangan ekspor diambil menjelang libur Idul Fitri. Memang biasanya pabrik kelapa sawit akan setop operasi satu minggu. Tapi kali ini dampak pelarangan ekspor ini melebihi siklus tahunan. Beberapa kali tender CPO di KPBN gagal karena ketidakpastian pasar terkait penjualan ke refineri dan ekspor, sementara tangki timbun terbatas.

Jika ekspor berhenti, maka Pungutan Ekspor Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga berhenti. Ini akan berdampak terhadap keberlanjutan program biodiesel B30 dan Peremajaan Sawit Rakyat. Karena devisa ekspor dari sawit jatuh, biasanya sekitar USD 2-3 miliar/bulan, neraca perdagangan Indonesia akan terganggu, rupiah terdepresiasi, kredibilitas eksportir Indonesia memburuk, dan mengganggu program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan kondisi seperti ini, bagaimana MGS curah subsidi Rp 14.000/L dapat berjalan baik, dan MGS non curah harganya tidak jauh dari Rp 14.000/L seperti harapan Presiden?

Saya melihat hanya ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan harga dengan pilihan kebijakan yang win-win. Pertama, meneruskan konsep subsidi BPDPKS untuk minyak goreng curah sebanyak 2,5 juta kiloliter untuk rumah tangga miskin dan UKM. MGS curah dapat djual pada harga Rp 14.000 dengan pengawasan ketat, dan pemisahan produksi dan distribusi, serta penambahan biaya distribusi.

Produksi MGS curah subsidi dilakukan oleh produsen yang berminat dan sudah terdaftar di SIMIRAH Kemenperin. Penugasan khusus kepada BUMN (PTPN) yang tahun lalu mulai mengoperasikan pabrik MGS untuk mendapatkan porsi lebih besar. Sedangkan distribusi dilakukan penugasan kepada BUMN (BULOG). Semakin sedikit yang terlibat, semakin mudah pengendalian program ini.

Distribusi perlu dipisah, karena masalah yang ada sekarang diantaranya distributor tingkat 3-4 banyak yang tidak memenuhi syarat administratif, dan sebagian produsen tidak punya jalur distribusi, karena orientasi ekspor. Kemudian tahun depan, MGS curah dalam tangki ditiadakan, dan kembali ke model kemasan sederhana dengan nama MinyaKita yang sudah dirintis sejak Mendag Marie Pangestu, untuk kemudahan distribusi dan keamanan pangan.

Kedua, untuk menurunkan harga MGS non subsidi menjadi di bawah Rp 20.000, dari sekarang sekitar Rp 24.000, caranya adalah pencampuran biodiesel secara dinamis. Dinaikkan ketika harga terlalu rendah, dan diturunkan ketika harga terlalu tinggi. Dengan B30 menjadi B25/20, maka suplai domestik dan internasional akan bertambah, harga seketika akan turun.

BPDPKS didirikan 2015 untuk stabilisasi harga CPO yang waktu itu sedang jatuh. Pungutan Ekspor yang diambil dipakai untuk insentif biodiesel. Program B20 menambah permintaan nasional CPO 5-6 juta ton. Sedangkan kebutuhan B30 8-9 juta ton. Bandingkan kebutuhan MGS 5-6 juta ton. Jika diturunkan, akan ada tambahan 3-4 juta ton CPO, harga CPO akan turun dan ditransmisikan ke harga MGS non subsidi.

Ini lebih efektif dibandingkan DMO yang sudah dicabut pertengahan Maret lalu. Kebijakan yang meniru model DMO Batubara ini intinya eksportir harus mengalokasikan 20% kuota ekspor, dalam bentuk CPO dengan harga Rp. 9.300 atau MGS sesuai HET.

Pada industri batubara, kebijakan ini lebih mudah dilakukan, karena pembeli hanya satu (PLN), dan yang menjual adalah perusahaan pertambangan yang juga melakukan ekspor. Yang mengatur cukup Kementerian ESDM.

Sementara DMO Sawit bermasalah karena struktur industri berbeda. Di industri sawit, ada lebih 16 juta ha lahan diusahakan, dengan jumlah perusahaan lebih dari 1.600, petani lebih 2 juta keluarga, dan pabrik kelapa sawit hampir 900. Mereka diurus oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan.

Sementara ada sekitar 80 refineri yang menghasilkan berbagai turunan sawit, termasuk MGS, yang diurus oleh Kementerian Perindustrian. Sekitar 40% terintegrasi dengan kebun (grup), dan ada kemungkinan mampu subsidi silang produksi dengan harga pokok Rp 9.300/kg untuk dijual sebagai DMO. Tapi 60% produsen MGS lainnya dikabarkan berhenti produksi, karena harus membeli CPO pada harga pasar, saat itu Rp 17.000/kg, untuk dijual pada harga MGS Rp 15.500/kg (Rp 14.000/L), sementara harga pokok produksi sudah Rp 21.000. Karena itu produksi MGS jatuh dan terjadi kelangkaan.
Di sisi Kementerian Perdagangan, ada 300 lebih eksportir dan ribuan distributor dalam negeri. Distributor ada empat level, mulai level 1 provinsi, sampai level 4 pengecer. Jumlahnya ribuan dengan kemampuan administrasi berbeda-beda.

Koordinasi dalam rantai yang kompleks ini adalah kemewahan yang sulit dicapai. Terbukti pasar terdisrupsi dan terjadi kelangkaan MGS, kekacauan produksi dan distribusi, antrian, pasar gelap, dan ketidakpastian investasi.

Ketiga, jika langkah kedua belum cukup menurunkan harga CPO untuk MGS non subsidi, maka dapat dilakukan kenaikan tarif Pungutan Ekspor. Dengan demikian harga CPO dalam negeri akan lebih turun dan ditransmisikan ke MGS, dapat di bawah Rp 20.000/L sesuai harapan Presiden.

Jika para pihak dengan kepala dingin dapat bersepakat, maka sebaiknya larangan ekspor segera dicabut. Semua akan tersenyum, termasuk Presiden dan petani sawit.

Veritia Sukarta dosen Universitas Pamulang, mahasiswa S3 Universitas Pakuan, meneliti agrobisnis sawit

(mmu/mmu)